DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, dengan sistematika : Ketentuan Umum; Asas, Fungsi, dan Tujuan; Ruang Lingkup; Hak, Kewajiban, dan Kewenangan; Standar Perpustakaan; Koleksi Perpustakaan; Jenis-jenis Perpustakaan; Pembentukan dan Pengembangan Perpustakaan; Tenaga Perpustakaan, Pendidikan dan Pelatihan dan Organisasi Profesi; Pendanaan; Kerjasama dan Peran Masyarakat; Pembudayaan Gemar Membaca; Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perpustakaan merupakan salah satu wahana pelestarian kekayaan budaya Daerah maupun nasional, dan berfungsi sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan/atau karya digital guna meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui budaya gemar membaca, dan merupakan pendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan rekreasi;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah dalam pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); SALINAN 2 PERDA KAB.HSU TAHUN 2020 NO.3 TTG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
1. 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. 3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670;)
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. 9.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 61); 3 PERDA KAB.HSU TAHUN 2020 NO.3 TTG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
9. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
10. 11.Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah KabupatenHulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 53); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA dan BUPATI HULU SUNGAI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4.Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan;
5.Penyelenggaraan perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan yang dilakukan dengan memperhatikan standar nasional perpustakaan.
6.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
7.Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial- ekonomi. 4 PERDA KAB.HSU TAHUN 2020 NO.3 TTG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
8.Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
9.Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Daerah.
10.Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
11.Perpustakaan desa/kelurahan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan, serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial, ekonomi, dan gender yang berkedudukan di desa.
12.Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan/atau karya digital dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, untuk dihimpun, diolah dan dilayankan kepada masyarakat luas.
13.Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
14.Pustakawan adalah orang yang memiliki profesi/kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
15.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, dan lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
16.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
17.Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan karya digital.
18.Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
19.Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana, dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
20.Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan yang menerapkan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan dan memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya. 5 PERDA KAB.HSU TAHUN 2020 NO.3 TTG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

BAB II

ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokratis, keadilan, profesional, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Pasal 4

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan informasi kepada pemustaka, meningkatkan gemar membaca, dan memperluas wawasan dalam meningkatkan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi:

a.pengorganisasian perpustakaan;
b.pembentukan dan pengembangan perpustakaan; dan
c.pendanaan.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Pasal 6

(1)Masyarakat mempunyai hak untuk:
1. a.memperoleh layanan, memanfaatkan, dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
2. b.mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
3. c.berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
(2)Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, masyarakat yang jauh/terpencil dari kota kabupaten/kota kecamatan sebagai akibat faktor geografis, berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban:

a.menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan; 6 PERDA KAB.HSU TAHUN 2020 NO.3 TTG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
b.menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkan ke perpustakaan daerah;
c.menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
d.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
e.mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
f.menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
b.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah;
c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar sepanjang hayat;
d.menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
e.memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
f.menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah; dan
g.meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan umum daerah;
h.meningkatkan kualitas layanan perpustakaan berbasis teknologi;
i.meningkatkan kerjasama dan jaringan perpustakaan;
j.memfasilitasi pengembangan perpustakaan berbasis literasi untuk kesejahteraan;
k.melakukan pembinaan terhadap tenaga teknis perpustakaan sekolah dan tenaga perpustakaan lainnya melalui kegiatan diklat, bimtek, atau sejenisnya.

Pasal 9

Pemerintah Daerah berwenang:

a.menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
b.mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan memberi stimulan terhadap pengelolaan perpustakaan di daerah; dan
c.mengalihmediakan, mengalih huruf dan mengalih bahasakan naskah kuno dan/atau bahan perpustakaan yang bernilai tinggi untuk dilestarikan dan didayagunakan.

BAB V

STANDAR PERPUSTAKAAN

Pasal 10

(1)Standar Perpustakaan terdiri atas:
1. a.standar koleksi perpustakaan; 7 PERDA KAB.HSU TAHUN 2020 NO.3 TTG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
2. b.standar sarana dan prasarana;
3. c.standar pelayanan perpustakaan;
4. d.standar tenaga perpustakaan;
5. e.standar penyelenggaraan/pengelolaan; dan
6. f.standar pengolahan.
(2)Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan perpustakaan.
(3)Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…