DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 16 Tahun 2015

Nomor: 16
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud, Tujuan, Asas, dan Ruang Lingkup, 3. Kewenangan, 4. Penyelenggaraan, 5. Sumberdaya Aparatur Kearsipan, 6. Pendanaan, 7. Sarana dan Prasarana, 8. Sistem Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 9. Pelayanan Jasa dan Publikasi Kearsipan, 10. Peran Serta Masyarakat, Pemberian Penghargaan, dan Kerjasama, 11. Keadaan Darurat, 12. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, 13. Ketentuan Larangan dan Sanksi Administratif, 14. Penyidikan, 15. Ketentuan Pidana, 16. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, sekaligus sebagai upaya pelaksanaan dari ketentuan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
b.bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
a.bahwa arsip merupakan sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban pemerintahan daerah serta memori kolektif yang mempunyai nilai dan arti penting dan strategis, meliputi penyajian informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan; Menimbang DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA, PENYELENGGARAAN KEARSIPAN TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - Perdu Kab.HSU Tahun 2015 Nomor 16 ttg Penyelenggaraan Kearsipan

Mengingat

11.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 ten tang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); •
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2 Perda Kab.HSU Tahun 2015 Nomor 16 tty Penyelenqqoraan Kearsipan
21.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
20.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1990 Nomor 3 Seri 0 Nomor 3);
18.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; •
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); •
14.Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Microfilm atau Dokumen Lainnya dan Legalisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3912);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151); 3 Perda Kab.HSUTahun 2015 Nomor 16 ttg Penyelenggaraan Kearsipan
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8.Arsip adalah rekarnan kegiatan atau peristiwa dalarn berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4.Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah atau dengan nama lainnya, yang selanjutnya disebut Kantor Arsip adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau SKPD yang melaksanakan fungsi kearsipan daerah .
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan satuan kerja perangkat daerah lainnya.
6.Lembaga Kearsipan Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang kearsipan, yang memiliki tugas pokok, fungsi, dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip dinamis inaktif, arsip statis dan pembinaan kearsipan. • Dalarn Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersarna DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENHULU SUNGAlUTARA dan BUPATIHULU SUNGAl UTARA Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 21); 4 Perda Kab.HSUTahun 2015 Nomor 16 tta Penyelenqqaraan Kearsipan

22.Jadual Retensi Arsip adalah daftar yang berisi paling kurang jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan, yang
18.Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
19.Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
20.Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab mengolah seluruh arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
21.Unit Kearsipan adalah satuan kerja pad a Pencipta Arsip yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan. •
13.Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan, yang telah diverifikasi secara langsung atau tidak langsung oleh Arsip Nasional dan/ atau lembaga kearsipan.
14.Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keam an an , dan keselamatannya.
15.Arsip Umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.
16.Arsiparis adalah seseorang yang secara fungsional memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/ atau pendidikan dan pelatihan kearsipan, serta mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
17.Petugas Pengelola Arsip adalah seseorang yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Bupati untuk mengelola kearsipan pada tiap-tiap SKPD. • politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
9.Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
10.Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional Pencipta Arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
11.Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan I atau terus menerus.
12.Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. 5 Perda Kab.HSUTahun 2015 Nomor 16 ttg Penyelenggaraan Kearsipan Pengaturan penyelenggaraan kearsipan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyajian informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah khususnya di bidang kearsipan dalam hal perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Pasal 2

29.Preservasi arsip adalah proses dan kerja dalam rangka perlindungan fisik arsip terhadap kerusakan atau unsur perusak.
30.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan Zatau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan daerah.
31.Penyidikan tindak pidana di bidang kearsipan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya. • dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusutan dan penyelamatan arsip.
23.Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada Kantor Arsip.
24.Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumberdaya manusia, prasarana dan sarana, serta sumberdaya lainnya.
25.Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis, meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.
26.Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis, meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional .
27.Akuisisi Arsip Statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada Kantor Arsip, yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari Pencipta Arsip kepada Kantor Arsip.
28.Daftar Arsip adalah daftar yang berisi tentang uraian arsip aktif darr/ atau arsip inaktif yang berisi materi setiap unit pengelompokan, pemilik, jenis koleksi/khasanah, keadaan dan volume, sebagai sarana penemuan informasi arsip dan penyusutan arsip. • 6 " Perda Kab.HSU Tahun 2015 Nomor 16 ttg Penyelenqqaraan Kearsipan Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan, meliputi :

a.penetapan kebijakan kearsipan di Daerah;
b.pembinaan kearsipan;

BAB II

MAKSUD,TUJUAN,ASAS DANRUANGLINGKUP

Pasal 5

Penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan dengan berasaskan:

a.kepastian hukum;
b.keautentikan dan keterpercayaan;
c.keutuhan;
d.asal usul;
e.aturan asli;
f.keamanan dan keselamatan;
g.profesional;
h.responsif;
1. 1.antisipatif; J. partisipatif;
k.akuntabilitas;
1. 1.kemanfaatan;
m.aksesibilitas;
n.kepentingan umum; dan
o.kearifan lokal. • Pasal 4 Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk:
a.menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
b.menjamin terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang andal;
c.menjamin perlindungan kepentingan Daerah dan hak-hak keperdataan masyarakat serta masyarakat adat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
d.menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara;
e.menjamin keselamatan aset Daerah;
f.meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
g.menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang berkesinambungan dengan arah dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dari waktu ke waktu;
h.memacu peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara, berdasarkan ketersediaan bukti kinerja yang autentik, lengkap dan terpercaya;
i.membantu percepatan penyelesaian masalah hukum berdasarkan ketersediaan bukti autentik, lengkap, dan terpercaya; J. menjamin keutuhan, keselamatan, dan kelestarian arsip yang merupakan memori daerah, sebagai bagian dari memori kolektif bangsa dan warisan budaya nasional bangsa. Pasal 3 7 Perda Kab.HSU Tahun 2015 Nomor 16 ttg Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penyelenggaraan kearsipan, meliputi:
a.pedoman pengelolaan arsip dinamis;
b.pedoman pengelolaan arsip statis;

Pasal 7

Umum BABIV PENYELENGGARAAN

e.melaksanakan pengawasarr/ supervisi terhadap penyelenggaraan pembinaan oleh SKPD,BUMD,dan Pemerintah Desa.
d.melaksanakan pengawasarr/ supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan SKPD, BUMD,dan Pemerintah Desa; dan •
c.melaksanakan penyelamatan, pelestarian dan pengamanan, meliputi : 1) penilaian jadual retensi arsip SKPD terhadap arsip yang telah memiliki pedoman retensi; 2) penilaian pemusnahan arsip SKPD terhadap arsrp yang telah memiliki pedoman retensi; dan 3) pengelolaan arsip statis SKPD, BUMD, swasta dan perorangan berskala kabupaten .
b.melaksanakan pembinaan kearsipan terhadap SKPD, BUMD, dan Pemerintah Desa; Pemerintah Daerah berwenang untuk :
a.menetapkan kebijakan, norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi : 1) pengelolaan arsip dinamis; 2) pengelolaan arsip dinamis aktif; 3) pengelolaan arsip dinamis in aktif; 4) pengelolaan arsip statis; 5) pengelolaan arsip vital; 6) pengelolaan sistem kearsipan; 7) pengelolaan jaringan kearsipan; 8) pengembangan sumberdaya manusia kearsipan; 9) pengembangan organisasi kearsipan; dan 10) penggunaan sarana dan prasarana kearsipan.

Pasal 6

c.pengelolaan arsip dinamis;
d.penilaian jadual retensi arsip dan pemusnahan arsip;
e.pengelolaan arsip statis; dan
f.pelayanan jasa dan publikasi kearsipan. 8 Perda Kab.HSU Tahun 2015 Nomor 16 ttg Penyelenggaraan Kearsipan

(3)Untuk memenuhi ketentuan penciptaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pencipta Arsip mengatur dan
(2)Penciptaan arsip harus memenuhi komponen struktur, isi, dan konteks arsip.
(1)Penciptaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan berdasarkan analisis fungsi dan tugas organisasi.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 9

(4)Pejabat atau orang yang bertanggungjawab dalam pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip yang dikelolanya.
(3)Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, Pemerintah Daerah membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadual retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. •
(2)Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (I), meliputi:
1. a.penciptaan arsip;
2. b.penggunaan dan pemeliharaan arsip; dan
3. c.penyusutan arsip.
(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan arsip dinamis untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan, sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah dan autentik, berdasarkan sistem yang memenuhi persyaratan:
1. a.andal;
2. b.sistematis;
3. c.utuh;
4. d.menyeluruh; dan
5. e.sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. • Pasal 8
6. c.kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
7. d.penetapan formasi Arsiparis sesuai dengan analisa jabatan darr/ atau analisa kebutuhan;
8. e.penetapan Petugas Pengelola Arsip berdasarkan surat keputusan Bupati;
9. f.penyediaan jaminan kesehatan, tunjangan profesi untuk Arsiparis, dan tunjangan kesejahteraan untuk Petugas Pengelola Kearsipan;
10. g.pengembangan lembaga kearsipan Daerah;
11. h.pengembangan kerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten Zkota lain, lembaga dalam dan luar negeri, swasta dan perorangan;
  1. 1.penggunaan sarana dan prasarana kearsipan; dan J. pembinaan kearsipan terhadap SKPD,BUMD,dan Pemerintah Desa. 9 Perda Kab.HSU Tahun 2015 Nomor 16 ttg Penyelenggaraan Kearsipan
(2)Pemeliharaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar pemeliharaan arsip.
(1)Pemeliharaan arsip dinamis dilaksanakan oleh Pencipta Arsip, untuk menjamin keamanan informasi dan fisik arsip.

Pasal 12

(2)Pencipta Arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(1)Pencipta Arsip dapat menutup akses atas arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dengan alasan : menghambat proses penegakan hukum; mengganggu kepentingan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; membahayakan pertahanan dan keamanan negara; mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya; merugikan ketahanan ekonomi nasional; merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri; mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, kecuali kepada yang berhak secara hukum; mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. a. b. c. d. e. f. • g. h. 1.

Pasal 11

(5)Penyediaan arsip untuk kepentingan akses arsip dinamis menjadi tanggungjawab Kepala SKPD, BUMD, dan Pemerintah Desa, dan dilaksanakan oleh Arsiparis dan/ atau pengelola teknis kearsipan. •
(4)Pencipta Arsip wajib menentukan prosedur berdasarkan standar pelayanan minimal serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan pengguna arsip, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pencipta Arsip pada SKPD, BUMD, dan Pemerintah Desa membuat daftar arsip aktif dan daftar arsip inaktif.
(2)Pencipta Arsip wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Penggunaan dan pemeliharaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, di1akukan oleh Pencipta Arsip.

Pasal 10

mendokumentasikan proses pembuatan dan penerimaan arsip secara akurat. 10 Perda Kab.HSUTahun 2015 Nomor 16 ttg Penyelenggaraan Kearsipan

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(3)Pengelolaan arsip aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sejak penciptaan, penataan, penggunaan, penyimpanan dan perawatan sampai dengan penyusutan.
(2)Pengelolaan arsip aktif dilaksanakan berdasarkan klasifikasi arsip.
(1)SKPD, SUMD dan Pemerintah Desa wajib melakukan pengelolaan arsip aktif.

Pasal 17

(2)Jadual retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. •
(1)Pemerintah Daerah menetapkan jadual retensi arsip sebagai pedoman penyusutan arsip.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…