DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 19 Tahun 2015

Nomor: 19
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Hak dan Kewajiban Penduduk, 3. Kewenangan Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, 4. Pendaftaran Penduduk, 5. Pencatatan Sipil, 6. Data Dokumen Kependudukan, 7. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Saat Negara atau Sebagian Negara Dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa, 8. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), 9. Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural, 10. Perlindungan Data Pribadi Penduduk, 11. Penatausahaan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, 12. Blanko Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 13. Pendanaan, 14. Penyidikan, 15. Sanksi Administratif, 16. Ketentuan Pidana, 17. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Oaerah ten tang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

b.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Oaerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sudah tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
a.bahwa sebagai upaya pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan penataan dan penertiban dalam penyeleng-garaan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA, Mengingat • Menimbang • PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN BULU SUNGAI UTARA TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULU SUNGAI UTARA NOMOR 19 TAHUN 2015 BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Perda Kab.HSUTahun 2015 No.19 ttg Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
1. 11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
2. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); •
4. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. 7.Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
6. 6.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882 ); •
7. 5.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 ten tang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474 );
8. 4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
9. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
10. 2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2151); 2 Perda Kab.HSUTahun 2015 No.19 ttg Penyelenqqaraan Administrasi Kependudukan
11. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
12. 17.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
13. 16.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 ten tang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. 15.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan; •
15. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373); •
16. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
17. 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3 Perda Kab.HSUTahun 2015 No.19 ttB Penyelenqqaraon Administrasi Kependudukan Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
18. 1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
19. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
20. 3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
21. 4.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
22. 5.Instansi Pelaksana adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
23. 6.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal 1• PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN HULU SUNGAIUTARA.

Pasal 5

(2)Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, dengan kewenangan meliputi:
1. a.koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
2. b.pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
4. d.pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
5. e.penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
6. f.penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalarn negeri; dan
7. g.koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan. •
(1)Penyelenggara administrasi kependudukan di Daerah adalah Pemerintah Daerah. Pasa13 Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
1. a.dokumen kependudukan;
2. b.pelayanan yang sarna dalarn pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. c.perlindungan atas data pribadi;
4. d.kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; dan
5. e.informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya darr/ atau keluarganya.
(2)Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan, dan tindakan koreksi.
(1)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, Penyelenggara melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK Pasal 2 8 Perda Kab.HSUTahun 2015 No.19 ttg Penyelenqqaraan Administrasi Kependudukan

Pasal 11

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, Penyelenggara melakukan:

a.pengelolaan data kependudukan yang bersifat perorangan, agregat, dan data pribadi;
b.penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf e, Penyelenggara memberikan penugasan kepada Desa/Kelurahan atau nama lainnya, untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berasaskan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, Penyelenggara menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, cepat, mudah, dan murah kepada seluruh penduduk dengan melibatkan RT dan RW.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, Penyelenggara mengadakan:

a.koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
b.kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, sekolah, dan perguruan tinggi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Penyelenggara mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan, yang diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang administrasi kependudukan.

Pasal 6

(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. 9 Perda Kab.HSU Tahun 2015 No.19 ttg Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
(1)Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
1. a.memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
2. b.memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialarni Penduduk atas dasar putusan atau penetapan Pengadilan;
3. c.memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
4. d.mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.

Pasal 13

(4)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agarnanya belum diakui sebagai agarna berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(3)Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecarnatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUAKec. dokumenmendistribusikandanc. mencetak, menerbitkan, kependudukan;
1. d.mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. e.menjarnin kerahasiaan dan kearnanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
3. f.melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disarnpaikan oleh penduduk dalarn pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(2)Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban yang meliputi:
1. a.mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
2. b.memberikan pelayanan yang sarna dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
(1)Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, berupa pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan dokumen kependudukan di daerah.

Pasal 12

10 Perda Kab.HSUTahun 2015 No.19 ttg Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

(4)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
(3)NIK sebagaimana dirnaksud pad a ayat (2) terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan atas variable kode wi1ayah, tanggal lahir, dan nomor seri penduduk.
(2)NIK diberikan oleh Pemerintah setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk, direkam dalam database kependudukan, dan berlaku seumur hidup.
(1)Setiap Penduduk wajib merniliki NIK. BABIV PENDAFTARANPENDUDUK

Pasal 16

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Petugas Registrasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(1)Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pe1aksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…