DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Pendidikan Agama Islam Diniyah Akmiliyah di Kabupaten Hulu Sungai Utara,Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Dasar, Fungsi Dan Tujuan 3.Jenjang Dan Masa Pendidikan 4.Penyelenggaraan 5.Pengelolaan, Pembinaan Dan Pengawasan 6.Pembiayaan 7.Evaluasi Dan Syahadah 8.Akreditasi 9.Sanksi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa demi mencapai tujuan tersebut, perlu adanya pembekalan dan penambahan pendidikan agama Islam yang selama ini sudah dijalankan di sekolah demi melengkapi pendidikan Agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Agama Islam Diniyah Akmiliyah di Kabupaten Hulu Sungai Utara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4361);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranan serta masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485 );
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
15.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
17.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14 );
18.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hibah Bantuan Operasional Pendidikan daerah (BOPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA dan BUPATI HULU SUNGAI UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DINIYAH TAKMILIYAH DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah kabupaten Hulu Sungai Utara;
2.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat; 4
3.Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan;
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
5.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara;
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7.Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kantor Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9.Penyelenggara Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah perseorangan, lembaga masyarakat, Pemerintah Daerah atau Pemerintah .
10.Wajib Belajar adalah Program Pendidikan Minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Diniyah Takmiliyah Awaliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam sebagai pelengkap siswa Sekolah Dasar/Sederajat dan menengah/sederajat non pesantren.
12.Masa Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam penyelesaian pendidikan.
13.Peserta Didik adalah anak usia Sekolah Dasar/Sederajat dan Sekolah Menengah yang beragama Islam.
14.Pendidik dan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi membimbing, mengajar dan atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan.
15.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
16.Taman Pendidikan Al-Qur’an yang selanjutnya disingkat TPA adalah Satuan Pendidikan Non Formal yang bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami dan mengamalkan kandungan Al- Qur’an.
17.Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga,organisasi, profesi non pemerintah, pengusaha, danorganisasi masyarakat yang mempunyai perhatian danperanan dalam bidang pendidikan ;
18.Hasil Belajar adalah data kemampuan Siswa/santri, baiksecara normative maupun secara terinci dalam buku laporanpendidikan ;
19.Nilai akhir adalah nilai pendidikan siswa/santri yangdicantumkan pada syahadah sebagai bukti berakhirnyamasa pendidikan ;
20.Hibah adalah hibah dalam bentuk dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD kepada Penyelenggara satuan pendidikan yang ditentukan, dan disalurkan dalam rangka membiayai operasional pendidikan.
21.Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan dan program pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. 5
22.Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah yang selanjutnya disebut Hibah BOPD adalah hibah dalam bentuk dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD kepada Penyelenggara satuan pendidikan yang ditentukan, dan disalurkan dalam rangka membiayai operasional pendidikan

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Diniyah Takmiliyah dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Diniyah Takmiliyah berfungsi untuk :

a.memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan Pendidikan Agama Islam terutama bagi peserta didik yang belajar di sekolah dasar dan menengah/sederajat;
b.memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran Islam.

Pasal 4

Diniyah Takmiliyah bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan pengamalan agama Islam kepada anak usia sekolah untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim/muslimah yang beriman kepada Allah SWT, beramal Sholeh, Berakhlak mulia, Sehat, berilmu, cakap, terampil, toleran, demokratis, mandiri dan bertanggung jawab.

BAB III

JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN

Pasal 5

(1)Jenjang Pendidikan Diniyah Takmiliyah yaitu :
1. a.Diniyah Takmiliyah Awaliyah menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat dasar;
2. b.Diniyah Takmiliyah Wustha menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam Tingkat menengah.
3. c.Diniyah Takmiliyah Ulya menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam Tingkat Atas.
(2)Masa Pendidikan Diniyah Takmiliyah :
1. a.Diniyah Takmiliyah Awaliyah diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun;
2. b.Diniyah Takmiliyah Wustha diselenggarakan dengan masabelajar 2 (dua) tahun;dan
3. c.Diniyah Takmiliyah Ulya diselenggarakan dengan masa belajar 2(dua) tahun. 6

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.

Pasal 7

Kegiatan pembelajaran Diniyah Takmiliyah, dapat dilaksanakan pagi atau sore hari bertempat di Pondok Pesantren, gedung mandiri, gedung sekolah, masjid, mushola, atau tempat lainnya yang layak.

Pasal 8

Penyelenggaraan pendidikan Diniyah Takmiliyah mengacu pada peraturan perundang-undangan dan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

Pasal 9

Penamaan Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara.

Pasal 10

(1)Untuk menyelenggarakan Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib memiliki izin.
(2)Izin sebagaimana dimaksud (1) diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama.
(3)Persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah mengacu kepada pedoman penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, Dirjen Pedidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…