DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan; 3. Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Kurikulum Muatan Lokal; 5. Pemindahan Guru dan Tenaga Kependidikan; 6. Penerbitan Izin Pendidikan; 7. Pembinaan Bahasa dan Sastra Yang Penuturnya Dalam Daerah; 8. Pembiayaan; 9. Ketentuan Peralihan; 10. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara membutuhkan suatu regulasi sebagai sarana mengakomodir keinginan masyarakat dalam hal menyediakan pendidikan yang baik dan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, infrastruktur sekolah, serta sarana dan prasarana;
c.bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah yang tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu penjabaran untuk memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik SALINAN 2 PERDA KAB.HSU TAHUN 2019 NO 2 TTG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Indonesia Tahun 2013 Nomor78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 3 PERDA KAB.HSU TAHUN 2019 NO 2 TTG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA dan BUPATI HULU SUNGAI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
4.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5.Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6.Pelindungan Bahasa adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasamelalui penelitian,pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.
7.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah uapaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 4 PERDA KAB.HSU TAHUN 2019 NO 2 TTG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
8.Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
9.Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
11.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

Kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang Pendidikan, antara lain:

a.pengelolaan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non formal;
b.penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal;
c.pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah;
d.penerbitan izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dan penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
e.pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam hal:
1. a.penyelenggaraan Pendidikan Formal; dan
2. b.penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
(2)Penyelenggaraan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.PAUD; dan
2. b.Pendidikan Dasar.
(3)Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b berbentuk: 5 PERDA KAB.HSU TAHUN 2019 NO 2 TTG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
1. a.Kelompok Bermain;
2. b.TPA; dan
3. c.Satuan PAUD yang sejenis.

Pasal 4

(1)PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a berbentuk TK atau bentuk lain yang sederajat.
(2)TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1)memiliki program pembelajaran minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 2 (dua) tahun.

Pasal 5

(1)Program pembelajaran TK dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain.
(2)Program pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelompokkan menjadi:
1. a.bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
2. b.bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
3. c.bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
4. d.bermain dalam rangka pembelajaran jasmani.
(3)Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik, perkembangan mental anak, kebutuhan anak, serta kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 7

Satuan Pendidikan Dasar memberikan layanan pendidikan kepada calon Peserta Didik dan Peserta Didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, kemampuan ekonomi, dan yang membutuhkan pendidikan khusus.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal bagi Satuan Pendidikan Dasar.
(2)Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan dan standar nasional pendidikan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah harus memberikan fasilitas mata pelajaran pendidikan agama bagi setiap Satuan Pendidikan Dasar.
(2)Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tempat praktik mata pelajaran pendidikan agama. 6 PERDA KAB.HSU TAHUN 2019 NO 2 TTG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
(3)Pembangunan tempat praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara swakelola.

Pasal 10

(1)Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar.
(2)Program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.

Pasal 11

(1)TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar.
(2)Program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEWENANGAN

Pasal 2

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEWENANGAN

Pasal 2

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014