DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Industri yang memuat: Ketentuan Umum; Unggulan; Jangka Waktu RPIK Tahun 2019-2039; Pelaksanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan dan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri; Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA BUPATI HULU SUNGAJ UTARA, RENCANAPEMBANGUNANINDUSTRI TAHUN 2019-2039 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULU SUNGAI UTARA NOMOR 2 TAHUN 2020 BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG BUPATIHULD SUNGAIUTARA dan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAIUTARA 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12); 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Se1atan Nomor 19); 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Se1atan Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93); 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor lID/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaterr/Kota (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1917); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 ten tang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5671); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); PERDA KAB.HSU TAHUN 2020 NO.2 TTG RPIK TAHUN 2019-2039 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara. 4. Dinas adalah Dinas yang rnernbidangi Urusan Pernerintahan di bidang industri di Kabupaten Hulu Sungai Utara. 5. KepalaDinas adalah KepalaDinas yang membidangiperindustrian. 6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. 7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonorni yang mengolah bahanbaku dan I atau mernanfaatkan surnber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 8. Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengankepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhantugas Pernerintah Daerah. 9. Jasa Industri adalah usahajasa yang terkait dengan kegiatan industri. 10. Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tataruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di daerah. 12. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaankawasan industri di daerah. 13. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pernusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelolaoleh Perusahaan Kawasan Industri.
14.Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan I atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan / atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
15.Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, darr/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan Pasal 1 BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2019-2039. Menetapkan MEMUTUSKAN: PERDA KAB.HSU TAHUN 2020 NO.2 TTG RPIK TAHUN 2019-2039 Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk:a. mewujudkan kebijakan industri Daerah; h. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pernbangunan industri Daerah; c. rnewujudkan industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan; d. mewujudkan pemerataan pembangunan industri Daerah guna memperkuat ekonomi Daerah; dan e. meningkatkan kemakrnuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara rnerata dan berkeadilan.

Pasal 4

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas: a. kepentingan nasional; h. dernokrasi ekonomi; c. kepastian berusaha; d. pemerataan persebaran; e. persaingan usaha yang sehat; dan f. keterkaitan industri.

Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini: a. pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri; dan b. pedoman bagi pelaku industri dan masyarakat dalam membangun industri daerah. Pasa12 sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri. 16. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, danj'atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenamya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri. 17. Penghasilan Domestik Regional Bruto selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. 18. Sistem Informasi Industri Daerah adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyaj ian , pelayanan serta penyebarluasan data dan I atau informasi industri. 19. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disebut RPIK adalah rumusan pokok-pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan industri di daerah yang didalamnya mencakup potensi sumber daya daerah, aspek tata ruang, aspek sosial, aspek ekonomi dan lingkungan. PERDA KAB.HSU TAHUN 2020 NO.2 TTG RPIK TAHUN 2019-2039

(1)Penyusunan RPIKmengacu pada RPIP tahun 2018-2038.
(2)Pengembangan industri yang potensial meruapakan prioritas.

Pasal 9

Industri unggulan prioritas Daerah yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:a. industri agro; b. industri sandang; c. industri kimia dan bahan bangunan; d. industri logam, mesin, elektronika, dan alat transportasi; dan e. industri aneka.

Pasal 8

Penetapan industri unggulan Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana berikut: a. nilai tambah ekonomisjpeningkatan pendapatan Daerah; h. nilai tarnbah sosialjpenyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan; c. ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/ dukungan sumber daya alam; d. aspek pemasaranj akses dan volume pasar; e. dulrungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah; f. dukungan sumber daya manusia; g. prestise daerah; h. kesiapan dan kesediaan masyarakat; 1. kesiapan dan kesediaan pemerintah; dan J. kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Pasal 7

Industri Unggulan Daerah dikernbangkan dengan menggali dan memanfaatkan muatan lokal melalui pendekatan kewilayahan yang berdasarkan pada potensi sumber daya cli Daerah. Pasal6BAB II INOUSTRI UNGGULAN Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini: a. industri unggulan Daerah;

h.jangka waktu;c. pelaksanaan; cl. pembinaan dan pengawasan; e. pembiayaan; dan f. larnpiran.

Pasal 5

PERDA KAB.HSU TAHUN 2020 NO.2 TTG RPIK TAHUN 2019-2039 PERDA KAB.HSU TAHUN 2020 NO.2 TTG RPIK TAHUN 2019-2039

(1)Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Pasal 13

(4)Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dalam Peraturan Bupati.
(3)Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur ten tang kerjasama daerah.
(2)Dalam melaksanakan program Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintrah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Pembangunan Industri di Daerah.

Pasal 12

BABIV PELAKSANAAN Tahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan tahapan sebagai berikut:a. tahap I dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024; b. tahap II dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029; c. tahap III dari tahun 2029 sampai dengan tahun 2034; dan d. tahap IV dari tahun 2034 sampai dengan tahun 2039.

Pasal 11

(4)RPIK Tahun 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalarn Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)RPIKTahun 2019-2039 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(2)RPIKTahun 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memuat: a. visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan industri daerah; b. sasaran dan tahapan capaian pernbangunan industri daerah; c. pembangunan sumber daya industri daerah; d. pembangunan sarana dan prasarana industri daerah; e. pemberdayaan industri daerah; dan f. kebijakan afirmatif industri kecil dan menengah.
(1)RPIK Tahun 2019-2039 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh] tahun. BABIII JANGKAWAKTURPIK TAHUN2019-2039 Pasall0
(1)Pelaksanaan RPIK dilakukan dengan mengacu rencana tata ruang wilayah Daerah. Pasal18BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pembiayaan pelaksanaan RPIK Tahun 2019-2039 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

BABVI PEMBIAYAAN

(2)Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor industri, termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor industri.
(1)Bupati menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIK tahun 2019- 2039 kepada Gubcmur yang tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang perindustrian di tingkat Provinsi secara berkala setiap tahun.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Utara diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…