DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 1

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah SALINAN Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 5);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 7);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA dan BUPATI HULU SUNGAI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Nomor 1), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf d ayat (1) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 4

(1)Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
1. a.BPHTB;
2. b.PBJT atas:
  1. 1.makanan dan/atau minuman;
  2. 2.tenaga listrik;
  3. 3.jasa perhotelan;
  4. 4.jasa parkir; dan
3. c.jasa kesenian dan hiburan;
4. d.dihapus;
5. e.Pajak MBLB;
6. f.Pajak Sarang Burung Walet.
(2)Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat pemberitahuan Pajak Daerah.
(3)Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2.Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 8

(1)Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3)NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(4)Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 dalam wilayah Daerah, maka NJOP tidak kena pajak hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
(4a)NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
(6)Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.”

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 9

(1)Besaran persentasi NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(5)atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
1. a.kenaikan NJOP hasil penilaian;
2. b.bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
3. c.klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.
(2)Dihapus.”

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 13

(1)Dihapus.
(2)Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah kabupaten atau kota tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
1. a.laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
2. b.Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.”
  1. 5.Ketentuan huruf f ayat (4) Pasal 15 dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 15
(1)Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2)Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemindahan hak karena: 1) jual beli; 2) tukar menukar; 3) hibah; 4) hibah wasiat; 5) waris; 6) pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain; 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8) penunjukan pembeli dalam lelang; 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10) penggabungan usaha; 11) peleburan usaha; 12) pemekaran usaha; 13) hadiah; dan
2. b.pemberian hak baru karena: 1) kelanjutan pelepasan hak; atau 2) diluar pelepasan hak.
(3)Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.hak milik;
2. b.hak guna usaha;
3. c.hak guna bangunan;
4. d.hak pakai;
5. e.hak milik atas satuan rumah susun; dan
6. f.hak pengelolaan.
(4)Dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan :
1. a.untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah/Desa;
2. b.oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
3. c.oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
4. d.untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
5. e.untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
6. f.dihapus;
7. g.oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
8. h.oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
9. i.untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
(6)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.”

6.Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 24

(1)Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
1. a.restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
2. b.penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
  1. 1.proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  2. 2.penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  3. 3.penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
(2)Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
1. a.yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
2. b.dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata- mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
3. c.dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; dan
4. d.disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.”
  1. 7.Ketentuan Pasal 81 dihapus.
  2. 8.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 87 diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 87
(1)Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf g, bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif diatur dalam peraturan daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(2)Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
1. a.sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
2. b.kerja sama pemanfaatan;
3. c.bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
4. d.kerja sama penyediaan infrastruktur.
(3)Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.”

9.Ketentuan huruf b, huruf d, dan huruf h ayat (2) Pasal 89 dihapus, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 89

(1)Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
(2)Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
1. a.penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
2. b.dihapus;
3. c.penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
4. d.dihapus;
5. e.pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
6. f.pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
7. g.pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
8. h.dihapus;
9. i.penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
10. j.pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.”
  1. 10.Ketentuan ayat (2) Pasal 91 dihapus, selengkapnya Pasal 91 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 91
(1)Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
(2)Dihapus.”

11.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 92 dihapus, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 92

(1)Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
(5)Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
3. c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(6)Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(7)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
(8)Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.”

12.Ketentuan ayat (4) Pasal 102 diubah, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 102

(1)Hasil penerimaan retribusi oleh Bendahara Penerimaan wajib disetorkan secara bruto ke Kas Daerah, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dilaporkan ke SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan Daerah.
(2)Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Penyetoran oleh Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk non tunai.
(4)Pemanfaatan dari pemerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(5)Pengaturan teknis mengenai pengembalian hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.”

13.Ketentuan Pasal 105 dihapus.
14.Ketentuan huruf e ayat (10) Pasal 108 dihapus, sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 108

(1)Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
1. a.perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
2. b.pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
(2)Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
(3)Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
(4)Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
(5)Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
(6)Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
(7)Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
1. a.menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
2. b.menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
3. c.menolak permohonan Wajib Pajak.
(8)Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
(9)Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(10)Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dan ayat (4) meliputi:
1. a.bencana alam;
2. b.kebakaran;
3. c.kerusuhan massal atau huru-hara;
4. d.wabah penyakit; dan
5. e.dihapus.
(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.”

15.Ketentuan ayat (5) Pasal 110 diubah dan ayat (7) Pasal 110 dihapus, sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 110

(1)Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
(2)Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
(3)Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
(4)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
(5)Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp10.000,00 per SPTPD.
(6)Sanksi administratif berupa denda tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (fore majeure).
(7)Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.bencana alam;
2. b.kebakaran;
3. c.kerusuhan massal atau huru-hara;
4. d.wabah penyakit; dan
5. e.dihapus.”
  1. 16.Ketentuan Pasal 119 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 119 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 119
(1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3)Dihapus.”

17.Ketentuan Pasal 120 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 120 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Pasal 118 dan Pasal 119 merupakan Pendapatan negara.”
18.Lampiran I Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum diubah, dengan rincian sebagai berikut:

a.Retribusi Pelayanan Kesehatan, pada jenis pelayanan I.Kegawat- daruratan (IGD) angka 3 diubah, pada jenis pelayanan C. Penyakit Dalam angka 17 diubah, pada jenis pelayanan L. Penyakit Mata angka 63 diubah, pada jenis pelayanan M. Penyakit Jiwa angka 54 dan angka 86 diubah, pada jenis pelayanan N.VK angka 13 diubah, pada jenis pelayanan XIII. SEWA KENDARAAN angka 1 dan angka 2 dihapus, pada jenis pelayanan SARANA DAN PRASARANA LAINNYA dihapus, pada jenis pelayanan XIV. PEMULASARAN angka 7 dan angka 8 diubah, dan angka 9 dihapus, pada jenis pelayanan XIX. Pemeliharaan Rumah Sakit, pembakaran sampah medis dihapus;
b.Retribusi Pelayanan Kebersihan, ditambahkan jenis pelayanan Pemeliharaan Rumah Sakit sub pelayanan Pembakaran Sampah Medis;
c.Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum, pada jenis pelayanan Parkir Lebih dari 12 jam dihapus; dan
d.Retribusi Pelayanan Pasar diubah; sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
1. 19.Lampiran II Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha diubah, dengan rincian sebagai berikut:
a.Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Lain diubah, dan ditambahkan sub jenis pelayanan Pemakaian Fasilitas Lain di RSUD Pambalah Batung, Pemakaian Fasilitas di Area Candi Agung;
b.Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada sub pelayanan Benih Padi dan Palawija Dinas Pertanian diubah, dan pada sub Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan dihapus;
c.Pemanfaatan Aset Daerah, pada sub pelayanan Pemakaian kantin RSUD Pambalah Batung dihapus, sub pelayanan Pemakaian Toko/Kios area depan dan area dalam pada Fasilitas Candi Agung dihapus, ditambahkan sub pelayanan Sewa Kendaraan Dan Kamar Jenazah Pada RSUD Pambalah Batung, dan ditambahkan sub pelayanan pemanfaatan aset pada Pusat Kesehatan Hewan; sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
1. 20.Lampiran III Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Perizinan Tertentu diubah, yakni pada Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, sub pelayanan Pemeriksaan RTB dihapus dan Satuan pada Retribusi Penggunaan Tenaga Asig diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 01 Juli 2025 BUPATI HULU SUNGAI UTARA, CAP/TTD SAHRUJANI Diundangkan di Amuntai pada tanggal 01 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, CAP/TTD ADI LESMANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 1. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (1-27/2025) LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2025 TANGGAL 01 JULI 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN RETRIBUSI JASA UMUM A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN
2. 1.PADA BLUD RSUD PAMBALAH BATUNG AMUNTAI NO JENIS PELAYANAN SATUAN TARIF (Rp) I KEGAWAT DARURATAN (IGD) 1 Pemeriksaan pasien Perpemeriksaan 125.000,00 2 Konsultasi dokter Spesialis Perkonsultasi 75.000,00 3 Pemeriksaaan Kesehatan untuk penerbitan Visum Luar Perpemeriksaan 175.000,00 C PENYAKIT DALAM 17 Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Pertindakan 20.000,00 L PENYAKIT MATA 63 Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Tidak Buta Warna Pertindakan 20.000,00 M PENYAKIT JIWA 54 Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Visum et Repertum Psychiatricum (3-4 kali Pemeriksaan) Pertindakan 250.000,00 86 Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Visume Et Repertum Psychiatricum (Av Los 14 hari) (Per Paket) Pertindakan 1.500.000,00 N VK 13 Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitanVisum Pertindakan 175.000,00 XIII SEWA KENDARAAN
3. 1.Ambulans Perkilometer Dihapus
4. 2.Kendaraan Jenazah Perkilometer Dihapus SARANA DAN PRASARANA LAINNYA DIATUR TERSENDIRI OLEH DIREKTUR Dihapus NO JENIS PELAYANAN SATUAN TARIF (Rp) XIV PEMULASARAN JENAZAH 7 Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Visum luar jenazah Pertindakan 300.000,00 8 Penanganan Jenazah Pertindakan 300.000,00 9 Sewa Kamar Jenazah Perhari Dihapus XIX PEMELIHARAAN RUMAH SAKIT Pembakaran Sampah Medis Perkilogram dihapus B. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN PELAYANAN KEBERSIHAN PADA RUMAH SAKIT PAMBALAH BATUNG
5. 19.Pembakaran Sampah Medis pada RSUD Pambalah Batung Perkilogram 30.000,00 C. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM NO JENIS PELAYANAN SATUAN TARIF II PARKIR LEBIH DARI 12 JAM
6. 1.Untuk Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan Pemerintah Daerah
7. 2.Untuk Parkir di terminal Malam Malam dihapus dihapus D. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN PASAR NO LOKASI LUAS PETAK SATUAN BESARAN TARIF
8. 1.Pasar Amuntai -UNIT II Blok C Bulan Rp30.000 Blok D Bulan Rp30.000 -PETAK MEJA IKAN BASAH Bulan Rp15.000 -BLOK PENAMPUNGAN Bulan Rp30.000
9. 2.Pasar Unggas/Los Bulan Rp30.000
10. 3.Pasar Alabio Blok VII Los Lantai Atas 3 x 3 M M2/hari M2/bulan Rp2.000 Rp5.000 Danau Panggang Los/Kantin: Lantai Bawah Lantai Atas Blok Emas Bulan Bulan Bulan Rp25.000 Rp15.000 Rp10.000 NO LOKASI LUAS PETAK SATUAN BESARAN TARIF
11. 5.Lapak/Pelataran pada Pasar Tradisional Dalam Los Di luar los meter/hari meter/hari 2.000 1.000 BUPATI HULU SUNGAI UTARA, CAP/TTD SAHRUJANI LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2025 TANGGAL 01 JULI 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN RETRIBUSI JASA USAHA A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA Pasar Grosir dan Pertokoan NO LOKASI JENIS BANGUNAN SATUAN TARIF (Rp) 1 PASAR AMUNTAI UNIT I LANTAI I Lantai beton, dinding beton dan Plywood Komp. Pasar Amuntai. M2/ bulan 32.000 LANTAI II Lantai beton, dinding beton dan plywood Komp. Pasar Amuntai. M2/ bulan 32.000 UNIT II BLOK A Lantai beton, Dinding Papan – Komp.Pasar Amuntai M2/ bulan 29.000 2 EKS.ARENA BERMAIN ANAK-ANAK Lantai beton, dinding papan – Komp. Pasar Amuntai. Bulan 135.000 3 WARUNG BERTAKWA Lantai beton, rangka papan – Komp. Pasar Amuntai Bulan 135.000 4 PASAR UNGGAS / LOS Lantai papan, dinding papan Bulan 75.000 5 PERTOKOAN PASIR MAS – BLOK TOKO Lantai beton, dinding beton Plywood – Jalan H. Ali (2,5x5M) Bulan 105.000 6 TERMINAL PALAMPITAN BLOK TELOR Lantai beton, dinding beton ( 3x6 M) Bulan 135.000 BLOK WARUNG Lantai beton, dinding papan (3x8M) Bulan 135.000 7 PASAR ALABIO BLOK I Lantai papan, dinding papan (4x4M) Bulan 75.000 BLOK II Lantai papan, dinding papan (4x10M) Bulan 75.000 BLOK III Lantai papan, dinding papan (4x10M) Bulan 75.000 BLOK IV Lantai beton, dinding papan (3 x 2,5M) Bulan 45.000 NO LOKASI JENIS BANGUNAN SATUAN TARIF (Rp) BLOK V Lantai papan, dinding papan Lantai papan, dinding papan Bulan 2 x 3 M 45.000 Bulan 2 x 1,5 M 35.000 BLOK VI RUMAH TOKO Lantai beton, dinding beton 3,5 M x 10M x 2 lt Bulan 290.000 BLOK VII Lantai beton, dinding beton 3 x 3 M Bulan 160.000 BLOK INPRES Lantai beton, dinding papan 2 x 3 M Bulan 90.000 PASAR ITIK ALABIO BLOK A Lantai beton, dinding beton 2 x 2,5 M Bulan 31.000 BLOK B Lantai beton, dinding beton 2 x 2,5 M Bulan 31.000 PASAR ITIK BLOK BARU BLOK A BLOK B BLOK C BLOK D BLOK E BLOK F BLOK G Lantai beton, atap seng Lantai beton, atap seng Lantai beton, atap seng Lantai beton, atap seng Lantai beton, atap seng Lantai beton, atap seng Lantai beton, atap seng Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 31.000 PASAR DANAU PANGGANG BLOK WARUNG Lantai papan, dinding papan 3 x 6 M Bulan 135.000 8 PASAR BABIRIK BLOK I Lantai papan, dinding papan 3 x 4 M Bulan 29.000 9 BLOK II Lantai papan, dinding papan 3 x 6 M Bulan 30.000 BLOK III Lantai papan, dinding papan 2 x 1,5M Bulan 30.000 NO LOKASI JENIS BANGUNAN SATUAN TARIF (Rp) KANTIN - Di Lingkungan Kantor Pemda - Di Lingkungan Kantor Dinas PU Lantai beton, dinding beton 4 x 6 M Bulan Bulan 250.000 100.000
12. 10.PERTOKOAN PASAR RAKYAT MUARA TAPUS - Atap seng, lantai beton, dinding beton Bulan 6x10,5M2 Bulan 3x6 M2 300.000 150.000 11 Pemakaian Fasilitas Lain di RSUD Pambalah Batung Kantin M2 / Tahun 250.000
13. 12.Pemakaian Fasilitas di Area Candi Agung Pemakaian Toko/Kios area depan Pemakaian Toko/Kios area dalam Bulan Bulan 50.000 25.000 E. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH
14. 2.PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PERTANIAN N O JENIS PRODUKSI DAERAH UKURAN KETERANGAN SATU AN TARIF (Rp) IV. BENIH PADI DAN PALAWIJA
15. 1.Padi - Benih Pokok (BP) - Benih Sebar (BR) - Gabah Konsumsi 1 Kg 1 Kg 1 Kg Padi Sawah Varietas Unggul Kg Kg Kg 10.000 8.000 6.500
16. 2.Jagung - Benih Pokok (BP) - Benih Sebar (BR) 1 Kg 1 Kg Jagung Komposit Varietas Unggul Kg Kg 8.000 7.500
17. 3.Kedelai - Benih Pokok (BP) - Benih Sebar (BR) 1 Kg 1 Kg Varietas Unggul Kg Kg 11.000 10.000 N O JENIS PRODUKSI DAERAH UKURAN KETERANGAN SATU AN TARIF (Rp)
18. 4.Kacang tanah - Benih Pokok (BP) - Benih Sebar (BR) 1 Kg (polong) 1 Kg (polong) Varietas Unggul (berkulit polong) Kg Kg 30.000 25.000
19. 3.PUSAT KESEHATAN HEWAN NO JENIS PELAYANAN/ OBJEK RETRIBUSI SATUAN TARIF
20. 1.Kerbau, Sapi, Kuda Per kali pemeriksaan Dihapus
21. 2.Kambing, Domba, atau sejenisnya Per kali pemeriksaan per ekor Dihapus
22. 3.Ayam, itik, atau unggas lainnya Per kali pemeriksaan per ekor Dihapus
23. 4.Bibit ayam, itik atau puyuh per ekor Dihapus
24. 5.Binatang piaraan lainnya Per kali pemeriksaan per ekor Dihapus H. PEMANFAATAN ASET DAERAH
25. 16.PEMAKAIAN FASILITAS LAIN DI RSUD PAMBALAH BATUNG No. JENIS PELAYANAN SATUAN TARIF
26. 1.ATM Tahun Rp. 22.854.000,00
27. 2.Kantin M2 / Tahun Dihapus
28. 3.Aula Kegiatan Rp. 500.000,00
29. 4.Ruang Kantor M2 / Bulan Rp. 50.000,00
30. 17.PEMAKAIAN FASILITAS DI AREA CANDI AGUNG No. JENIS PELAYANAN SATUAN TARIF
31. 1.Pemakaian Toko/Kios area depan Bulan Dihapus
32. 2.Pemakaian Toko/Kios area dalam Bulan Dihapus 18 SEWA KENDARAAN dan KAMAR JENAZAH PADA RSUD PAMBALAH BATUNG 1 Ambulans Perkilometer 8.000,00 2 Kendaraan Jenazah Perkilometer 7.000,00 3 Sewa Kamar Jenazah Perhari 100.000,00
33. 19.PEMANFAATAN ASET PADA PUSAT KESEHATAN HEWAN NO JENIS PELAYANAN/ OBJEK RETRIBUSI SATUAN TARIF
34. 1.Kerbau, Sapi, Kuda Per kali pemeriksaan Rp. 10.500,-
35. 2.Kambing, Domba, atau sejenisnya Per kali pemeriksaan per ekor Rp. 5.000,-
36. 3.Ayam, itik, atau unggas lainnya Per kali pemeriksaan per ekor Rp. 100,-
37. 4.Bibit ayam, itik atau puyuh per ekor Rp. 100,-
38. 5.Binatang piaraan lainnya Per kali pemeriksaan per ekor Rp. 15.000,- BUPATI HULU SUNGAI UTARA, CAP/TTD SAHRUJANI LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2025 TANGGAL 01 JULI 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG I. Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung A. Rumus Perhitungan Nilai Retribusi yang Terutang Nilai retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung dengan mengalikan Luas Total Lantai (LLt), Indeks Lokalitas (Ilo), Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), Indeks Terintegrasi (It) dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dinyatakan dengan rumus: LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg Indeks Terintegrasi dihitung berdasarkan Indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dinyatakan dengan rumus If x Σ (bp x Ip) x Fm B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) SHST sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG terutang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. C. Indeks Lokalitas Fungsi Bangunan Keterangan Indeks Lokalitas Jalan Nasional Jalan Provinsi Jalan Kabupaten Jalan Lingkungan Hunian Sederhana 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% Tidak Sederhana 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% Usaha Mikro 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% Non Mikro 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% Sosial Budaya PAUD s/d SLTA 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Perguruan Tinggi 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Sosial Budaya 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Khusus 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% D. Indeks Terintegrasi (It) Fungsi Indeks Fungsi Klasifikasi Bobot Param eter (bp) Parameter Indeks Parameter (Ip) Usaha 0,7 Kompleksi tas 0,3
a.Sederhana 1 Usaha (UMKM- Prototipe) 0,5
b.Tidak Sederhana 2 Hunian Permanen si 0,2
a.Non Permanen 1
a.<100 m2 dan < 2 lantai 0,15 b. Permanen 2
b.>100 m2 dan > 2 lantai 0,17 Ketinggian 0,5 *) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai *) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai Keagamaan 0 Fungsi Khusus 1 Sosial Budaya 0,3 Ganda/Campuran
a.<500 m2 dan < 2 lantai 0,6 Faktor Kepemilika n (Fm)
a.Negara 0
b.>500 m2 dan > 2 lantai 0,8
b.Perorangan /Badan Usaha 1 E. Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg) Jenis Pembangunan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) Pembangunan Baru 1 Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung a.Sedang b.Berat 0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325 Pelestarian/Pemugaran
a.Pratama 0,65 x 50% = 0,325
b.Madya 0,45 x 50% = 0,225
c.Utama 0,30 x 50% = 0,150 F. Tabel Koefisien Jumlah Lantai Jumlah Lantai Koefisien Jumlah Lantai Jumlah Lantai Koefisien Jumlah Lantai Basemen 3 lapis + (n) 1,393 + 0,1 (n) 31 1,686 Basemen 3 lapis 1,393 32 1,695 Basemen 2 lapis 1,299 33 1,704 Basemen 1 lapis 1,197 33 1,704 1 1 34 1,713 2 1,090 35 1,722 3 1,120 36 1,730 4 1,135 37 1,738 Jumlah Lantai Koefisien Jumlah Lantai Jumlah Lantai Koefisien Jumlah Lantai 5 1,162 38 1,746 6 1,197 39 1,754 7 1,236 40 1,761 8 1,265 41 1,768 9 1,299 42 1,775 10 1,333 43 1,782 11 1,364 44 1,789 12 1,393 45 1,795 13 1,420 46 1,801 14 1,445 47 1,807 15 1,468 48 1,813 16 1,489 49 1,818 17 1,508 50 1,823 19 1,541 51 1,828 20 1,556 52 1,833 21 1,570 53 1,837 22 1,584 54 1,841 23 1,597 55 1,845 24 1,610 56 1,849 25 1,622 57 1,853 26 1,634 58 1,856 27 1,645 59 1,859 28 1,656 60 1,862 29 1,666 60+(n) 1,862+ 0,003 (n) 30 1,676 Keterangan: - Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis; - Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai; - Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pasa bangunan gedung. - Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya. - Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya. Koefisien Ketinggian BG = (∑(𝐿𝐿𝑖 𝑥 𝐾𝐿) + ∑(𝐿𝐵𝑖 𝑥 𝐾𝐵) ∑ 𝐿𝐿𝑖 ∑ 𝐿𝐵𝑖 LLi : Luas Lantai ke-i KL : Koefisien Jumlah Lantai LBi : Luas Basemen ke-i KB : Koefisien Jumlah Lapis G. Contoh Perhitungan Nilai Retribusi terutang atas Pelayanan PBG 1) kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Hulu Sungai Utara Data Bangunan Fungsi : Hunian Luas Bangunan (LLt) : 36 m 2 Ketinggian : 1 lantai Lokasi : Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepemilikan : pribadi SHST BG Sederhana : Rp.5.390.000,- Indeks Lokalitas : 0,40% (Untuk Bangunan Gedung Fungsi Hunian) Fungsi Indeks Fungsi bp x Ip Klasifikasi dan Parameter Rumah Tinggal 0,15 0,3 x 1 0,20 x 2,00 0,50 x 1,00 ∑ (bp x Ip) = 0,3 = 0,40 = 0,50 Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan1,2 Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18 Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun : 36 x (0,40% x Rp 5.390.000,00 x 0,18 x 1 Nilai retribusi terutang : Rp 139.708,80 2) Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Hulu Sungai Utara Data Bangunan Fungsi : Usaha Luas Bangunan (Llt) : 738 m2 Ketinggian : 3 lantai Lokasi : Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepemilikan : pribadi SHST BG Sederhana : Rp.5.390.000,- Indeks Lokalitas : 0,15% (Untung Fungsi Usaha Non Mikro) Fungsi Indeks Fungsi bp x Ip Klasifikasi dan Parameter Usaha 0,7 0,3 x 2 0,20 x 2,00 0,50 x 1,12 ∑ (bp x Ip) = 0,6 = 0,40 = 0,56 1,56 Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1.56 x 1 = 1,092 Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun : 738 x (0,15% x Rp 5.390.000,00 x 1,092 x 1 Nilai retribusi terutang : Rp 6.515.669,16 II. Prasarana Bangunan Gedung A. Rumus Perhitungan Nilai Retribusi yang Terutang Nilai retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan mengalikan Volume (V), Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I), Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dengan harga satuan prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dinyatakan dengan rumus: V x I x Ibg x HS pbg B. Tabel Harga Satuan dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung NO JENIS PRASARANA BANGUNAN HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) PEMB ANGU NAN BARU RUSAK BERAT/PEKERJAA N KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG RUSAK SEDANG/PEKERJA AN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG 1 2 3 4 5 6 7
1. 1.Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman Pagar Rp 35.000/m 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 Tanggul/ retaining wall Rp 26.000/m 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 Turap batas kaveling/persil Rp 26.000/m 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225
2. 2.Konstruksi penanda masuk lokasi Gapura Rp 25.000/m2 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 Gerbang Rp 25.000/m2 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225
3. 3.Konstruksi perkerasan Jalan Rp 4.000/m2 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 Lapangan upacara Rp 3.000/m2 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 Lapangan olahraga terbuka Rp 8.000/m2 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225
4. 4.Konstruksi perkerasan aspal, beton Rp 8.000/m2 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225
5. 5.Konstruksi perkerasan grassblock Rp 5.000/m2 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225
6. 6.Konstruksi penghubung (Sisi Atas) Jembatan Rp 50.000/m2 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 Box culvert Rp 50.000/m2 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225
7. 7.Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung) Rp 25.000/m2 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225
8. 8.Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang) Rp 25.000/m2 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 NO JENIS PRASARANA BANGUNAN HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) PEMB ANGU NAN BARU RUSAK BERAT/PEKERJAA N KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG RUSAK SEDANG/PEKERJA AN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG 1 2 3 4 5 6 7
9. 9.Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass Rp 25.000/m2 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225
10. 10.Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah Kolam renang Rp 20.000/m2 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah Rp 10.000/m2 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225
11. 11.Konstruksi septic tank, sumur resapan Rp 12.000/m2 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225
12. 12.Konstruksi Menara Menara reservoir Rp100.000/m3 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 Cerobong Rp100.000/5m2 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225
13. 13.Konstruksi menara air Rp100.000/m3 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225
14. 14.Konstruksi monumen Tugu Rp5.000.000/ Unit 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 Patung Rp2.500.000./ Unit 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 Di dalam persil Rp100.000/Unit 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 Di luar persil Rp100.000/Unit 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225
15. 15.Konstruksi instalasi/gardu listrik Instalasi listrik Rp5.000.000/ Unit (luas maksimum 10 m2. apabila 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 NO JENIS PRASARANA BANGUNAN HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) PEMB ANGU NAN BARU RUSAK BERAT/PEKERJAA N KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG RUSAK SEDANG/PEKERJA AN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG 1 2 3 4 5 6 7 ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp500.000/m2) Instalasi telepon/ komunikasi Rp5.000.000/ Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp500.000/m2) 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 Instalasi pengolahan Rp5.000.000/Uni t (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp500.000/m2) 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225
16. 16.Konstruksi reklame/papan nama Billboard papan relame Rp 100.000/m2 Dan Penambahan lainnya 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 NO JENIS PRASARANA BANGUNAN HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) PEMB ANGU NAN BARU RUSAK BERAT/PEKERJAA N KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG RUSAK SEDANG/PEKERJA AN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG 1 2 3 4 5 6 7 Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) Rp 50.000/m2 Dan Penambahan lainnya
17. 17.Fondasi mesin (diluar bangunan) Rp 500.000/Unit 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225
18. 18.Konstruksi menara televisi Rp10.000.000/ Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya) 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225
19. 19.Konstruksi antena radio 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki: Ketinggian 25-50 m Rp5.000.000/unit 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 Ketinggian 51-75 m Rp10.000.000/uni t 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 Ketinggian 76-100 m Rp15.000.000/uni t 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 NO JENIS PRASARANA BANGUNAN HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) PEMB ANGU NAN BARU RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG RUSAK SEDANG/PEKERJAA N KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG 1 2 3 4 5 6 7 Ketinggian 101-125 m Rp20.000.000/ unit 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 Ketinggian 126-150 m Rp25.000.000/ unit 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 Ketinggian diatas 150 m Rp35.000.000/ unit 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 2) Sistem guy wire/ bentang kawat: Ketinggian 0-50 m Rp3.000.000/unit 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 Ketinggian 51-75 m Rp6.000.000/unit 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 Ketinggian 76-100 m Rp10.000.000/ unit 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 Ketinggian diatas 100 m Rp15.000.000/ unit 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225
20. 20.Konstruksi antena (tower telekomunikasi) Menara bersama a) Ketinggian kurang dari 25 m Rp20.000.000/ unit 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 b) Ketinggian 25-50 m Rp45.000.000/ unit 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 c) Ketinggian diatas 50 m Rp75.000.000/ unit 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 Menara mandiri a) Ketinggian kurang dari 25 m Rp20.000.000/ unit 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 b) Ketinggian 25-50 m Rp45.000.000/ 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 NO JENIS PRASARANA BANGUNAN HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) PEMB ANGU NAN BARU RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG RUSAK SEDANG/PEKERJAA N KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG 1 2 3 4 5 6 7 unit c) Ketinggian diatas 50 m Rp75.000.000/ unit 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225
21. 21.Tangki tanam bahan bakar Rp7.500.000/ unit 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225
22. 22.Pekerjaan drainase (dalam persil) 1) Saluran Rp 5.500/m 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 2) Kolam tampung Rp 15.000/m3 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225
23. 23.Konstruksi penyimpanan/ silo Rp 50.000/m3 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225 III. RETRIBUSI LAYANAN LAINNYA Jenis Layanan Satuan Harga Per Satuan Pemeriksaan RTB Unit Dihapus IV. RETRIBUSI TOTAL LAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) Retribusi Total PBG = Nilai Retribusi (NR) BG + Nilai Retribusi (NR) Prasarana BG B. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING OBJEK RETRIBUSI SATUAN BESARAN TARIF Penggunaan Tenaga Kerja Asing Per Bulan per Orang per Jabatan USD 100 Dibayar dengan mata uang Rupiah sesuai dengan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi Tenaga Kerja Asing BUPATI HULU SUNGAI UTARA, CAP/TTD SAHRUJANI

Isi peraturan

Teks1PDFHirarki

Memuat teks peraturan…