DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Berupa Aset/Barang Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan isi ringkas sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Maksud dan Tujuan; c. Penyertaan Modal Daerah; d. Bagi Hasil Keuntungan; e. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 411 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dinyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Berupa Aset/Barang Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Perda Kab.HSU Tahun 2016 Nomor 10 ttg Penyertaan Modal Aset Kepada PDAM Kab.HSU 2

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab.HSU Tahun 2016 Nomor 10 ttg Penyertaan Modal Aset Kepada PDAM Kab.HSU 3
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);”
13.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1989 Nomor 4 Seri D Nomor 4);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 9 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA dan BUPATI HULU SUNGAI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA BERUPA ASET/BARANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara. Perda Kab.HSU Tahun 2016 Nomor 10 ttg Penyertaan Modal Aset Kepada PDAM Kab.HSU 4
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
8.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah ( yang belum dipisahkan ) baik yang berwujud uang maupun barang.
9.Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10.Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II

MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa aset kepada PDAM adalah dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas sarana prasarana PDAM, sehingga pelayanan penyediaan air bersih kepada masyarakat dapat semakin meningkat.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan produksi air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. b.mendorong terjadinya peningkatan kinerja pada PDAM;
3. c.meningkatkan PAD dari bagi hasil laba yang diperoleh.
(3)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (2), penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip transparan dan akuntabilitas.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak Pendirian PDAM tahun 1983 sampai dengan tahun 2016 secara komulasi berjumlah Rp.39.126.590.178,- (tiga puluh sembilan miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian sebagai berikut: Perda Kab.HSU Tahun 2016 Nomor 10 ttg Penyertaan Modal Aset Kepada PDAM Kab.HSU 5  1993 s.d. 2005 secara komulasi berjumlah = Rp. 8.858.839.178,-  Tahun Anggaran 2006 berjumlah = Rp. 1.500.000.000,-  Tahun Anggaran 2007 berjumlah = Rp. 3.000.000.000,-  Tahun Anggaran 2008 berjumlah = Rp. 5.150.000.000,-  Tahun Anggaran 2009 berjumlah = Rp. 3.000.000.000,-  Tahun Anggaran 2014 berjumlah = Rp. 2.000.000.000,-  Tahun Anggaran 2015 berjumlah = Rp. 4.500.000.000,-  Tahun Anggaran 2015 (aset) berjumlah = Rp. 6.117.751.000,-  Tahun Anggaran 2016 berjumlah = Rp. 5.000.000.000,- ------------------------------------------------------------------------------------ Jumlah = Rp. 39.126.590.178,-

Pasal 4

(1)Pada tahun anggaran 2017, Pemerintah Daerah bersama DPRD telah menyetujui untuk melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM, sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015.
(2)Penganggaran dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2017.
(3)Realisasi dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah alokasi anggaran ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan, dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1)Selain penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah juga melakukan penyertaan modal dalam bentuk aset/barang kepada PDAM.
(2)Aset/barang yang diserahkan untuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp. 7.071.821.000,- dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Aset yang diserahkan untuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang akan dipisahkan.

Pasal 6

(1)Serah terima aset/barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan setelah mendapat persetujuan dengan Keputusan Bupati.
(2)Serah terima aset/barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindak lanjuti dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang yang dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Paling lambat 3 (tiga) hari setelah serah terima aset/barang dilaksanakan atau setelah penyertaan modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka PDAM wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Saham/ Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Perda Kab.HSU Tahun 2016 Nomor 10 ttg Penyertaan Modal Aset Kepada PDAM Kab.HSU 6

BAB IV

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 7

(1)Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal daerah menjadi hak Daerah yang diperoleh dalam setiap tahun anggaran PDAM, dalam hal perusahaan mendapat keuntungan.
(2)Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai Pendapatan Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ditetapkan di Amuntai pada tanggal Agustus 2016 BUPATI HULU SUNGAI UTARA, H. ABDUL WAHID HK Diundangkan di Amuntai pada tanggal Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, H. EDDYAN NOOR IDUR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 10. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 116 /2016 ) Perda Kab.HSU Tahun 2016 Nomor 10 ttg Penyertaan Modal Aset Kepada PDAM Kab.HSU 7 Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2016 Tanggal Agustus 2016 RINCIAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA BERUPA ASET/BARANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PEKERJAAN TAHUN 2008 NO JENIS BARANG/ASET NILAI ASSET

1.Pendamping APBD IKK Tangkawang Rp. 189.263.000,- 2, Penunjang APBN IKK Paminggir Rp. 715.779.000,-
3.Pembuatan Booster Penunjang Kec. Amuntai Utara Rp. 570.000.000,- 4. Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil Penyertaan Modal PDAM (Hasil Sensus 2012) Rp. 270.189.000,- 5. Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil Penyertaan Modal PDAM (Sensus 2012) Rp. 532.198.000,- 6. Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil Penyertaan Modal PDAM (Sensus 2012) Rp. 249.853.000,- 7. Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil Penyertaan Modal PDAM (Sensus 2012) Rp. 299.700.000,- 8. Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil Penyertaan Modal PDAM (Sensus 2012) Rp. 247.938.000,- 9. Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Pipa tahun 2008 Rp. 49.975.000,-
10.Pembuatan Terminal Air tersebar di HSU Rp. 44.850.000,- JUMLAH Rp. 3.169.745.000,- PEKERJAAN TAHUN 2008 NO JENIS BARANG/ASET NILAI ASSET
1.Pengadaan dan pemasangan perpipaan Desa Padang Besar Rp. 99.300.000,-
2.Pengadaan dan pemasangan perpipaan Desa Guntung – Tebing Liring Rp. 99.380.000,-
3.Pengadaan dan pemasangan perpipaan Desa Kuangan – Guntung Rp. 99.350.000,-
4.Pengadaan dan pemasangan perpipaan Desa Paminggir Seberang Rp. 99.300.000,-
5.Pengadaan dan pemasangan perpipaan Desa Kec. Banjang Rp. 99.755.000,-
6.Pengadaan dan pemasangan perpipaan Desa Rantau Bujur Darat Rp. 99.500.000,-
7.Pengadaan dan pemasangan perpipaan Desa Lurus Rp. 99.200.000,-
8.Pengadaan dan pemasangan perpipaan Desa Pandamaan Rp. 99.300.000,- JUMLAH Rp. 795.085.000,- Perda Kab.HSU Tahun 2016 Nomor 10 ttg Penyertaan Modal Aset Kepada PDAM Kab.HSU 8 PEKERJAAN TAHUN 2009 NO JENIS BARANG/ASET NILAI ASSET
1.DAK Jaringan Air Minum / PDAM Rp. 306.714.000,- JUMLAH Rp. 306.714.000,- PEKERJAAN TAHUN 2010 NO JENIS BARANG/ASET NILAI ASSET
1.Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Air Bersih (DAK) Kecamatan Paminggir-Danau Panggang Rp. 99.000.000,-
2.Pengadaan dan Pemasangan Pipa Panangian (DAK) Kecamatan Amuntai Utara Rp. 99.880.000,-
3.Pengadaan dan Pemasangan Pipa Amuntai Utara (DAK) Rp. 99.500.000,-
4.Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tabing Liring (DAK) Rp. 99.750.000,-
5.Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tabing Liring (DAK) Rp. 99.850.000,-
6.Pengadaan dan Pemasangan Pipa Haur Gading (DAK) Rp. 99.800.000,-
7.Pembuatan Titian Pipa Paminggir (DAK) Rp. 49.500.000,-
8.Pembuatan Jembatan Pipa Paminggir (DAK) Rp. 49.500.000,-
9.Pengadaan Pipa Kamayahan (DAK) Rp. 49.750.000,-
10.Pemasangan Pipa Kamayahan Rp. 49.750.000,-
11.Pengadaan Pipa Teluk Sarikat Rp. 49.700.000,-
12.Pemasangan Pipa Teluk Serikat Rp. 49.800.000,-
13.Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain Jaringan Air Bersih/Minum (DAK)/PDAM Rp. 74.060.000,-
14.Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain 9 Jaringan Air Bersih/Minum (DAK)/PDAM Rp. 34.800.000,- JUMLAH Rp. 1.004.640.000,- PEKERJAAN TAHUN 2011 NO JENIS BARANG/ASET NILAI ASSET
1.Pengadaan Pipa Sungai Tabukan ( Diameter 4 ) Rp. 157.000.000,-
2.Pemasangan Pipa Sungai Tabukan ( Diameter 4 ) Rp. 89.700.000,- JUMLAH Rp. 246.700.000,- PEKERJAAN TAHUN 2012 NO JENIS BARANG/ASET NILAI ASSET
1.Pemasangan Pipa Desa Sei Turak Dalam ( Diameter 4 ) Rp. 69.300.000,-
2.Pengadaan Pipa Desa Sungai Durait ( Diameter 4 ) Rp. 294.030.000,-
3.Pengadaan Pipa Desa Tabalong Mati – Tangkawang Rp. 740.430.000,- Perda Kab.HSU Tahun 2016 Nomor 10 ttg Penyertaan Modal Aset Kepada PDAM Kab.HSU 9 NO JENIS BARANG/ASET NILAI ASSET
4.Pengadaan Pipa Desa Sei Turak Dalam ( Diameter 4 ) Rp. 101.410.000,-
5.Pemasangan Pipa Desa Sungai Durait ( Diameter 4 ) Rp. 118.871.000,-
6.Pemasangan Pipa Desa Tabalong Mati – Tangkawang Rp. 224.896.000,- JUMLAH Rp. 1.548.937.000,- BUPATI HULU SUNGAI UTARA, H. ABDUL WAHID HK Perda Kab.HSU Tahun 2016 Nomor 10 ttg Penyertaan Modal Aset Kepada PDAM Kab.HSU 10 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KEPADA PDAM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
1.Sejak Tahun Anggaran 1993 s.d. 2005 8.858.839.178,00
2.Tahun Anggaran 2006 1.500.000.000,00
3.Tahun Anggaran 2007 3.000.000.000,00
4.Tahun Anggaran 2008 5.150.000.000,00
5.Tahun Anggaran 2009 3.000.000.000,00
6.Tahun Anggaran 2014 2.000.000.000,00
7.Tahun Anggaran 2015 4.500.000.000,00
8.Tahun Anggaran 2015 6.117.751.000,00 Aset
9.Tahun Anggaran 2016 5.000.000.000,00 39.126.590.178,00JUMLAH

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…