DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 4 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas dan Tujuan; 3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum; 4. Hak dan Kewajiban; 5. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; 6. Larangan; 7. Partisipasi Masyarakat; 8. Pembinaan dan Pengawasan; 9. Anggaran Bantuan Hukum; 10. Sanksi Administrasi; 11. Ketentuan Penyidikan; 12. Ketentuan Pidana; 13. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum maksimal secara langsung menyentuh kelompok masyarakat miskin guna mewujudkan hak konstitusional mereka berupa pengakuán dan perlakuan hukum yang adil;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); SALINAN 2 PERDA KAB.HSU TAHUN 2021 NO.1 TTG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 542);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 3 PERDA KAB.HSU TAHUN 2021 NO.1 TTG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
12.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13.Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
14.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 10);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA dan BUPATI HULU SUNGAI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 4 PERDA KAB.HSU TAHUN 2021 NO.1 TTG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Hulu Sungai Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
8.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang ada di Daerah.
9.Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Daerah, selanjutnya disingkat dengan LBH, yakni lembaga/organisasi yang berbadan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan mengikat kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
10.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
11.Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin yang dibuktikan dengansalah satu dokumen diantaranya Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Keluarga Sejahtera atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa dan terdaftar pada Data Terpadu Keluarga Sejahtera Dinas Sosial.
12.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

ASAS dan TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.perlindungan terhadap hak asasi manusia;
d.keterbukaan; 5 PERDA KAB.HSU TAHUN 2021 NO.1 TTG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
e.efisiensi;
f.efektifitas; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

a.mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum
b.terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia;
c.menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan;
d.menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin yang ada di Daerah.
(2)Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara bekerja sama dengan LBH yang ada di Daerah dan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)LBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat minimal:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum.
(4)Kerjasama dengan LBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 5

(1)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas:
1. a.pangan;
2. b.sandang;
3. c.layanan kesehatan;
4. d.layanan pendidikan;
5. e.pekerjaan dan berusaha; dan/atau
6. f.perumahan. 6 PERDA KAB.HSU TAHUN 2021 NO.1 TTG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

Pasal 6

(1)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perkara hukum:
1. a.keperdataan;
2. b.pidana; dan
3. c.tata usaha negara; baik dengan cara litigasi atau non litigasi.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menerima dan menjalankan kuasa;
2. b.mendampingi, mewakili, membela kuasa; dan/atau
3. c.melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
(4)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sampai masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali Penerima Bantuan Hukum mencabut surat kuasanya.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan tata cara kerja sama, syarat LBH, kriteria orang atau kelompok orang miskin, dan ketentuan mengenai perkara hukum yang dapat diberikan Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Penerima Bantuan Hukum berhak:
1. a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
2. b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat;
3. c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penerima Bantuan Hukum wajib:
1. a.menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar;
2. b.membantu kelancaran pemberian bantuan hukum dan tidak berbelit- belit. 7 PERDA KAB.HSU TAHUN 2021 NO.1 TTG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

Pasal 9

(1)LBH berhak:
1. a.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
2. b.menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
3. c.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
4. d.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum dari instansi yang berwenang.
(2)LBH wajib:
1. a.melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
2. b.melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
3. c.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
4. d.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan sampai berkekuatan hukum tetap;
(3)LBH dalam menjalankan tugas dan wewenang yang menjadi tanggungjawabnya, tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana, sepanjang dilakukan dengan:
1. a.iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan;
2. b.sesuai standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang- undangan dan/atau
3. c.kode etik advokat.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 10

(1)Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis kepada LBH yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk format yang disediakan oleh LBH.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.identitas pemohon; dan
2. b.uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:
1. a.fotokopi KTP Pemohon yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
2. b.surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa; 8 PERDA KAB.HSU TAHUN 2021 NO.1 TTG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
3. c.surat keterangan telah terdaftar pada data terpadu keluarga sejahtera Dinas Sosial; dan
4. d.dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
(5)Dalam hal Pemohon tidak memiliki KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, maka dapat diganti dengan:
1. a.kartu identitas anak;
2. b.kartu keluarga;
3. c.kartu pelajar/mahasiswa;
4. d.surat izin mengemudi;
5. e.surat keterangan domisili; dan/atau
6. f.dokumen lainnya yang sah dari instansi yang berwenang.
(6)Dalam hal Pemohon tidak memiliki Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat diganti dengan:
1. a.kartu jaminan kesehatan masyarakat;
2. b.kartu bantuan langsung tunai;
3. c.kartu keluarga sejahtera; dan/atau
4. d.dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
(7)LBH dapat membantu Pemohon untuk memperoleh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat (6).

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…