DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan tentang perlindungan guru dan tenaga pendidikan, yang meliputi : ketentuan umum, ruang lingkup, tanggung jawab penyelenggara pendidikan, organisasi profesi, perlindungan guru dan tenaga kependidikan, hak dan kewajiban guru dan tenaga pendidikan, pembinaan dan pengawasan,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian hukuman disiplin oleh Guru dan/ atau Tenaga Kependidikan kepada Peserta Didik yang pada masa lalu dianggap wajar dan esensinya bertujuan memberikan nilai edukasi, saat ini mengalami pergeseran nilai sebagai tindak kekerasan atau pelanggaran hak asasi anak;
c.bahwa belum ada pengaturan terkait Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan yang komprehensif di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); SALINAN 2 PERDA KAB.HSU TAHUN 2017 NOMOR 11 TTG PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):
10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Daerah; 3 PERDA KAB.HSU TAHUN 2017 NOMOR 11 TTG PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA dan BUPATI HULU SUNGAI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4.Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan.
5.Masyarakat adalah kelompok warga non-Pemerintah di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.
6.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7.Organisasi Profesi adalah perkumpulan bersifat nonkomersial yang didirikan dan diurus oleh Guru dan/atau Tenaga Kependidikan untuk mengembangkan profesionalitas.
8.Guru adalah pendidik profesional, baik yang memiliki status tetap atau status honorer, dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik.
9.Tenaga Kependidikan adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat oleh Penyelenggara Pendidikan untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
10.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada Satuan Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional. 4 PERDA KAB.HSU TAHUN 2017 NOMOR 11 TTG PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
11.Satuan Pendidikan adalah layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.
12.Peserta Didik adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran.
13.Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Guru atau Tenaga Kependidikan atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
14.Orang Tua adalah Orang Tua kandung atau wali yang bertanggung jawab penuh atas Peserta Didik.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tanggung jawab penyelenggara pendidikan;
b.organisasi profesi;
c.perlindungan guru dan tenaga kependidikan;
d.hak dan kewajiban guru dan tenaga kependidikan; serta
e.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PENDIDIKAN

Pasal 3

(1)Penyelenggara Pendidikan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak Guru dalam penyelenggaraan perlindungan Guru dan Tenaga Pendidikan.
(2)Tanggung jawab Penyelenggara Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana serta peran aktif dalam penyelenggaraan perlindungan Guru dan Tenaga Pendidikan.

BAB III

ORGANISASI PROFESI

Pasal 4

(1)Organisasi Profesi dibentuk sebagai suatu wadah berbadan hukum yang menghimpun Guru dan/atau Tenaga Kependidikan.
(2)Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan, martabat, dan etika profesi Guru dan/atau Tenaga Kependidikan;
2. b.mempersatukan dan memberdayakan Guru dan/atau Tenaga Kependidikan dalam rangka menunjang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
3. c.memberikan bantuan hukum kepada Guru dan/atau Tenaga Kependidikan.
(3)Organisasi Profesi berwenang mengenakan sanksi kepada Guru atau Tenaga Kependidikan yang melanggar kode etik. 5 PERDA KAB.HSU TAHUN 2017 NOMOR 11 TTG PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BAB IV

PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 5

(1)Guru sebagai tenaga profesional bertugas merencanakan dan melaksanakan proses dan menilai hasil Pembelajaran serta melakukan pembimbingan dan pelatihan.
(2)Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pendidikan.
(3)Tenaga Kependidikan sebagai tenaga profesional bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan dengan kualifikasi sebagai:
1. a.pengawas;
2. b.kepala sekolah;
3. c.wakil kepala sekolah
4. d.laboran;
5. e.pustakawan;
6. f.teknisi sumber belajar;
7. g.konselor;
8. h.psikolog;
9. i.tenaga sosial;
10. j.terapis; dan
11. k.sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah, Masyarakat, Organisasi Profesi, dan/atau Satuan Pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap Guru dan/atau Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas.
(2)Perlindungan Guru dan/atau Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perlindungan hukum;
2. b.perlindungan profesi; dan
3. c.perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 7

(1)Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mencakup perlindungan terhadap:
1. a.tindak kekerasan; 6 PERDA KAB.HSU TAHUN 2017 NOMOR 11 TTG PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2. b.ancaman;
3. c.perlakuan diskriminasi;
4. d.intimidasi; dan
5. e.perlakuan tidak adil dari pihak Peserta Didik, Orang Tua, Masyarakat, dan/atau pihak lain.
(2)Dalam hal Guru atau Tenaga Kependidikan mengalami tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, perlakuan tidak adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Profesi memberikan perlindungan dan pendampingan.
(3)Perlindungan dan pendampingan sebagimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
1. a.bantuan hukum litigasi dan/atau non litigasi; serta
2. b.dukungan.

Pasal 8

(1)Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mencakup perlindungan terhadap:
1. a.pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. b.pemberian imbalan yang tidak wajar;
3. c.pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
4. d.pelecehan terhadap profesi; dan
5. e.pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dan/atau Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas.
(2)Dalam hal Guru atau Tenaga Kependidikan mengalami pemutusan hubungan kerja, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/ pelarangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pendidikan wajib menyediakan bantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Jika rasio jumlah Peserta Didik tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan menimbulkan akibat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pendidikan dapat menerapkan kebijakan khusus dalam Pembelajaran.

Pasal 9

(1)Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan:
1. a.keamanan kerja:
2. b.kecelakaan kerja;
3. c.kebakaran pada waktu kerja;
4. d.bencana alam; dan
5. e.kesehatan lingkungan kerja. 7 PERDA KAB.HSU TAHUN 2017 NOMOR 11 TTG PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(2)Dalam hal Guru atau Tenaga Kependidikan mengalami gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, dan bencana alam, Penyelenggara Pendidikan wajib mengambil kebijakan untuk kelancaran proses Pembelajaran.
(3)Jika kebijakan untuk kelancaran proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditetapkan paling lambat 1 (satu) hari sejak terjadinya risiko gangguan, Guru atau Tenaga Kependidikan dapat melakukan tindakan yang dipandang perlu.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur hak dan kewajiban Guru dan Tenaga Kependidikan.
(2)Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi hak dan menegaskan kewajiban Guru dan Tenaga Kependidikan sehingga Pembelajaran dapat terselenggara dengan baik.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…