DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada Perusahaan Daerah Air Mini-Jm Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016-2017, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud dan Tujuan, 3. Prinsip Operasional Perusahaan, 4. Penyertaan Modal Daerah, 5. Bagi Hasil Keuntungan, 6. Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, 7. Pengawasan, 8. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Oaerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Oaerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada Perusahaan Oaerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016-2017;
b.bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa penyertaan modal Pemerintah Oaerah ditetapkan dengan Peraturan Oaerah; •
a.bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat, peningkatan kapasitas permodalan, serta guna mendapatkan Program Pemberian Hibah Air Minum dari Pemerintah, maka perlu melakukan penyertaan modal Oaerah kepada POAMKabupaten Hulu Sungai Utara, yang akan dianggarkan dalam APBO tahun anggaran 2016 dan APBOtahun anggaran 2017; Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA, PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2016-2017 • TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 13 TAHUN 2015 BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Perda Kab.HSU Tahun 2015 Na.13 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Tahun 2016·2017

Mengingat

9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 );
8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); •
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); •
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); tentang Republik Lembaran
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2 Perda Kab.HSU Tahun 2015 No.13 tentang Penambahan Penyertaan Madal Daerah kepodo PDAM Tahun 2016-2017 PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KEPADA PERUSAHAANDAERAHAIR MINUMKABUPATENHULU SUNGAI UTARATAHUNANGGARAN2016-2017.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENHULU SUNGAIUTARA dan BUPATIHULU SUNGAI UTARA

15.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas, dan Kepegawaian Perusabaan Daerab Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerab Kabupaten Hulu Sungai Utara Tabun 2013 Nomor 9 );
14.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusabaan Daerab Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerab Kabupaten Daerab Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1989 Nomor 4 Seri D Nomor 4);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubab beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubaban Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Tahun 2007 tentang dan Penyerbarluasan
10.Peraturan Presiden Nomor 1 Pengesahan, Pengundangan, Peraturan Perundang-undangan; 3 Menetapkan • Perda Kab.H5U Tahun 2015 NO.13 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Tahun 2016-2017

(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), bertujuan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang air minum.
(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAMadalah dimaksudkan untuk:
1. a.meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat;
2. b.meningkatkan kapasitas permodalan PDAM;dan
3. c.memenuhi persyaratan mendapatkan program hibah air minum dari Pemerintah.

Pasal 2

BABII MAKSUDdan TUJUAN • Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBDdan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6.Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
9.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah ( yang belum dipisahkan ) baik yang berwujud uang maupun barang.
10.Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara.
11.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
12.Program Hibah Air Minum adalah program dari Pemerintah Pusat dan lembaga lainnya yang bertujuan untuk mencapai target Milenium • Development Goals (MDG's) dibidang air minum dan limbah.

Pasal 1

(2)Penganggaran dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dialokasikan dalam APBDTahun Anggaran 2016 dan APBDtahun anggaran 2017.
(1)Pada Tahun Anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017, Pemerintah Daerah akan melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM,dengan rincian alokasi sebagai berikut:
1. a.tahun anggaran 2016, direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00
2. b.tahun anggaran 2017, direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 Pasal 5 = Rp. 34.126.590.178,-Jumlah 8.858.839.178,- 1.500.000.000,- 3.000.000.000,- 5.150.000.000,- 3.000.000.000,- 2.000.000.000,- 4.500.000.000, - 6.117.751.000,- = Rp. = Rp. = Rp. = Rp. = Rp. = Rp. = Rp. = Rp. • 1993 s.d. 2005 secara komulasi berjumlah • Tahun Anggaran 2006 berjumlah • Tahun Anggaran 2007 berjumlah • Tahun Anggaran 2008 berjumlah • Tahun Anggaran 2009 berjumlah • Tahun Anggaran 2014 berjumlah • Tahun Anggaran 2015 berjumlah • Tahun Anggaran 2015 berjumlah•
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian sebagai berikut:
(1)Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak Pendirian PDAMtahun 1983 sampai dengan tahun 2015 secara komulasi berjumlah Rp.34. 126.590. 178,- (tiga puluh empat milyar seratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).

BAB I

KETENTUANUMUM Perdo Kob.H5U Tohun 2015 No.13 tentanq Penombohon Penyertoon Modal Ooeroh kepodo POAM Tohun 2016-2017

Pasal 4

• BABIV PENYERTAANMODALDAERAH DaJam menjalankan operasional perusahaan untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja perusahaan, maka PDAMharus:

a.menjalankan prinsip good corporate governance ( GCG ) yang meliputi antara lain: transparansi, keadilan, efektif dan efesien, responsibilitas, serta akuntabilitas;
b.meningkatkan komitmen, kemampuan, dan kompetensi sumber daya manusia;
c.meningkatkan kemampuan untuk melakukan pola bisnis tanpa mengabaikan fungsi sosial;
d.melakukan inovasi strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pasal 3 5 BABIII PRINSIPOPERASIONALPERUSAHAAN Perda Kab.H5U Tahun 2015 Na.13 tentang Penambahan Penyertaan Modal Doerah kepada PDAM Tahun 2016·2017

(1)Bupati dan DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada PDAM.

Pasal 9

(3)Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, PDAM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati melalui PPKD, dengan tembusan kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit.
(2)PDAM berkewajiban menyampaikan laporan atas penggunaan dana dan perkembangan pekerjaan Zusaha kepada Bupati melalui Dewan Pengawas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.•
(1)Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 8

BABVI TATACARAPENATAUSAHAAN DANPERTANGGUNGJAWABAN

(2)Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai Pendapatan Daerah.
(1)Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal daerah menjadi hak Daerah yang diperoleh dalam setiap tahun anggaran PDAM,dalam hal perusahaan mendapat keuntungarr/Iaba, yang pelaksanaannya disesuaikan ketentuan yang berlaku. • Pasal 7 BABV BAGIHASILKEUNTUNGAN Paling lambat 3 (tiga) hari setelah realisasi penyertaan modal daerah dilakukan dan /atau setelah penyertaan modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka PDAMwajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Sahara/Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 6

(3)Realisasi dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah alokasi anggaran ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan, dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6 Perda Kab.HSU Tahun 2015 Na.13 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Tahun 2016·2017 NOMOR REGISTER PERATURANDAERAH KABUPATENHULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTANSELATAN: (144/2015) H. EDDYAN NOOR LEMBARANDAERAH KABUPATENHULU SUNGAI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 13. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU NGAI UTARA, Diundangkan di Amuntai pada tanggal 18 November 2015 H.ABDU BUPATI HU U SUNGAI UTARA, Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 18 November 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pera turan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 10

(3)Bupati dapat meminta pelaksanaan audit atas kinerja dan keuangan PDAM.
(2)Penggunaan modal dari penyertaan modal daerah akan diawasi oleh Dewan Pengawas PDAM secara periodik dan dilaporkan kepada Bupati. 7

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…