DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan isi singkat sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Asas dan Tujuan; c. Ha-hak Korban; d. Kewajiban dan Tanggung Jawab; e. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; f. Penyelenggaraan Perlindungan; g. Kerja Sama dan Kemitraan; h. Pembinaan dan Pengawasan; i. Peran Serta Masyarakat; j. Pelaporan; k. Sumber Dana; l. Penyidikan; m. Ketentuan Sanksi; n. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa adanya kecenderungan peningkatan korban dan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang belum tertangani secara maksimal sehingga diperlukan suatu pelayanan terpadu oleh instansi terkait dan lembaga/organisasi kemasyarakatan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
c.bahwa dalam upaya memfasilitasi perempuan dan anak meningkatkan kemampuan keterampilan dan kemandirian serta mendapatkan pelayanan konsultasi dan pemecahan masalah yang dialami perempuan dan anak perlu wadah pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756),sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik SALINAN 2 Perda Kab. HSU Tahun 2016 Nomor 3 ttg Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143 );
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on The Elimination off all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; 3 Perda Kab. HSU Tahun 2016 Nomor 3 ttg Perlindungan Perempuan dan Anak
11.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
12.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
13.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
19.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 4 Perda Kab. HSU Tahun 2016 Nomor 3 ttg Perlindungan Perempuan dan Anak undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1999 tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
21.Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
22.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Komersial Anak;
23.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan /Atau Korban Tindak Pidana;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
26.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak;
27.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;
28.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
29.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
30.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
31.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan Perlindungan Anak;
32.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara; 5 Perda Kab. HSU Tahun 2016 Nomor 3 ttg Perlindungan Perempuan dan Anak Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA dan BUPATI HULU SUNGAI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
6.Perempuan adalah seseorang berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
7.Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8.Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu.
9.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
10.Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
11.Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. 6 Perda Kab. HSU Tahun 2016 Nomor 3 ttg Perlindungan Perempuan dan Anak
12.Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar atau tidak disukai dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
13.Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
14.Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak- hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat Pemerintah Daerah atau oleh orang perorangan.
15.Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
16.Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
17.Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
18.Pemulangan adalah upaya pengembalian korban tindak kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
19.Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
20.Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
21.Lembaga adalah instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup Pemerintah Daerah, dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan.
22.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah suatu unit kerja fungsional yang berkedudukan di kecamatan dan kabupaten untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk untuk saksi dan/ atau korban tindak kekerasan dalam rangka pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
23.Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Keluarga adalah lembaga yang berkedudukan di desa/kelurahan yang memberikan pelayanan konsultasi dan bimbingan sosial kepada individu, anggota keluarga, masyarakat yang menghadapi gangguan terhadap fungsi sosialnya. 7 Perda Kab. HSU Tahun 2016 Nomor 3 ttg Perlindungan Perempuan dan Anak
24.Petugas pelaksana atau petugas fungsional adalah tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial, tenaga bantuan hukum yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan dinas masing-masing atau tenaga khusus yang dipekerjakan di P2TP2A dan PIK Keluarga.
25.Ruang Pelayanan Khusus yang selanjutnya disingkat RPK adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor Polisi.
26.Rencana Aksi Daerah adalah merupakan landasan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
27.Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
28.Masyarakat adalah perseorangan keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
29.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami- istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, serta ibu dan anaknya.
30.Rumah tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) dan bukan kerabat (pembantu, sopir dan sebagainya), yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap dalam satu rumah.
31.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak adalah:

a.penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak;
b.keadilan dan kesetaraan gender;
c.non diskriminasi;
d.kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak.

Pasal 3

(1)Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak adalah untuk:
1. a.mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. b.menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
3. c.melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
4. d.memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak, pelapor, dan saksi; 8 Perda Kab. HSU Tahun 2016 Nomor 3 ttg Perlindungan Perempuan dan Anak
5. e.memberdayakan perempuan untuk pemenuhan hak-hak perempuan dan anak; dan
6. f.memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
(2)Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek:
1. a.pencegahan;
2. b.pelayanan dan pendampingan;
3. c.reunifikasi;
4. d.pemberdayaan.

BAB III

HAK-HAK KORBAN

Pasal 4

Setiap korban berhak untuk mendapatkan:

a.perlindungan;
b.informasi;
c.pelayanan optimal;
d.penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
e.penanganan secara rahasia;
f.pendampingan secara psikologis dan hukum; dan
g.jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

Pasal 5

Anak selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut:

a.hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
b.hak pelayanan dasar;
c.hak perlindungan yang sama;
d.hak bebas dari berbagai stigma; dan
e.hak mendapatkan kebebasan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama:

a.pemerintah daerah;
b.masyarakat;
c.keluarga; dan
d.orang tua.

Pasal 7

(1)Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi: 9 Perda Kab. HSU Tahun 2016 Nomor 3 ttg Perlindungan Perempuan dan Anak
1. a.melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang ditetapkan oleh pemerintah;
2. b.menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
3. c.melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
4. d.memberikan dukungan saran dan prasarana pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
5. e.mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak sesuai kemampuan keuangan daerah;
6. f.membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
(2)Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam Rencana Aksi Daerah sebagai dasar dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
(3)Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
(2)Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. b.memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
3. c.turut serta dalam memberikan bantuan dan/atau penanganan terhadap korban tindak kekerasan.
(3)Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kewajiban keluarga dan/atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga. 10 Perda Kab. HSU Tahun 2016 Nomor 3 ttg Perlindungan Perempuan dan Anak

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam bentuk:
1. a.mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban tindak kekerasan, dan peraturan perundang-undangan;
2. b.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
3. c.melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
4. d.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
(2)Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, berwenang menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
1. a.menyediakan dan memfasilitasi terbentuknya pelayanan terpadu untuk korban tindak kekerasan dengan melibatkan lembaga dan unsur masyarakat;
2. b.mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban; dan
3. c.melakukan pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan tindak kekerasan.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…