DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita Di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Asas Dan Tujuan;Ruang lingkup KIBBLA;Hak Dan Kewajiban;Wewenang Dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah;Pelayanan Kesehatan Ibu;Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita;Sumber Daya KIBBLA;Pembinaan, Pengawasan Dan Pelaporan;Ketentuan Sanksi;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita (KIBBLA) merupakan salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan suatu bangsa dan khususnya suatu daerah yang dapat diukur dari angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
c.bahwa dalam rangka meningkatkan KIBBLA yang merupakan Program Pembangunan Kesehatan Nasional dan Komitmen Tujuan Pembangunan Era Milenium (Milenium Development Goals/MDGs) agar pelayanan KIBBLA dapat dilaksanakan secara efektif, menyeluruh dan terpadu;
d.bahwa pelayanan kesehatan khususnya KIBBLA yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat agar lebih berpihak kepada masyarakat sehingga mencapai tujuan pembangunan Era Milenium (MDGs) dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Hulu Sungai Utara; Mengingat : 1. Pasal 28 huruf H, Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 2 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambaham Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3
11.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasiaan Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 289);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 ); 4
22.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA dan BUPATI HULU SUNGAI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah kabupaten Hulu Sungai Utara.
2.Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan.
6.Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7.Pelayanan kesehatan adalah interaksi antara pengguna dan penyedia jasa kesehatan.
8.Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita, yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan kepada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan harga Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
9.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijasah dan/atau sertifikasi melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan yang mengabdikan diri atau bekerja di bidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetisi yang dimiliki, jenis tenaga tertentu memerlukan izin untuk melakukan pelayanan kesehatan. 5
10.Tenaga KIBBLA adalah setiap orang yang memepunyai kompetensi dalam melakukan pelayanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada pelayanan kesehatan pemerintah, swasta maupun mandiri.
11.Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah fasilitas layanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetri dasar.
12.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
13.Jaringan Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas, seperti Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa.
14.Puskesmas mampu memberikan Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
15.Rumah sakit Umum yang selanjutnya disebut RSU adalah tempat pelayanan yang menyelenggrarakan pelayanan medik dasar, kesehatan rujukan dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan maupun rawat inap.
16.RSU Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) adalah RSU yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai ketentuan yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus.
17.Surat Ijin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu untuk menjalankan praktek pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya ditempat dan/atau wilayah tertentu.
18.Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disebut AMP adalah proses penelahaan bersama kasus kesakitan, kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya dengan menggunakan berbagai informasi dan pengalaman dari suatu kelompok terkait untuk mendapatkan masukan mengenai intervensi yang paling tepat dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak).
19.Air susu ibu eksklusif (ASI Eksklusif) adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia 0 hari sampai 6 bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain.
20.Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disebut IMD adalah memberi kesempatan kepada bayi untuk menyusu paling lamabat satu jam setelah kelahiran.
21.Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk mamberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu. 6
22.Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah- masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Sebuah Desa dikatakan menjadi desa siaga apabila desa tersebut telah memiliki sekurang-kurangnya sebuah Pos Kesehatan Desa.
23.Pos Kesehatan Desa, disingkat Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
24.UKBM yang sudah dikenal oleh masyarakat yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Warung Obat Desa, Pondok Persalinan Desa (Polindes), Kelompok Pemakai Air, Arisan Jamban Keluarga dan lain-lain.
25.Desa terpencil dan terisolir adalah desa yang secara geografis sulit terjangkau.
26.Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara.
27.Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas, dan menyusui.
28.Bayi baru lahir disebut juga neonatal adalah anak usia 0 sampai dengan 28 hari.
29.Bayi adalah anak usia 0 hari sampai dengan 11 bulan 28 hari.
30.Anak balita dalah anak usia 0 sampai dengan 59 bulan.
31.Fasilitas Kesehatan KIBBLA adalah sarana pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
32.Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
33.Sektor Usaha Swasta adalah kantor dan/atau perusahaan yang mempekerjakan tenaga kaum perempuan yang sedang hamil dan menyusui.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita berasaskan nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dan tenaga KIBBLA. 7

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yaitu :

a.terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
b.tercapainya peningkatan akses pelayanan KIBBLA sehingga tercapainya percepatan penurunan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
c.terjadinya perubahan perilaku masyarakat, pemerintah, dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang kurang menguntungkan KIBBLA;
d.terciptanya kerjasama antar semua stakeholder dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
e.tercapainya peningkatan akses informal tentang pelayanan KIBBLA;
f.tersedianya seluruh sumberdaya yang dibutuhkan agar efektif dan efisien untuk pelayanan KIBBLA.

BAB III

RUANG LINGKUP KIBBLA

Pasal 4

Ruang lingkup KIBBLA adalah:

a.kesehatan ibu (wanita usia subur);
b.kesehatan ibu hamil;
c.kesehatan ibu bersalin;
d.kesehatan ibu nifas;
e.kesehatan ibu menyusui;
f.kesehatan bayi baru lahir;
g.kesehatan bayi;
h.kesehatan anak balita.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap ibu berhak :

a.mendapatkan pelayanan kesehatan selama masa subur, kehamilan, persalinan dan nifas;
b.mendapatkan pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan kompeten;
c.penanganan komplikasi persalinan yang adekuat;
d.mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi ibu;
e.menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya dan anaknya oleh tenaga kesehatan yang tidak kompeten; 8
f.memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobaan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan; dan
g.mendapatkan asupan makanan yang bergizi dan cukup kalori bagi ibu yang memberikan ASI Eksklusif dan ASI sampai anak berusia 2(dua) tahun terutama bagi ibu dari keluarga miskin dan kurang mampu.

Pasal 6

Setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan:

a.pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
b.pencegahan terhadap komplikasi bayi baru lahir;
c.inisiasi menyusui dini (IMD);
d.air susu ibu eksklusif (ASI);
e.imunisasi dasar; dan
f.memperoleh HB0, Vitamin K, Salep Mata dan Perawatan Tali Pusat.

Pasal 7

Setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan:

a.imunisasi dasar yang dijamin pemerintah;
b.lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi dan anak balita;
c.pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya meliputi : 1) pemberian Vitamin A 2 (dua) kali setahun, 2) SDIDTK 2 kali setahun, 3) pemantauan Tumbuh Kembang minimal 8 (delapan) kali setahun, 4) pelayanan Kesehatan dengan MTBS.
d.air susu ibu yang eksklusif selama enam bulan;
e.makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia;
f.mendapatkan pemantauan tumbuh kembang bayi dan anak balita; dan
g.perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran.

Pasal 8

(1)Setiap Tenaga Kesehatan KIBBLA berhak mendapatkan tambahan penghasilan yang wajar.
(2)Tambahan penghasilan yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban:

a.menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
b.menyediakan kebutuhan tenaga KIBBLA, obat-obatan, alat-alat, dan dana lainnya terutama untuk sarana pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah; 9
c.menyediakan data KIBBLA baik yang digunakan untuk pemerintah daerah maupun lintas pemerintah;
d.melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam bidang pelayanan KIBBLA;
e.melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan yang secara ilmiah terbukti efektif dan efisien;
f.melakukan koordinasi pelayanan KIBBLA dengan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintah;
g.melakukan AMP di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
h.menjamin ketersediaan failitas pelayanan ibu bersalin yang beresiko tinggi;
i.mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan;
j.menjamin pembiayaan pelayanan KIBBLA untuk penduduk miskin sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
k.menjamin kualitas vaksin sesuai dengan prosedur;
l.memberikan informasi tentang KIBBLA yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik berupa penyuluhan maupun melalui media;
m.membentuk dan mengaktifkan desa atau kelurahan siaga.

Pasal 10

Penyedia jasa pelayanan kesehatan memiliki kewajiban :

a.memberi pelayanan KIBBLA yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
b.mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan terhadap ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam pemberian pelayanan KIBBLA;
c.mengutamakan pelayanan KIBBLA dalam kondisi darurat tanpa menanyakan status ekonomi dan jaminan uang muka;
d.memiliki ijin operasional dari Pemerintah Daerah serta menyediakan Tenaga KIBBLA yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sah;
e.meningkatkan kemampuan keahlian tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan standar pelayanan minimal KIBBLA;
f.bagi fasilitas swasta melayani KIBBLA sebagaimana dimaksud pada huruf c akan mendapat penggantian biaya dari Pemerintah Daerah jika keluarga tersebut dinyatakan tidak mampu sesuai dengan peraturan yang ada;
g.melaporkan hasil pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita ke Dinas Kesehatan.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…