DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 17 Tahun 2015

Nomor: 17
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Azas dan Tujuan, 3. Kriteria Gelandangan dan Pengemis, 4. Upaya Penanggulangan, 5. Peran Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat, 6. Ketentuan Larangan, 7. Sanksi Administratif, 8. Penyidikan, 9. Ketentuan Pidana, 10. Pembiayaan, 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
c.bahwa fenomena berkembangnya komunitas gelandangan dan pengerrus apabila tidak ditanggulangi secara benar dan terpadu akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ketertiban yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan sosial masyarakat sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan;
b.bahwa agar masalah gelandangan dan pengemis di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak berkembang pesat diperlukan upaya-upaya pencegahan, pengendalian, dan sekaligus penanggulangan yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu, melalui peningkatan kebutuhan hidup jasmani, rohani dan kehidupan sosial lainnya dengan senantiasa menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; •
a.bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat dan berkeadilan sosial maka perlu adanya upaya-upaya kongkrit dalam pemberdayaan kelompok masyarakat gelandangan dan pengemis; Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA, PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 17 TAHUN 2015 BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Perda Kab.HSU Tahun 2015 No.17 ttg Penanggu/angan Ge/andangan dan Pengemis

Mengingat

9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
8.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670); •
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); •
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039); 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2 Perda Kab.HSU Tahun 2015 No.17 ttg Penanggu/angan Ge/andangan dan Pengemis
17.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 ten tang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); •
15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941); 3 Perda Kab.HSU Tahun 2015 No.17 ttg Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN GELANDANGANDAN PENGEMIS.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: BUPATI HULU SUNGAI UTARA Dengan Persetujuan Bersarna DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENHULU SUNGAIUTARA dan

23.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1990 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
21.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 14);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
19.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejabteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 68, Tarnbaban Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5294);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbaban Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4593); 4 Menetapkan : • • Perda Kab.HSU Tahun 2015 No.17 ttg Penanggu/angan Ge/andangan dan Pengemis
9.Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-rninta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
10.Pergelandangan adalah suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan oleh individu darr/ atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, serta hidupnya berpindah-pindah di tempat-ternpat umum.
11.Pengemisan adalah suatu tindakan orang atau sekelompok orang yang ingin mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-rninta di muka umum dengan berbagai cara, alat dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
12.Penanggulangan meliputi usaha-usaha preventif, responsif, rehabilitatif yang bertujuan agar tidak terjadi pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya pengaruh yang diakibatkan olehnya di dalam masyarakat dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. • Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan beserta seluruh Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6.Masyarakat adalah seluruh penduduk yang berdomisili atau berada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD)dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di ternpat-tempat umum.

Pasal 1

5 Perda Kab.HSU Tahun 2015 No.17 ttg Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Tujuan penanggulangan Gelandangan dan Pengemis adalah:

a.mencegah dan mengantisipasi bertambahnya jumlah gelandangan dan pengemis di wilayah daerah;
b.mencegah penyalahgunaan komunitas gelandangan dan pengemis dari eksploitasi pihak-pihak tertentu;

Pasal 3

Upaya penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dalam wilayah Daerah didasarkan pad a asas:

a.penghormatan pada martabat dan harga diri;
b.non diskriminasi;
c.non kekerasan;
d.keadilan;
e.perlindungan;
f.kesejahteraan;
g.pemberdayaan; dan
h.kepastian hukum.

Pasal 2

13.Usaha preven tif adalah usaha yang dilakukan secara sistematis yang meliputi penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan kerja, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan, sehingga akan tercegah terjadinya:

a.pergelandangan dan pengemisan oleh individu atau keluarga- keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya;
b.meluasnya pengaruh dan akibat adanya pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umurnnya;
c.pergelandangan dan pengemisan kembali oleh para gelandangan dan pengemis yang telah direhabilitasi ataupun telah dikembalikan ke tengah-tengah masyarakat.
1. 14.Usaha responsif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisan serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
2. 15.Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian pendidikan dan pelatihan kerja, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke tengah- tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis kembali memiliki kemampuan untuk hidup lebih layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia.
3. 16.Dunia usaha adalah segala bentuk usaha baik perorangan maupun berbadan hukum dengan tujuan mencari laba. 6 Perda Kab.HSU Tahun 2015 No.17 ttg Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

(1)Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk mencegah timbulnya Gelandangan dan Pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada Pasa16
(2)Upaya penanggulangan Gelandangan dan Pengemis secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
1. a.upaya preventif;
2. b.upaya responsif; dan
3. c.upaya rehabilitatif.
(1)Upaya penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 5

BABIV UPAYAPENANGGULANGAN

(3)Pengemis adalah orang-orang dengan kriteria:
1. a.mata percahariannya tergantung pada belas kasihan orang lain, agak terpaksa dan takut;
2. b.berpakaian kumuh dan compang-camping;
3. c.berada di tempat-tempat ramaij strategis; dan
4. d.memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.
(2)Gelandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga gelandangan psikotik, yakni gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa.
(1)Gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria:
1. a.tanpa kartu tanda penduduk;
2. b.tanpa tempat tinggal yang pastijtetap;
3. c.tanpa penghasilan yang tetap; dan
4. d.tanpa rencana hari depan anak-anaknya dan dirinya.

Pasal 4

c.mendidik komunitas gelandangan dan pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya;
d.memberdayakan para gelandangan dan pengemis untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial; dan
e.meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis. 7 Perda Kab.HSU Tahun 2015 No.17 ttg Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

(2)Upaya rehabilitatif dapat dilakukan melalui:
1. a.bimbingan fisik;
2. b.bimbingan mental;
3. c.bimbingan sosial;
(1)Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap Gelandangan dan Pengemis yang terjaring dalam operasi penertiban. Pasa18
(6)Pengembalian ke keluarga dan masyarakat adalah proses pengembalian Gelandangan dan Pengemis kepada orangtua/wali/ keluarga Zkampung halamannya, dan dapat diberikan bantuan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
(5)Penampungan sementara adalah tempat pelayanan yang memiliki tugas dan fungsi tempat tinggal sementara dan memberikan rasa aman sebelum mendapat rujukan.•
(4)Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi antara Pendamping dengan Gelandangan dan Pengemis dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan sumber dan potensinya untuk memenuhi kebutuhan hidup, lapangan kerja, dan fasilitas publik lainnya.
(3)Penertiban adalah suatu proses kegiatan dan cara untuk menjadikan para Gelandangan dan Pengemis taat pad a aturan yang berlaku dengan senantiasa mempertimbangkan aspek hak azasi manusia.
(2)Upaya responsif dapat dilakukan antara lain, melalui:
1. a.penertiban dan pendampingan;
2. b.penampungan sementara dengan mengoptimalkan panti/ shelter;
3. c.pengembalian ke keluarga dan masyarakat.
(1)Upaya responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghapuskan kegiatan Gelandangan dan Pengemis, serta memberdayakannya sehingga dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial. Pasa17
(2)Upaya preventif dapat dilakukan antara lain, melalui:
1. a.penyuluhan dan bimbingan sosial;
2. b.pembinaan sosial;
3. c.bantuan sosial;
4. d.perluasan kesempatan kerja;
5. e.pemukiman lokal;
6. f.peningkatan derajat kesehatan; dan/ atau
7. g.peningkatan pendidikan. perorangan maupun kelompok masyarakat, yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya Gelandangan dan Pengemis. 8 Perda Kab.HSU Tahun 2015 No.17 ttB Penanqqulanqan Gelandanqan dan Penqemis
(1)Gelandangan dan Pengemis yang terlantar darr/ atau terjaring dalam operasi penertiban, yang berasal dari luar Daerah akan dikembalikan ke daerah asal.

BAB III

KRITERIA GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 11

(2)Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas Sosial.
(1)Gelandangan dan Pengemis eks psikotik yang telah selesai menjalani rehabilitasi kejiwaan, dapat diberikan layanan lanjutan berupa rehabilitasi sosial.

Pasal 10

Dalam hal Gelandangan dan Pengemis berdasarkan hasil identifikasi diindikasikan mengalami gangguan jiwa oleh dokter ahli, maka dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang dilakukan oleh rumah sakit umum daerah at au rumah sakit jiwa atau pihak lain yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan yang berlaku. • Pasal 9

(9)Usaha rehabilitatif dapat dilaksanakan melalui sistem panti sosial ataupun non panti sosial.
(8)Resosialisasi/ reintegrasi sosial adalah proses pengembalian atau upaya yang bertujuan untuk membaurkan kembali dalam lingkaran sosialnya baik pribadi, anggota keluarga, maupun anggota masyarakat, sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosial sebagaimana masyarakat pada umumnya.
(7)Pemberian jaminan sosial adalah pemberian bantuan stimulan kepada gelandangan dan pengemis yang telah mendapat rehabilitasi sebagai modal hidup dan berusaha.
(6)Bimbingan keterampilan adalah serangkaian kegiatan untuk menumbuhkembangkan keterampilan hidup (life skill) baik teknis maupun manajerial bagi gelandangan dan pengemis agar mampu memenuhi kebutuhannya dan lingkungannya . •
(5)Bimbingan sosial adalah kegiatan pemberian arah, peningkatan wawasan dan pengetahuan agar gelandangan dan pengemis memiliki kemauan dan kemampuan untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
(4)Bimbingan mental adalah serangkaian kegiatan spiritual keagamaan yang menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri dan harga diri Gelandangan dan Pengemis.
(3)Bimbingan fisik adalah rangkaian kegiatan pemeliharaan, pertumbuhan dan perkembangan jasmani Gelandangan dan Pengemis.
1. d.bimbingan keterampilan;
2. e.pemberian jaminan sosial; dan/ atau
3. f.resosialisaai/ reintegrasi sosial. 9 Perda Kab.HSU Tahun 2015 No.17 ttg Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis membantu, menyuruh, memaksa, dan lain secara perorangan atau menyebabkan terjadinya pergelandangan
4. a.melakukan pergelandangan darr/ atau pengemisan baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain;
5. b.memperalat orang lain dengan mendatangkan seseorang/ beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan pergelandangan dan Zatau pengemisan; dan Z atau C. mengajak, membujuk, mengkoordinir orang berkelompok sehingga dan/ atau pengemisan.
(1)Setiap orang dilarang:

Pasal 15

(2)
(1)Setiap warga masyarakat, baik sendiri-sendiri maupun secara berkelompok dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/ atau dunia usaha dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis.

BAB VI

KETENTUANLARANGAN• Setiap warga masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok yang ingin memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis dapat menyalurkan melalui badarr/Iembaga yang berwenang untuk itu atau menjadi orang tua asuhy bapak angkat .

Pasal 14

Setiap dunia usaha dalam wilayah Daerah berkewajiban mendukung upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis dengan menerapkan prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…