DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Minuman Dan Obat Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Maksud Da Tujuan;Larangan;Perizinan;Rehabilitas;Peran Serta Masyarakat;Penyidikan;Ketentuan Pidana;Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam prakteknya tidak hanya menimbulkan masalah fisik, tetapi juga menimbulkan kerusakan psikis, kerusakan moral, mental dan dapat berpotensi meningkatkan kriminalitas di daerah;
c.bahwa untuk upaya preventif dan refresif, serta untuk mencegah kerusakan moral dan psikis di kalangan generasi muda, serta dalam upaya menekan angka kriminalitas yang disebabkan oleh kegiatan minum-minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, kegiatan penyalahgunaan minuman suplemen, maupun obat-obatan medis yang dilakukan dengan cara mencampur obat-obatan tersebut tanpa adanya resep medis yang dapat dipertanggungjawabkan, serta penyalahgunaan zat adiktif lainnya, maka dipandang perlu melakukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah yang dapat mencegah, melarang dan menindak atas setiap kegiatan dimaksud;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan 2 Peraturan Daerah tentang Pelarangan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Minuman dan Obat Oplosan serta Zat Adiktif Lainnya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Perdagangan Barang- Barang dalam Pengawasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68; 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1990 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA dan BUPATI HULU SUNGAI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL, PENYALAHGUNAAN ALKOHOL, MINUMAN DAN OBAT OPLOSAN SERTA ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 4
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara;
5.Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandungg ethanol.
6.Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara-cara tertentu dari bahan yang mengandung alkohol atau bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol.
7.Minuman oplosan adalah hasil dari kegiatan pencampuran minuman dan atau obat-obatan medis dengan alkohol atau minuman suplemen yang dapat menimbulkan efek mabuk atau efek kecanduan.
8.Obat oplosan adalah hasil dari pencampuran obat-obatan medis tanpa resep medis yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat menimbulkan efek mabuk atau efek kecanduan.
9.Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah.
10.Zat Adiktif lainnya adalah zat atau obat-obatan yang dapat menimbulkan sindrom ketergantungan dan mengakibatkan efek mabuk.
11.Keramaian umum seperti pertunjukan musik, pertunjukan seni, pemutaran film dan lain-lain, termasuk kegiatan acara perkawinan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pengaturan ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap pelarangan kegiatan meminum-minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, minuman dan obat oplosan, dan/atau zat adiktif lainnya yang terjadi di kalangan generasi muda atau kegiatan masyarakat pada umumnya dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan ini adalah :

a.untuk menciptakan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat di masyarakat;
b.untuk menyelamatkan generasi muda dari kegiatan-kegiatan yang dapat merusak fisik dan jiwanya; 5
c.mengurangi tingkat kriminalitas yang diakibatkan oleh kondisi mabuk pelakunya;
d.memberantas kegiatan yang bersifat penyakit masyarakat;
e.melarang minuman beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
f.membatasi dan mengatur peredaran alkohol di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB III

LARANGAN

Pasal 4

Setiap orang dilarang memproduksi, memiliki, mengedarkan, menjual, menyimpan, membawa, mempromosikan, mengkonsumsi minuman beralkohol dalam wilayah hukum daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 5

Setiap orang dilarang:

a.meminum obat-obatan oplosan dan/atau minuman oplosan yang dapat menimbulkan efek mabuk atau diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk;
b.menghirup dan /atau menghisap zat adiktif lainnya dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek mabuk atau diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk;
c.membuat, menjual, menyimpan atau mengedarkan dan menyimpan obat- obatan oplosan dan/atau minuman oplosan;
d.menyediakan sarana atau prasarana untuk kegiatan meminum minuman beralkohol, obat oplosan, minuman oplosan, dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya

Pasal 6

Setiap adanya keramaian umum, maka kepada Penyelenggara atau Panitia penyelenggara wajib mencegah adanya kegiatan penggunaan minuman beralkohol, obat oplosan, minuman oplosan, dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 7

(1)Setiap orang yang menjual atau mengedarkan alkohol harus mempunyai izin.
(2)Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

REHABILITASI

Pasal 8

(1)Setiap orang yang sudah ketergantungan terhadap obat-obatan oplosan dan/atau minuman oplosan akan direhabilitasi. 6
(2)Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan pihak Badan Narkotika Kabupaten Hulu Sungai Utara dan BNN Provinsi Kalimantan Selatan.
(3)Segala biaya rujukan ketempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1)Setiap warga masyarakat yang mengetahui wajib berperan serta dalam upaya pencegahan terhadap kegiatan penggunaan minuman beralkohol, obat oplosan, minuman oplosan, dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya.
(2)Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk :
1. a.melaporkan kepada aparat penegak hukum bahwa di lingkungannya ada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. b.menjadi saksi dalam proses penegakan Peraturan Daerah ini.
(3)Pemerintah Daerah bersama-sama tokoh agama dan tokoh masyarakat turut serta memberikan pengarahan, pembinaan dan bimbingan akan bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol, obat oplosan, minuman oplosan, dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya, baik ditinjau dari aspek kesehatan fisik dan psikis, moral, agama, dan dari aspek kriminalitas.
(4)Pelaksanaan pengarahan, pembinaan dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan aparat kepolisian yang membidangi, berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta Badan Narkotika Kabupaten Hulu Sungai Utara.
(5)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dibebankan pada APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui anggaran Badan Narkotika Kabupaten Hulu Sungai Utara.
(6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 10

(1)Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kegiatan penggunaan minuman beralkohol, obat oplosan, minuman oplosan, zat adiktif lainnya dikoordinasikan dengan pihak kepolisian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2)Dalam hal belum tersedianya Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Hulu Sungai Utara maka penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian. 7
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(4)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran/tindak pidana di bidang kegiatan minuman beralkohol, minuman oplosan dan/atau obat oplosan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran/tindak pidana dimaksud;
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan pelanggaran/tindak pidana dimaksud;
4. d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran/tindak pidana dimaksud;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dimaksud;
7. g.menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan;
9. i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. j.menghentikan penyidikan; dan/atau
11. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…