DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Keolahragaan, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Hak dan Kewajiban; 3. Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga; 4. Pekan Olahraga; 5. Pengawasan; 6. Pendanaan; 7. Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan bidang keolahragaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum secara optimal memberikan sarana prasarana yang memadai dan jaminan kesejahteraan bagi pelaku olahraga;
c.bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah di bidang keolahragaan untuk mengatur, membina, mengembangkan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik SALINAN 2 PERDA KAB.HSU TAHUN 2019 NO 3 TTG KEOLAHRAGAAN Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA dan BUPATI HULU SUNGAI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 3 PERDA KAB.HSU TAHUN 2019 NO 3 TTG KEOLAHRAGAAN
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
5.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
6.Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
7.Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
8.Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
9.Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
10.Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
11.Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
12.Prestasi Olahraga adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
13.Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten yang selanjutnya disebut KONI Kabupaten adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
14.Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat FORMI adalah induk Olahraga Rekreasi Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
15.Komite Paralimpik Nasional Indonesia Kabupaten adalah induk organisasi Olahraga bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
16.Induk Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten yang selanjutnya disebut Induk Organisasi adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang berada pada tingkat kabupaten.
17.Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga.
18.Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga.
19.Setiap Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum. 4 PERDA KAB.HSU TAHUN 2019 NO 3 TTG KEOLAHRAGAAN
20.Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan adalah kegiatan mengembangkan kualitas dan kuantitas pengetahuandan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.
21.Klub Olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan suatu perkumpulan olahraga.
22.Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap Orang mempunyai hak yang sama untuk:

a.melakukan kegiatan olahraga;
b.memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
c.memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minat;
d.memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
e.menjadi Pelaku Olahraga;
f.mengembangkan Industri Olahraga; dan
g.menggunakan sarana dan prasarana olahraga.

Pasal 3

Setiap Orang berkewajiban berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

Pasal 4

Pelaku Olahraga berhak:

a.meningkatkan prestasi melalui Klub Olahraga;
b.mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
c.mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi; dan
d.memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional dan internasional.

Pasal 5

Pelaku Olahraga berkewajiban:

a.menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik Daerah dan bangsa;
b.mengedepankan sikap sportivitas; 5 PERDA KAB.HSU TAHUN 2019 NO 3 TTG KEOLAHRAGAAN
c.mentaati peraturan dan kode etik yang berlaku; dan
d.menjadi Pelaku Olahraga yang berdedikasi dan berintegritas.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi Penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban:

a.memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi Setiap Orang tanpa diskriminasi;
b.memberikan Penghargaan Olahraga kepada Pelaku Olahraga yang berprestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional sesuai dengan kemampuan daerah;
c.melakukan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan;
d.membina dan mengembangkan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya; dan
e.meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga.

Pasal 8

(1)Penghargaan Olahraga kepada Pelaku Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, berbentuk:
1. a.tanda kehormatan;
2. b.kemudahan;
3. c.beasiswa;
4. d.pekerjaan;
5. e.kenaikan pangkat luar biasa;
6. f.asuransi;
7. g.kewarganegaraan;
8. h.warga kehormatan;
9. i.jaminan hari tua;
10. j.kesejahteraan; dan/atau;
11. k.bentuk penghargaan lain.
(2)Pelaksanaan pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melibatkan KONI Kabupaten, FORMI, Komite Paralimpik Nasional Indonesia Kabupaten dan/atau Induk Organisasi untuk 6 PERDA KAB.HSU TAHUN 2019 NO 3 TTG KEOLAHRAGAAN melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dengan membentuk:

a.lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
b.pusat informasi keolahragaan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Pasal 10

(1)Pembinaan dan Pengembangan Olahraga oleh Pemerintah Daerah ditujukan pada:
1. a.olahraga pendidikan;
2. b.olahraga prestasi;
3. c.olahraga rekreasi;
4. d.olahraga disabilitas;
5. e.Pelaku Olahraga; dan
6. f.Industri Olahraga.
(2)Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui dinas yang membidangi urusan keolahragaan dan/atau urusan pendidikan melalui satuan pendidikan.
(3)Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan bekerjasama dengan KONI Kabupaten dan Induk Organisasi.
(4)Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui dinas yang membidangi urusan keolahragaan dan/atau urusan kepariwisataan bekerjasama dengan FORMI Kabupaten.
(5)Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d dilakukan bekerjasama dengan Komite Paralimpik Nasional Indonesia Kabupaten.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014