DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan Retribusi Pertokoan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Raperda tentang Perubahan Kedua atas Retribusi Pertokoan ini telah dievaluasi sebagaimana hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0116/KUM/2017 tanggal 24 Februari 2017, tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pertokoan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pertokoan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik SALINAN 2 Perda Kab.HSU Tahun 2017 Nomor 2 ttg Perubahan Kedua atas Retribusi Pertokoan Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran 3 Perda Kab.HSU Tahun 2017 Nomor 2 ttg Perubahan Kedua atas Retribusi Pertokoan Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
11.Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 24) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Retribusi Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 9);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA dan BUPATI HULU SUNGAI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERTOKOAN. Pasal I Tarif Retribusi Pertokoan Pada Pasar Modern Amuntai sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 24) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Retribusi Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 9), diubah dengan rincian tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 4 Perda Kab.HSU Tahun 2017 Nomor 2 ttg Perubahan Kedua atas Retribusi Pertokoan Pasal II Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal 1 April 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 13 Maret 2017 BUPATI HULU SUNGAI UTARA, CAP/TTD H.ABDUL WAHID HK Diundangkan di Amuntai pada tanggal 13 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, CAP/TTD H. EDDYAN NOOR IDUR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 2. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN ( 2,28/2017 ). 5 Perda Kab.HSU Tahun 2017 Nomor 2 ttg Perubahan Kedua atas Retribusi Pertokoan Lampiran Peraturan Daerah Kab.Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2017 Tanggal 13 Maret 2017 STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERTOKOAN NO LOKASI SPACE/ PETAK LUAS PETAK (M2) SATUAN TARIF PER M2 PER BULAN TOTAL BESARAN TARIF ( M2 x Satuan Tarif ) 14 PASAR MODERN AMUNTAI LANTAI I PETAK FF 1 FF 2 FF 3 FF 4 FF 5 FF 6 FF 7 FF 8 FF 9 FF 10 FF 11 FF 12 FF 13 FF 14 FF 15 FF 16 FF 17 FF 18 FF 19 FF 20 FF 21 FF 22 FF 23 FF 24 FF 25 FF 26 FF 27 FF 28 FF 29 FF 30 FF 31 FF 32 FF 33 FF 34 FF 35 FF 36 FF 37 FF 38 FF 39 23,5 18 18 18 18 23,5 18 18 18 18 18 18 23,5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 23,5 Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp. 705.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 705.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 705.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 705.000/bulan LANTAI I SPACE Sesuai Luasan Rp. 25.000,- Luas x Rp.25.000,- Per Bulan LANTAI II SPACE Sesuai Luasan Rp.25.000,- Luas x Rp.25.000,- Per bulan 6 Perda Kab.HSU Tahun 2017 Nomor 2 ttg Perubahan Kedua atas Retribusi Pertokoan NO LOKASI SPACE/ PETAK LUAS PETAK (M2) SATUAN TARIF PER M2 PER BULAN TOTAL BESARAN TARIF ( M2 x Satuan Tarif ) LANTAI III SPACE Sesuai Luasan Rp. 25.000,- Luas x Rp.25.000,- Per bulan LANTAI III PETAK FOOD COURT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.300.000/bulan Rp.300.000/bulan Rp.300.000/bulan Rp.300.000/bulan Rp.300.000/bulan Rp.300.000/bulan Rp.300.000/bulan Rp.300.000/bulan Rp.300.000/bulan Rp.300.000/bulan Rp.300.000/bulan HALAMAN PASAR MODERN AMUNTAI BANGUNAN WARUNG DAN PETAK SESUAI LUASAN Rp. 25.000,- Luas x Rp.25.000,- Per bulan GEDUNG DAN HALAMAN PASAR MODERN AMUNTAI PETAK (BERSIFAT INSIDENTIL) SESUAI LUASAN Rp. 20.000,- Luas x Rp.20.000,- Per hari KETERANGAN: - Untuk objek retribusi pada Pasar Modern Amuntai ( eks Plaza Amuntai ) tarif retribusi petak toko/space tidak termasuk biaya listrik dan air; - Biaya listrik dan air ditanggung oleh Penyewa; - Setiap Penyewa yang menempati space/lapak dihitung berdasarkan luas space atau luas lapak yang dipakai dan ditetapkan sesuai perjanjian sewa-menyewa; - Perubahan tarif retribusi dapat dilakukan, sepanjang penetapannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BUPATI HULU SUNGAI UTARA, CAP/TTD H. ABDUL WAHID HK

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Raperda tentang Perubahan Kedua atas Retribusi Pertokoan ini telah dievaluasi sebagaimana hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0116/KUM/2017 tanggal 24 Februari 2017, tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pertokoan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik SALINAN 2 Perda Kab.HSU Tahun 2017 Nomor 2 ttg Perubahan Kedua atas Retribusi Pertokoan Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran 3 Perda Kab.HSU Tahun 2017 Nomor 2 ttg Perubahan Kedua atas Retribusi Pertokoan Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
11.Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 24) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Retribusi Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 9);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA dan BUPATI HULU SUNGAI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERTOKOAN. Pasal I Tarif Retribusi Pertokoan Pada Pasar Modern Amuntai sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 24) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Retribusi Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 9), diubah dengan rincian tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 4 Perda Kab.HSU Tahun 2017 Nomor 2 ttg Perubahan Kedua atas Retribusi Pertokoan Pasal II Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal 1 April 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 13 Maret 2017 BUPATI HULU SUNGAI UTARA, CAP/TTD H.ABDUL WAHID HK Diundangkan di Amuntai pada tanggal 13 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, CAP/TTD H. EDDYAN NOOR IDUR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 2. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN ( 2,28/2017 ). 5 Perda Kab.HSU Tahun 2017 Nomor 2 ttg Perubahan Kedua atas Retribusi Pertokoan Lampiran Peraturan Daerah Kab.Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2017 Tanggal 13 Maret 2017 STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERTOKOAN NO LOKASI SPACE/ PETAK LUAS PETAK (M2) SATUAN TARIF PER M2 PER BULAN TOTAL BESARAN TARIF ( M2 x Satuan Tarif ) 14 PASAR MODERN AMUNTAI LANTAI I PETAK FF 1 FF 2 FF 3 FF 4 FF 5 FF 6 FF 7 FF 8 FF 9 FF 10 FF 11 FF 12 FF 13 FF 14 FF 15 FF 16 FF 17 FF 18 FF 19 FF 20 FF 21 FF 22 FF 23 FF 24 FF 25 FF 26 FF 27 FF 28 FF 29 FF 30 FF 31 FF 32 FF 33 FF 34 FF 35 FF 36 FF 37 FF 38 FF 39 23,5 18 18 18 18 23,5 18 18 18 18 18 18 23,5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 23,5 Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp. 705.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 705.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 705.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 540.000/bulan Rp. 705.000/bulan LANTAI I SPACE Sesuai Luasan Rp. 25.000,- Luas x Rp.25.000,- Per Bulan LANTAI II SPACE Sesuai Luasan Rp.25.000,- Luas x Rp.25.000,- Per bulan 6 Perda Kab.HSU Tahun 2017 Nomor 2 ttg Perubahan Kedua atas Retribusi Pertokoan NO LOKASI SPACE/ PETAK LUAS PETAK (M2) SATUAN TARIF PER M2 PER BULAN TOTAL BESARAN TARIF ( M2 x Satuan Tarif ) LANTAI III SPACE Sesuai Luasan Rp. 25.000,- Luas x Rp.25.000,- Per bulan LANTAI III PETAK FOOD COURT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp.300.000/bulan Rp.300.000/bulan Rp.300.000/bulan Rp.300.000/bulan Rp.300.000/bulan Rp.300.000/bulan Rp.300.000/bulan Rp.300.000/bulan Rp.300.000/bulan Rp.300.000/bulan Rp.300.000/bulan HALAMAN PASAR MODERN AMUNTAI BANGUNAN WARUNG DAN PETAK SESUAI LUASAN Rp. 25.000,- Luas x Rp.25.000,- Per bulan GEDUNG DAN HALAMAN PASAR MODERN AMUNTAI PETAK (BERSIFAT INSIDENTIL) SESUAI LUASAN Rp. 20.000,- Luas x Rp.20.000,- Per hari KETERANGAN: - Untuk objek retribusi pada Pasar Modern Amuntai ( eks Plaza Amuntai ) tarif retribusi petak toko/space tidak termasuk biaya listrik dan air; - Biaya listrik dan air ditanggung oleh Penyewa; - Setiap Penyewa yang menempati space/lapak dihitung berdasarkan luas space atau luas lapak yang dipakai dan ditetapkan sesuai perjanjian sewa-menyewa; - Perubahan tarif retribusi dapat dilakukan, sepanjang penetapannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BUPATI HULU SUNGAI UTARA, CAP/TTD H. ABDUL WAHID HK