DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan tentang penanggulangan kabut asap, yang meliputi : ketentuan umum, maksud serta tujuan dan ruang lingkup, penanggulangan kabut asap, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kabut asap sebagai akibat kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman serius bagi lingkungan hidup dan menghambat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c.bahwa penanggulangan kabut asap yang dilakukan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan memerlukan pengaturan dan pedoman demi kepastian hukum di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kabut Asap; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik SALINAN 2 PERDA KAB.HSU TAHUN 2017 NOMOR 10 TTG PENANGGULANGAN KABUT ASAP Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA dan BUPATI HULU SUNGAI UTARA 3 PERDA KAB.HSU TAHUN 2017 NOMOR 10 TTG PENANGGULANGAN KABUT ASAP MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Dinas adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7.Kabut Asap adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah tertentu yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan, lingkungan, pendidikan dan ekonomi.
8.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
9.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
10.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
11.Lahan adalah suatu wilayah diluar kawasan hutan baik bervegetasi maupun yang tidak bervegetasi yang diperuntukan bagi pembangunan bidang Pertanian, Perkebunan, Transmigrasi, Pertambangan dan lain-lain.
12.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
13.Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu keadaan dimana Hutan dan Lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan Hutan dan Lahan yang menimbulkan kerugian. 4 PERDA KAB.HSU TAHUN 2017 NOMOR 10 TTG PENANGGULANGAN KABUT ASAP
14.Penanggulangan Kabut Asap adalah serangkaian upaya yang terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan untuk menanggulangi bahaya Kabut Asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan yang meliputi Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan.
15.Pencegahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan yang dapat mengakibatkan Kabut Asap.
16.Pengendalian adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dapat mengakibatkan Kabut Asap.
17.Penanganan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan dan menyelamatkan Lingkungan Hidup pasca Kebakaran Hutan dan Lahan atau karena Kabut Asap yang ditimbulkan.
18.Satuan Tugas Penanggulangan Kabut Asap adalah satuan gugus tugas yang melaksanakan fungsi Penanggulangan Kabut Asap.
19.Pemadaman adalah seluruh tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar Hutan dan Lahan.
20.Pemulihan Kerusakan Lingkungan adalah upaya untuk mengembalikan fungsi Hutan dan Lahan akibat Kebakaran Hutan dan Lahan sesuai daya dukungnya.
21.Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disebut MPA adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan ikut aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
22.Aparat Pemerintah Terdekat adalah pelaksana pemerintahan dari tingkat paling bawah sampai tingkat kabupaten meliputi ketua RT/RW, Kepala Dusun, Pambakal/Lurah, Camat, Bupati dan/atau petugas jaga di Dinas.
23.Identifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran, pengukuran dan sketsa lokasi kebakaran dan analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi.
24.Rehabilitasi adalah kegiatan berupa penanaman kembali dengan jenis tanaman yang mempunyai nilai ekonomis atau nilai konservasi.
25.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat termasuk masyarakat hukum adat atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Penanggulangan Kabut Asap di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk: 5 PERDA KAB.HSU TAHUN 2017 NOMOR 10 TTG PENANGGULANGAN KABUT ASAP

a.intensifikasi koordinasi antar instansi;
b.standar operasional prosedur penanggulangan kabut asap; dan
c.pertanggungjawaban penanggulangan kabut asap.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penanggulangan kabut asap;
b.pembinaan dan pengawasan;
c.pembiayaan; dan
d.penyidikan.

BAB II

PENANGGULANGAN KABUT ASAP

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan upaya Penanggulangan Kabut Asap.
(2)Upaya Penangulangan Kabut Asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan cara mengoptimalkan sarana dan prasarana.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoptimalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Kabut Asap dan meningkatkan koordinasi antar instansi dalam upaya Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Tugas Penanggulangan Kabut Asap dan peningkatan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
(3)Satuan Tugas Penanggulangan Kabut Asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas Penanggulangan Kabut Asap memberikan penyuluhan dan pendidikan dalam rangka upaya Pencegahan.
(2)Penyuluhan dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.dialog temu muka dengan masyarakat;
2. b.publikasi media massa setempat;
3. c.publikasi audio-visual;
4. d.surat edaran dan selebaran; dan/atau
5. e.penerbitan buku saku.
(3)Penyuluhan dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menciptakan opini masyarakat mengenai Pencegahan. 6 PERDA KAB.HSU TAHUN 2017 NOMOR 10 TTG PENANGGULANGAN KABUT ASAP

Pasal 8

(1)Setiap Orang wajib menjaga Lahan miliknya dari bahaya kebakaran dan bertanggung jawab apabila terjadi kebakaran.
(2)Setiap Orang yang mengetahui adanya kebakaran atau potensi kebakaran Hutan dan Lahan wajib melaporkan kepada Satuan Tugas Penanggulangan Kabut Asap dan/atau Aparat Pemerintah terdekat.
(3)Setiap Orang disekitar Hutan dan Lahan yang rawan kebakaran wajib siaga dan ikut berperan serta dalam melakukan upaya Pencegahan baik secara perorangan maupun melalui kelompok MPA dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
(4)Kelompok MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Selain pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dalam rangka Penanggulangan Kabut Asap:

a.setiap orang dilarang membakar hutan.
b.setiap orang dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
c.setiap orang dilarang membuang benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan.

Pasal 10

(1)Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha pada Hutan dan Lahan berdasarkan izin usaha dan/atau izin lainnya dari Pemerintah Daerah wajib memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana Pengendalian serta melaksanakan Pengendalian.
(2)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan melalui satuan unit pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.
(3)Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.mobil pemadam kebakaran;
2. b.peralatan radio komunikasi;
3. c.peralatan tangan;
4. d.pompa air portable; dan/atau
5. e.peralatan pengawasan lokasi atau menara pengawas.
(4)Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.standar operasional prosedur Pengendalian;
2. b.praktik silvikultur dan modifikasi bahan bakar;
3. c.penyediaan jalur hijau dan jalur kuning;
4. d.embung atau sumber air untuk pemadaman api; dan/atau
5. e.pelatihan pengendalian kebakaran.
(5)Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha pada Hutan dan Lahan berdasarkan izin usaha dan/atau izin lainnya dari Pemerintah Daerah 7 PERDA KAB.HSU TAHUN 2017 NOMOR 10 TTG PENANGGULANGAN KABUT ASAP harus memiliki peta lokasi yang memuat destinasi titik rawan api serta jalur yang aman untuk evakuasi.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…