DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Kawasan Tanpa Rokok, dengan isi singkat sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Asas, Tujuan dan Prinsip; c. Kawasan Tanpa Rokok; d. Ketentuan Larangan, dan Kewajiban; e. Peran Serta Masyarakat; f. Pembinaan dan Pengawasan; g. Penyidikan; h. Sanksi Administratif; i. Sanksi Pidana j. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;
c.bahwa berdasarkan Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan;
d.bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib

Menetapkan

menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;

e.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah;
f.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/ PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
g.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; SALINAN 2 Perda Kab.HSU Tahun 2016 No.5 ttg Kawasan Tanpa Rokok Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
1. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. 4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. 6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3 Perda Kab.HSU Tahun 2016 No.5 ttg Kawasan Tanpa Rokok
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276 );
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan;
11. 12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
12. 13.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/ MENKES/ PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
13. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. 15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 4);
15. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1990 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
16. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 20); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA dan BUPATI HULU SUNGAI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK. 4 Perda Kab.HSU Tahun 2016 No.5 ttg Kawasan Tanpa Rokok

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Bupati.
8.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
9.Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap rokok.
10.Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
11.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
12.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
13.Tempat ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti masjid, mushalla, gereja, kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
14.Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan tempat lainnya yang sejenis.
15.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
16.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki 5 Perda Kab.HSU Tahun 2016 No.5 ttg Kawasan Tanpa Rokok tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, atau dimana terdapat sumber- sumber berbahaya.
17.Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, seperti hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, terminal, pelabuhan, pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, mall, plaza, pertokoan, bioskop, tempat wisata, stasiun, sarana olahraga, dan tempat umum lainnya.
18.Pimpinan dan/atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha pada kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
19.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Asas ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

Penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
b.membudayakan hidup sehat; dan
c.menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Pasal 4

Prinsip Penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah:

a.100 % kawasan tanpa asap rokok;
b.tidak ada ruang merokok pada tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang- undangan;
c.pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

(1)Bupati berwenang menetapkan tempat-tempat tertentu di Daerah sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
(2)Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengajar;
3. c.tempat anak bermain; 6 Perda Kab.HSU Tahun 2016 No.5 ttg Kawasan Tanpa Rokok
4. d.tempat ibadah;
5. e.angkutan umum;
6. f.fasilitas olahraga
7. g.tempat kerja; dan/atau
8. h.tempat umum atau tempat lainnya yang ditetapkan.
(3)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Pada Kawasan Tanpa Rokok tertentu, seperti fasilitas olahraga, tempat kerja, dan/atau tempat umum lainnya, dapat disediakan tempat khusus merokok atau smoking area.
(5)Syarat dan ketentuan mengenai tempat khusus merokok atau smoking area, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.
(2)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

BAB IV

KETENTUAN LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1)Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
(2)Setiap orang atau Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, memproduksi tembakau, menjual dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok.
(3)Larangan menjual dan/atau membeli rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk tempat umum bagi Penjual yang memiliki izin untuk menjual rokok.

Pasal 8

(1)Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib :
1. a.melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
2. b.melarang setiap perokok di Kawasan Tanpa Rokok di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
3. c.meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan 7 Perda Kab.HSU Tahun 2016 No.5 ttg Kawasan Tanpa Rokok
4. d.memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
(2)Bentuk dan ukuran tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1)Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk:
1. a.memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok;
2. b.melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan ikutserta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
3. c.mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2);
4. d.melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 7 ayat
(1)dan ayat (2), kepada Pimpinan/Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
(2)Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala SKPD yang tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009