DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak yang terdiri atas 10 Bab dan 24 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setiap anak memiliki hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
c.bahwa pemenuhan hak-hak anak menjadi tanggung jawab bersama antara individu, orang tua, wali, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media massa dan pemerintah baik pusat maupun daerah;
d.bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara berupaya mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan anak;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang PembentukanDaerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik SALINAN 2 PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.4 TTG KABUPATEN LAYAK ANAK Hlm 2 dari 17 Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Penjualan Anak, Prostutusi Anak, dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3 PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.4 TTG KABUPATEN LAYAK ANAK Hlm 3 dari 17
9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
10.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013 Nomor 73);
11.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12.Peraturan Meneteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;
13.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
15.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
16.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA dan BUPATI HULU SUNGAI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK. 4 PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.4 TTG KABUPATEN LAYAK ANAK Hlm 4 dari 17

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat dengan DPPPA adalah DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, wali, keluarga, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, media massa dan negara.
8.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9.Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
10.Data terpilah anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki- laki yang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun menurut usia dan jenis kelamin
11.Kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
12.Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu dan berkelanjutan , sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
13.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. 5 PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.4 TTG KABUPATEN LAYAK ANAK Hlm 5 dari 17
14.Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya Kabupaten Layak Anak.
15.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi,penelantaran dan eksploitasi.
16.Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut baik langsung maupun tidak langsung
17.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
18.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
19.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
20.Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

BAB II

TUJUAN, ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berasaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 3

Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah:

a.tata pemerintahan yang baik;
b.non diskriminasi;
c.kepentingan terbaik anak;
d.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;
e.penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah:

a.upaya pemenuhan hak anak meliputi: 1) hak sipil dan kebebasan; 2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 6 PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.4 TTG KABUPATEN LAYAK ANAK Hlm 6 dari 17 3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; 4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan 5) perlindungan khusus.
b.meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat, media massa dan dunia usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
c.mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak;
d.mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator Kabupaten Layak Anak..
e.peraturan daerah tentang Kota Layak Anak ini menjadi acuan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
f.pendidikan menjadi acuan pengembangan Kabupaten Layak Anak.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak meliputi:

a.pembangunan di bidang sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, hak dan yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak;
b.aspek pembiayaan, sumberdaya, pengawasan, pengembangan, dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan Daerah.

Pasal 6

(1)Sasaran kebijakan Kabupaten Layak Anak meliputi kebijakan antara dan sasaran akhir.
(2)Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.lembaga eksekutif;
2. b.lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. c.lembaga yudikatif;
4. d.organisasi non pemerintah;
5. e.dunia usaha; dan
6. f.masyarakat.
(3)Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak. 7 PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.4 TTG KABUPATEN LAYAK ANAK Hlm 7 dari 17

BAB IV

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penguatan kelembagaan dalam rangka mewujudkan KLA yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam tahapan:

a.tahap persiapan antara lain: komitmen politis KLA, pembentukan gugus tugas KLA dan pengumpulan data basis KLA;
b.tahap perencanaan antara lain: penyusunan rencana aksi daerah (RAD);
c.tahap pelaksanaan antara lain: mobilisasi sumber daya (pelaksanaan rencana aksi daerah (RAD) KLA;
d.tahap pemantauandan evaluasi antara lain: pemantauan KLA dan evaluasi KLA;
e.tahap pelaporan antara lain:pelaporan pelaksanaan KLA.

Pasal 8

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan di kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan.

Pasal 9

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kewajiban untuk:

a.kelembagaan: peraturan/kebijakan daerah tentang kabupaten layak anak (KLA), terlembaga kabupaten layak anak (KLA), keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
b.hak sipil dan kebebasan: persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran, tersedia fasilitas informasi layak anak (ILA), dan terlembaga partisifasi anak (kelompok/forum anak);
c.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif: persentase perkawinan anak, tersedia lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga, persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi dan tersedia infrastruktur (sarana dan prasarana) di ruang publik yang ramah anak;
d.kesehatan dasar dan kesejahteraan: persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, prevalensi status gizi balita, persentase cakupan pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun, persentase fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak, persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi, dan tersedia kawasan tanpa rokok;
e.pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya: pengembangan anak usia dini holistik dan integratif (PAUD-HI), wajib belajar 12 tahun, sekolah ramah anak dan tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, dan kreativitas yang ramah anak; 8 PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.4 TTG KABUPATEN LAYAK ANAK Hlm 8 dari 17
f.perlindungan khusus: anak korban kekerasan yang terlayani, persentase anak yang dibebaskan dari pekerja anak (PA) dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA), anak korban pornografi, NAPZA dan HIV/AIDS yang terlayani, anak korban bencana dan konflik yang terlayani, anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani, kasus anak yang berhadapan dengan hokum (ABH) khusus pelaku yang terselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversi, perlindungan anak jaringan terorisme, perlindungan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 10

Perencanaan kebijakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf b harus memperhatikan perencanaan terkait anak dari Pemerintah Daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…