DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, berisi tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara;
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) untuk memperoleh persetujuan bersama; DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULU SUNGAI UTARA NOMOR 14 TAHUN 2015 BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Mengingat Menimbang •
1. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
2. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
3. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbarari Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234); •
5. 7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. 6.Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); •
7. 5.Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
8. 4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nornor 4400); tentang Republik Lembaran
9. 3.Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. 2.Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286); 2
11. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); •
14. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); •
17. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 3 -.
19. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);
20. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 1 );
21. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903 );
22. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); •
23. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
24. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); •
25. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 );
26. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
27. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 4'.' 58.338.462.900,00 213.604.408.000,00 6.250.000.000,00 Rp. Rp. Rp.

(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Hibah
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerin tah Daerah lainnya
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 149.813.604.979,00 492.322.588.000,00 250.159.900.000,00 Rp. Rp. Rp.c. Dana alokasi khusus
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana bagi hasil pajakjbukan pajak
2. b.Dana alokasi umum 7.966.644.797,00 62.878.970.313,00 6.816.186.780,00 7.486.711.200,00 Rp. Rp.
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak daerah
2. b.Retribusi daerah
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp.
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 85.148.513.090,00 892.296.092.979,00 278.192.870.900,00 1 angka 1 terdiri Rp. Rp. Rp. • Pasal 2
(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah
2. b.Dana perimbangan
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 00,00 239.422.981.836.00Rp. ( Rp. 239.422.981.836,00 ) 1.255.637.476.969,00 1.495.060.458.805.00 Rp. Rp. Pembiayaan Netto Rp.276.522.981.836,00 Rp. 37.100.000.000,00
  1. 3.Pembiayaan Daerah:
4. a.Penerimaan
5. b.Pengeluaran
  1. 1.Pendapatan Daerah
  2. 2.Belanja Daerah Defisit • Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2016. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENHULU SUNGAIUTARA dan BUPATIHULU SUNGAIUTARA 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Pasal 5 30.500.000.000,00 1.600.000.000,00 Rp. Rp. 5.000.000.000,00Rp.

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan
2. b.Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
3. c.Pemberian Pinjaman Daerah
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya ( SiLPA) Rp. 274.922.981.836,00
2. b.Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. 1.600.000.000,00 • Rp. 276.522.981.836,00 Rp. 37.100.000.000,00
3. a.Penerimaan
4. b.Pengeluaran
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

Pasal 4

• (3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a.Belanja Pegawai Rp. 31.448.428.500,00
b.Belanja Barang dan Jasa Rp. 265.865.730.449,00
c.Belanja Modal Rp. 502.305.944.921,00 1.488.961.000,00 465.464.759.122,00 26.281.966.818,00 5.341.600.000,00 Rp. Rp. Rp.

(2)Be1anja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai
2. b.Belanja Hibah
3. c.Belanja Bantuan Sosial
4. d.Belanja Bagi Hasil kepada Provinsij KabupatenjKota dan Pemerintahan Desa Rp.
5. e.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ KabupatenjKota dan Pemerintahan Desa Rp. 191.863.067.995,00
6. f.Belanja Tidak Terduga Rp. 5.000.000.000,00
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung Rp. 695.440.354.935,00
2. b.Be1anja Langsung Rp. 799.620.103.870,00 Pasal 3 0,00Rp.
3. d.Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 6 NOMORREGISTER PERATURANDAERAHKABUPATENHULU SUNGAIUTARA PROVINSIKALIMANTAN( 162/2015). LEMBARANDAERAHKABUPATENHULU SUNGAIUTARA TAHUN2015 NOMOR 14. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULUS Diundangkan di Amuntai pada tanggal 1.g Desember 2015 BUPATI H • Ditetapkan di Amuntai pada tanggal ~ Desember 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diatur dengan Peraturan Bupati. • Pasal 6 Tetap Daerah; X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; XII Daftar dana cadangan daerah; dan XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

10.Lampiran
11.Lampiran
12.Lampiran
13.Lampiran Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX 6. 7. 8. 9. Lampiran V5. Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaaan Modal ( Investasi ) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset Lampiran IV4. 7

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…