DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang terdiri atas 15 Bab dan 24 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu untuk diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); SALINAN 2 PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.11 TTG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembina Teknis terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6502);
12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 3 PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.11 TTG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
14.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan,Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
16.Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah KabupatenHulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 53);
17.Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 24); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA dan BUPATI HULU SUNGAI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4 PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.11 TTG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
5.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
6.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
9.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
10.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna anggaran/pengguna barang.
12.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran atau dengan sebutan lainnya, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
13.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
14.Kode Etik adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Daerah ini dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. 5 PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.11 TTG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)Kedudukan Pejabat PPNS di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui masing-masing Kepala SKPD yang bersangkutan dan dikoordinasikan oleh Kepala Satpol PP selaku Ketua Sekretariat PPNS.
(2)Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1)Pejabat PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana.
(2)Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus mendapat Surat Perintah dari Kepala Satpol PP selaku Ketua Sekretariat PPNS

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pejabat PPNS mempunyai wewenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Pejabat PPNS diberikan kewenangan melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
(3)Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan Penyidik Polri. 6 PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.11 TTG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB III

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 5

(1)Dalam rangka memudahkan fungsi koordinasi PPNS guna pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk Sekretariat PPNS.
(2)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-officio berada pada Satpol PP.
(3)Pembentukan Sekretariat PPNS, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Pejabat PPNS dalam melakukan tugas penyidikan berhak mendapat uang insentif.
(2)Mekanisme dan besaran uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

Pejabat PPNS mempunyai kewajiban:

a.melakukan penyidikan dan menerima laporan atau pengaduan atas pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana;
b.menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum dan/atau Pengadilan melalui Koordinator Pengawasan Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
c.membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
1. 1.pemeriksaan tersangka;
2. 2.memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
3. 3.penyitaan benda;
4. 4.pemeriksaan surat;
5. 5.pemeriksaan saksi; dan
6. 6.pemeriksaan tempat kejadian.
d.mematuhi kode etik PPNS;
e.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP selaku Ketua Sekretariat PPNS.

BAB V

KODE ETIK PPNS

Pasal 8

Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:

a.mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat dari pada kepentingan pribadi dan golongan; 7 PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.11 TTG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
b.menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
c.mendahulukan kewajiban daripada hak;
d.memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
e.bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
f.menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
g.tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi – saksi;
h.tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
i.mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
j.menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan HAM;
k.senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
l.menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
m.bersikap ikhlas dan ramah dalam menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 9

Dalam rangka penegakan Kode Etik PPNS, Bupati dapat membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad-hoc guna melakukan pemeriksaan Pejabat PPNS yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau penyimpangan Kode Etik.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

(1)Pengangkatan calon pejabat PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 tahun;
2. b.pangkat serendah-rendahnya Penata Muda/Golongan IIIa;
3. c.berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara;
4. d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
6. f.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Penyidikan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g diajukan Bupati melalui masing-masing Kepala SKPD yang bersangkutan dan dikoordinasikan oleh Kepala Satpol PP kepada pejabat yang berwenang. 8 PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.11 TTG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990