menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri; Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA BUPATI HULU SUNGAJ UTARA, RENCANAPEMBANGUNANINDUSTRI TAHUN 2019-2039 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULU SUNGAI UTARA NOMOR 2 TAHUN 2020 BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG BUPATIHULD SUNGAIUTARA dan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAIUTARA 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12); 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Se1atan Nomor 19); 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Se1atan Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93); 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor lID/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaterr/Kota (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1917); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 ten tang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5671); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); PERDA KAB.HSU TAHUN 2020 NO.2 TTG RPIK TAHUN 2019-2039 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara. 4. Dinas adalah Dinas yang rnernbidangi Urusan Pernerintahan di bidang industri di Kabupaten Hulu Sungai Utara. 5. KepalaDinas adalah KepalaDinas yang membidangiperindustrian. 6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. 7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonorni yang mengolah bahanbaku dan I atau mernanfaatkan surnber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 8. Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengankepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhantugas Pernerintah Daerah. 9. Jasa Industri adalah usahajasa yang terkait dengan kegiatan industri. 10. Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tataruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di daerah.
12. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaankawasan industri di daerah. 13. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pernusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelolaoleh Perusahaan Kawasan Industri.
14.Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan I atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan / atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
15.Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, darr/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan Pasal 1 BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2019-2039.
Menetapkan MEMUTUSKAN: PERDA KAB.HSU TAHUN 2020 NO.2 TTG RPIK TAHUN 2019-2039 Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk:a. mewujudkan kebijakan industri Daerah; h. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pernbangunan industri Daerah; c. rnewujudkan industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan; d. mewujudkan pemerataan pembangunan industri Daerah guna memperkuat ekonomi Daerah; dan e. meningkatkan kemakrnuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara rnerata dan berkeadilan.