DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Jam Kerja dan Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan isi singkat sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Hari dan Jam Kerja; c. Jenis Pakaian Dinas; d. Piranti Daftar Hadir; e. Pengisian Daftar Hadir; f. Penanggungjawab, Mekanisme Rekapitulasi Absensi dan Waktu Pembayaran; g. Tidak Masuk Kerja; h. Jenis Pelanggaran Terhadap Jam Kerja; i. Sanksi Pelanggaran Disiplin Jam Kerja; j. Mekanisme Pemotongan; k. Pembinaan, Pengawasan dan Sidak Terhadap Jam Kerja; l. Keprotokolan; m. Acara Kenegaraan dan Acara Resmi; n. Tata Ruang; o. Tata Tempat; p. Tata Upacara; q. Tata Penghormatan; r. Tata Busana; s. Tata Warkat; t. Tamu Negara, Tamu Pemerintah, Dan/Atau Tamu Lembaga Negara Lainnya; u. Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Jam Kerja dan Keprotokolan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN 2 Perda Kab.HSU Tahun 2016 Nomor 2 ttg Jam Kerja dan Keprotokolan
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 3 Perda Kab.HSU Tahun 2016 Nomor 2 ttg Jam Kerja dan Keprotokolan Tahun 2015;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13.Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA dan BUPATI HULU SUNGAI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAM KERJA DAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah atau Kabupaten adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta seluruh Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 4 Perda Kab.HSU Tahun 2016 Nomor 2 ttg Jam Kerja dan Keprotokolan
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Legislatif Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9.Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah mereka yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi yang honorariumnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
10.Jam Kerja adalah jam bekerja bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu selama 37,5 jam seminggu.
11.Daftar Hadir adalah lembar naskah dinas sebagai alat pengawasan untuk mengetahui tingkat kehadiran pegawai dalam pelaksanaan tugasnya berupa hasil cetak daftar hadir elektronik atau lembaran daftar hadir tertulis.
12.Pejabat Penanggung jawab daftar hadir yang selanjutnya disebut Pejabat Penanggung jawab adalah pejabat struktural yang bertugas menangani kepegawaian di instansi masing-masing, serendah-rendahnya adalah pejabat struktural eselon IV.
13.Pengelola Daftar Hadir yang selanjutnya disebut Pengelola adalah PNS pejabat fungsional umum yang bertugas mempersiapkan dan mengolah data kehadiran PNS atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja.
14.Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin, kinerja dan prestasi kerja.
15.Disiplin Jam Kerja adalah ketaatan dan kepatuhan seorang PNS dan PTT terhadap ketentuan-ketentuan/ aturan-aturan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
16.Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
17.Protokoler adalah suatu julukan yang bersifat filosofis terhadap seseorang atau institusi untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi, sesuai ketentuan keprotokolan sebagaimana mestinya.
18.Tuan Rumah adalah Bupati sebagai Kepala Daerah yang menyelenggarakan Acara Resmi di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
19.Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Panitia Negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan Undangan lainnya.
20.Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu yang dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lainnya. 5 Perda Kab.HSU Tahun 2016 Nomor 2 ttg Jam Kerja dan Keprotokolan
21.Pejabat Negara adalah Pimpinan dan anggota Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
22.Pejabat Pemerintahan adalah Pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
23.Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukannya atau pranata sosialnya mendapatkan pengaturan keprotokolan.
24.Tata Tempat adalah aturan tentang pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara asing dan/atau organisasi Internasional serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
25.Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
26.Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau organisasi internasional dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
27.Upacara Bendera adalah upacara yang diselenggarakan di lapangan dan diikuti dengan kegiatan pengibaran bendera Merah Putih.
28.Lagu Kebangsaan adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya.
29.Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II

HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

(1)Jam Kerja Pegawai ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Jam Kerja untuk 5 (lima) hari kerja:
  1. 1.Hari Senin sampai dengan Hari Kamis, dimulai pukul 08.00 Wita hingga pukul 16.30 Wita dan Istirahat mulai pukul 12.15 Wita sampai dengan 13.15 Wita;
  2. 2.Hari Jum’at, dimulai pada pukul 07.30 Wita hingga pukul 11.00 Wita.
2. b.Jam Kerja untuk 6 (enam) hari kerja:
  1. 1.Hari Senin sampai dengan Hari Kamis, dimulai pukul 07.30 Wita hingga pukul 14.30 Wita;
  2. 2.Hari Jum’at, dimulai pada pukul 07.30 Wita hingga pukul 11.00 Wita;
  3. 3.Hari Sabtu, dimulai pada pukul 07.30 Wita hingga pukul 13.30 Wita.
(2)Ketentuan jam kerja untuk 6 hari kerja diberlakukan bagi: 6 Perda Kab.HSU Tahun 2016 Nomor 2 ttg Jam Kerja dan Keprotokolan
1. a.Unit kerja yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan masyarakat yaitu: Rumah Sakit, UPT Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
2. b.Lembaga pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
(3)Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedinasan dan tidak boleh diganggu untuk kegiatan-kegiatan lain di luar kedinasan.

BAB III

JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas akan diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV

PIRANTI DAFTAR HADIR

Pasal 4

Piranti daftar hadir pegawai terdiri dari :

a.elektronik berupa finger print (sidik jari); dan/atau
b.lembaran daftar hadir.

BAB V

PENGISIAN DAFTAR HADIR

Pasal 5

(1)Pada hari kerja Pegawai diwajibkan mengisi daftar hadir, mengikuti apel pagi.
(2)Pengisian daftar hadir masuk kerja di mulai 30 menit sebelum apel pagi dan berakhir pada pukul 08.00 Wita.
(3)Setiap hari Senin semua Pegawai diwajibkan mengkuti apel gabungan seluruh SKPD dan mengisi daftar hadir apel gabungan.
(4)Pengisian daftar hadir kepulangan :
1. a.Untuk 5 (lima) hari kerja :
  1. 1.Hari Senin sampai dengan Kamis dimulai pukul 16.30 Wita;
  2. 2.Hari Jum’at dimulai pukul 11.00 Wita.
2. b.Untuk 6 (enam) hari kerja :
  1. 1.Hari Senin sampai dengan Kamis, dimulai pukul 14.30 Wita;
  2. 2.Hari Jum’at dimulai pukul 11.00 Wita;
  3. 3.Hari Sabtu dimulai pukul 13.30 Wita.
(5)Apel pagi dilaksanakan pada pukul 08.00 Wita dan Apel siang/sore sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 7 Perda Kab.HSU Tahun 2016 Nomor 2 ttg Jam Kerja dan Keprotokolan

BAB VI

PENANGGUNGJAWAB, MEKANISME REKAPITULASI ABSENSI DAN WAKTU PEMBAYARAN

Pasal 6

Pejabat Penanggungjawab pada SKPD atau unit kerja adalah Pejabat yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala SKPD atau kepala unit kerja.

Pasal 7

(1)Pencetakan daftar hadir elektronik atau rekapitulasi lembaran daftar hadir dilakukan setiap minggu oleh Pengelola selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Penanggungjawab.
(2)Bagi Pegawai yang dipekerjakan di luar instansi induknya menyampaikan rekapitulasi daftar hadir kepada Pimpinan Instansi induk.
(3)Pejabat fungsional tertentu atau pegawai yang bertugas di lapangan (petugas teknis) yang bekerja menggunakan sistem giliran, pengisian daftar hadir diatur oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
(4)Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi hasil cetak daftar hadir komputer atau lembaran daftar hadir selanjutnya diserahkan kepada Kepala SKPD sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan Pegawai yang bersangkutan.
(5)Pejabat Penanggungjawab dan Pengelola ditetapkan oleh Kepala SKPD.
(6)Kepala SKPD wajib menyampaikan daftar hadir yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 8

(1)Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dibayarkan setiap bulan sekali pada bulan berikutnya, kecuali tambahan penghasilan pada bulan Desember akan dibayarkan setelah rekapitulasi daftar hadir Pegawai yang bersangkutan diterima oleh bendahara pengeluaran.
(2)Besarnya tambahan penghasilan yang diterima oleh pegawai adalah jumlah netto sesuai dengan rekapitulasi daftar kehadiran setelah dipotong pajak

BAB VII

TIDAK MASUK KERJA

Pasal 9

(1)PNS yang tidak masuk kerja dengan alasan yang sah adalah:
1. a.cuti;
2. b.sakit;
3. c.melaksanakan tugas dinas luar/dalam;
4. d.izin. 8 Perda Kab.HSU Tahun 2016 Nomor 2 ttg Jam Kerja dan Keprotokolan
(2)Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
1. a.cuti tahunan;
2. b.cuti karena alasan penting;
3. c.cuti sakit;
4. d.cuti diluar tanggungan negara;
5. e.cuti bersalin;
6. f.cuti besar.
(3)Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain sakit lebih dari 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
(4)Melaksanakan tugas dinas luar/dalam sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c antara lain menghadiri undangan pertemuan resmi, mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus/bimbingan teknis/workshop dan sejenisnya, melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan yang dibuktikan dengan surat perintah tugas atau disposisi atasan.
(5)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah izin meninggalkan kantor yang diketahui oleh Pejabat yang berwenang.
(6)Pegawai Perempuan yang masih menyusui bayi, diberikan waktu izin untuk pemberian air susu ibu.
(7)Pengaturan lebih lanjut mengenai izin untuk pemberian air susu ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

JENIS PELANGGARAN TERHADAP JAM KERJA

Pasal 10

Jenis pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja meliputi:

a.tidak masuk kantor tanpa kabar (TK);
b.terlambat datang;
c.pulang sebelum jam kantor tanpa izin;
d.sakit dengan pemberitahuan lebih dari 2 hari tanpa surat dokter;
e.berada di pasar, pusat perbelanjaan/mall, restoran, rumah makan, kedai, cafe atau sejenisnya yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan dinas pada saat jam kerja berlangsung; dan/atau
f.tidak mengikuti kegiatan kenegaraan, upacara, hari besar dan kegiatan bersama/daerah.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…