DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 26 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada Bank Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015 - 2016, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Tujuan, 3. Penyertaan Modal Daerah , 4. Bagi Hasil Keuntungan, 5. Pembinaan dan Pengawasan, 6. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada Bank Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015-2016;

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
a.bahwa Bank Kalimantan Selatan adalah bank daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaterr/Kota se Kalimantan Selatan, dalarn rangka meningkatkan kapasitas permodalannya, sekaligus sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, maka perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada Bank Kalimantan Selatan; BUPATI HULU SUNGAI UTARA, DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MARA ESA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BULU SUNGAI UTARA KEPADA BANK KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015-2016 TENTANG Mengingat Mcnimbang PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULU SUNGAI UTARA NOMOR 2 TAHUN 2015 BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Perda Kab.HSU Tahun 2015 Nomor 2
1. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
3. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 );
6. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran
8. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 2 Perda Kab.HSU Tahun 2015 Nomor 2
9. 3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
10. 1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
11. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pasall

BAB III

PENYERTAANMODALDAERAH

Pasal 2

4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah ( yang belum dipisahkan ) baik yang berwujud uang maupun barang.
7.Bank Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut Bank Kalsel adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah KabupatenjKota se Kalimantan Selatan.
8.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 4 Perda Kab.HSU Tahun 2015 Nomor 2

(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan keanggotaan dari un sur satuan kerja / unit kerja yang terkait.
(1)Atas dasar kepemilikan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalsel, Bupati dapat membentuk Tim sebagai wakil Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan/ atau pengawasan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 7

BABV PEMBINAANdan PENGAWASAN

(2)Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBDsebagai Pendapatan Daerah.
(1)Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Daerah menjadi hak Daerah ) ang diperoleh selama tahun anggaran Bank Kalsel.

Pasal 6

BAB IV BAGIHASILKEUNTUNGAN Paling lambat 5 ( lima ) hari kerja setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas realisasi Penyertaan Modal Daerah yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Bank Kalsel wajib menerbitkan Setifikat Kepemilikan Saham Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB IV

BAGIHASILKEUNTUNGAN Paling lambat 5 ( lima ) hari kerja setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas realisasi Penyertaan Modal Daerah yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Bank Kalsel wajib menerbitkan Setifikat Kepemilikan Saham Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 5

(3)Realisasi anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dapat dilaksanakan setelah alokasi dana penyertaan modal ditetapkan dalam APBDI Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.
(1)Pada tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016, Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Kalsel sebesar Rp.30.000.000.000,- ( tiga puluh miliar rupiah ).
(2)Penganggaran dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
1. a.sebesar Rp.15.000.000.000,- ( lima belas mUiar rupiah ) akan dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015; dan
2. b.sebesar Rp.15.000.000.000,- ( lima belas mUiar rupiah ) akan dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBDTahun Anggaran 2016. Pasal 4 5 Perda Kab.HSU Tahun 2015 Nomor 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVlNSI KALIMANTAN ( 13/2015 ). LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 2. H. EDDYAN NOOR IDUR SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SU GAl UTARA, Diundangkan di Amuntai pada tanggal 26 Januari 2015 D.HK Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 26 Januari 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP 6

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…