DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara TA 2018 - 2019 yang terdiri atas 8 Bab dan 10 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) huruf a Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada Perusahaan Daerah Minum Air Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2018-2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 SALINAN PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.3 TTG PENYERTAAN MODAL KEPADA PDAM TA.2018-2019 Hlm 2 dari 7 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261); PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.3 TTG PENYERTAAN MODAL KEPADA PDAM TA.2018-2019 Hlm 3 dari 7
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1989 Nomor 4 Seri D Nomor 4);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA dan BUPATI HULU SUNGAI UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2018 – 2019. PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.3 TTG PENYERTAAN MODAL KEPADA PDAM TA.2018-2019 Hlm 4 dari 7

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6.Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
9.Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
10.Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara.
11.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12.Program Hibah Air Minum adalah program dari Pemerintah Pusat dan lembaga lainnya yang bertujuan untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDG’s) dibidang Air Bersih dan Sanitasi.

BAB II

MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM adalah dimaksudkan untuk:
1. a.meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat;
2. b.meningkatkan kapasitas permodalan PDAM; dan
3. c.memenuhi persyaratan mendapatkan program hibah air minum dari Pemerintah.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan masyarakat di bidang air minum. PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.3 TTG PENYERTAAN MODAL KEPADA PDAM TA.2018-2019 Hlm 5 dari 7

BAB III

PRINSIP OPERASIONAL PERUSAHAAN

Pasal 3

Dalam menjalankan operasional perusahaan untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja perusahaan, maka PDAM harus:

a.menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi: transparansi, keadilan, efektif dan efisien, responsibilitas, serta akuntabilitas;
b.meningkatkan komitmen, kemampuan, dan kompetensi sumber daya manusia;
c.meningkatkan kemampuan untuk melakukan pola bisnis tanpa mengabaikan fungsi sosial; dan
d.melakukan inovasi strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

BAB IV

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak Pendirian PDAM tahun 1983 sampai dengan tahun 2017 secara komulasi realisasi berjumlah Rp. 50.611.411.178,- (lima puluh milyar enam ratus sebelas juta empat ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian realisasi sebagai berikut:  1993 s.d. 2005 secara komulasi berjumlah = Rp. 8.858.839.178,-  Tahun Anggaran 2006 berjumlah = Rp. 1.500.000.000,-  Tahun Anggaran 2007 berjumlah = Rp. 3.000.000.000,-  Tahun Anggaran 2008 berjumlah = Rp. 5.150.000.000,-  Tahun Anggaran 2009 berjumlah = Rp. 3.000.000.000,-  Tahun Anggaran 2014 berjumlah = Rp. 2.000.000.000,-  Tahun Anggaran 2015 berjumlah = Rp. 4.500.000.000,-  Tahun Anggaran 2015 (aset) berjumlah = Rp. 6.117.751.000,-  Tahun Anggaran 2016 berjumlah = Rp. 5.000.000.000,-  Tahun Anggaran 2016 (aset) berjumlah = Rp. 7.071.821.000,-  Tahun Anggaran 2017 berjumlah = Rp. 4.413.000.000,- ------------------------------------------------------------------------------------ Jumlah Realisasi = Rp. 50.611.411.178,-

Pasal 5

(1)Pada Tahun Anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019, Pemerintah Daerah akan melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM, dengan rincian alokasi sebagai berikut:
1. a.Tahun anggaran 2018, direncanakan sebesar Rp. 3.150.000.000,-
2. b.Tahun anggaran 2019, direncanakan sebesar Rp. 3.300.000.000,-.
(2)Penganggaran dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dan APBD tahun anggaran 2019. PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.3 TTG PENYERTAAN MODAL KEPADA PDAM TA.2018-2019 Hlm 6 dari 7
(3)Realisasi Dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah alokasi anggaran ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan, dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Ketentuan mengenai pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Paling lambat 3 (tiga) hari setelah realisasi penyertaan modal daerah dilakukan dan/atau setelah penyertaan modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka PDAM wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Saham/Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB V

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 7

(1)Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal daerah, menjadi hak Daerah yang diperoleh dalam setiap tahun anggaran PDAM, dalam hal perusahaan mendapat keuntungan/laba, yang pelaksanaannya disesuaikan ketentuan yang berlaku.
(2)Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Rekening Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai pendapatan Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1)Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)PDAM berkewajiban menyampaikan laporan atas penggunaan dana dan perkembangan pekerjaan/usaha kepada Bupati melalui Dewan Pengawas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
(3)Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, PDAM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati melalui PPKD, dengan tembusan kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, setiap tahun berupa laporan kinerja dan laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit. PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.3 TTG PENYERTAAN MODAL KEPADA PDAM TA.2018-2019 Hlm 7 dari 7

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Bupati dan DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada PDAM.
(2)Penggunaan modal dari penyertaan modal daerah akan diawasi oleh Dewan Pengawas PDAM secara periodik dan dilaporkan kepada Bupati.
(3)Bupati dapat meminta pelaksanaan audit atas kinerja dan keuangan PDAM.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004