DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Dan Televisi Amuntai yang terdiri atas 8 Bab dan 24 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal berfungsi untuk memberikan informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan hiburan yang sehat seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat di daerah serta sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah secara berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Amuntai; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.10 TTG PENDIRIAN LPPL RADIO DAN TV AMUNTAI Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310); PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.10 TTG PENDIRIAN LPPL RADIO DAN TV AMUNTAI
11.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/PER/M.KOMINFO/05/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penyelenggaraan Penyiaran;
12.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 49/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Rencana Dasar Teknis Penyiaran;
13.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 51/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran;
14.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661);
15.Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
16.Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2011 tentang Standar Program Siaran;
17.Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
19.Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 53); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA dan BUPATI HULU SUNGAI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO DAN TELEVISI AMUNTAI. PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.10 TTG PENDIRIAN LPPL RADIO DAN TV AMUNTAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4.Lembaga Penyiaran Publik Lokal, yang selanjutnya disingkat LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
5.Radio dan Televisi Amuntai, yang selanjutnya disingkat RTA adalah sarana untuk menyampaikan informasi kegiatan program pembangunan untuk meningkatkan wawasan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.
6.Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
7.Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
8.Laporan keuangan tahunan adalah laporan dalam bentuk neraca dan perhitungan rugi/laba.
9.Peraturan LPPL RTA adalah peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Direksi yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas.
10.Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih yang ditetapkan sebagai jasa produksi dari LPPL RTA.

BAB II

PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Amuntai Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang selanjutnya disingkat dengan nama LPPL RTA.

Pasal 3

LPPL RTA terdiri dari:

a.LPPL RTA penyiaran Televisi dengan nama AMUNTAI TV;
b.LPPL RTA penyiaran Radio dengan nama SUARA AGUNG MANTAP. PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.10 TTG PENDIRIAN LPPL RADIO DAN TV AMUNTAI

Pasal 4

(1)LPPL RTA berkedudukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
(2)LPPL RTA berada di bawah pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika.
(3)Dalam perkembangannya LPPL RTA dapat menjadi Unit Pelaksana Teknis dan berdiri sendiri.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud didirikannya LPPL RTA adalah sebagai media dan sarana untuk membangun banua dalam arti seluas-luasnya.

Pasal 6

Tujuan didirikannya LPPL RTA adalah sebagai berikut:

a.memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi;
b.meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah;
c.menjadi media komunikasi timbal balik antar pemerintah daerah dan masyarakat;
d.sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat bagi masyarakat; dan
e.melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

LPPL RTA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a.sebagai sarana untuk pendidikan, penyuluhan, penyebarluasan informasi hasil-hasil pembangunan, perkembangan dan pelestarian seni budaya daerah dengan mengedepankan nilai-nilai yang bersifat religius;
b.sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah;
c.sebagai media patner bagi dinas/instansi pemerintah dan organisasi sosial kemasyarakatan/keagamaan serta organisasi kemasyarakatan lainnya dalam rangka penyampaian informasi maupun promosi kegiatan pembangunan dan lainnya.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 8

Kelembagaan LPPL RTA terdiri dari:

a.dewan pengawas;
b.dewan direksi; dan
c.karyawan PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.10 TTG PENDIRIAN LPPL RADIO DAN TV AMUNTAI

Pasal 9

(1)Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
(2)Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan LPPL RTA.
(3)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur pemerintah, kalangan profesional, tokoh masyarakat dan unsur lainnya yang memiliki orientasi dan pengetahuan tentang pertelevisian/penyiaran.

Pasal 10

Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari:

a.ketua merangkap anggota;
b.sekretaris merangkap anggota; dan
c.anggota.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…