DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Jenis, Bentuk dan Tahapan Partisipasi Masyarakat; 3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah; 4. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik; 5. Kriteria Masyarakat; 6. Pengarusutamaan Partisipasi Masyarakat; 7. Pembinaan dan Pengawasan; 8. Pembiayaan; 9. Kewajiban dan Larangan; 10. Sanksi Administratif; 11. Peralihan; 12. Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masyarakat di Daerah memiliki potensi dan motivasi berpartisipasi dalam pembangunan;
c.bahwa ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memerlukan penjabaran lebih lanjut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, SALINAN 2 PERDA KAB.HSU TAHUN 2019 NO 4 TTG PARTISIPASI MASYARAKAT Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggarakan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA dan BUPATI HULU SUNGAI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3 PERDA KAB.HSU TAHUN 2019 NO 4 TTG PARTISIPASI MASYARAKAT
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
5.Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan dan peran serta secara langsung dan/atau tidak langsung Warga Negara dalam menyalurkan aspirasi pemikiran dan kepentingannya pada penyelenggaraan pemerintahan.
6.Masyarakat adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Daerah.
7.Pembangunan Daerah adalah segala upaya sistematik dari pemerintah, swasta, dan masyarakat berdasarkan prinsip saling ketergantungan, keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan untuk mencapai tujuan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah secara berkelanjutan.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9.Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Kelompok Masyarakat adalah sekumpulan warga negara secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan Daerah.
11.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan Daerah.
12.Pengarusutamaan Partisipasi Masyarakat adalah strategi sistematis berdasarkan rasionalitas pembangunan daerah untuk mewujudkan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pelbagai aspek pembangunan melalui kebijakan program, skala prioritas, dan solusi atas inventaris permasalahan di Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.jenis dan bentuk partisipasi masyarakat;
b.partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah;
c.partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik;
d.kriteria partisipasi masyarakat;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
g.pembiayaan.

Pasal 3

Prinsip Partisipasi Masyarakat meliputi:

a.tertib;
b.taat pada peraturan perundang-undangan; 4 PERDA KAB.HSU TAHUN 2019 NO 4 TTG PARTISIPASI MASYARAKAT
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.transparansi;
f.akuntabilitas;
g.kepatutan;
h.manfaat; dan
i.gotongroyong.

BAB II

JENIS, BENTUK DAN TAHAPAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 4

Jenis Partisipasi Masyarakat meliputi:

a.Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Daerah; dan/atau
b.Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik.

Pasal 5

(1)Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat.
(2)Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rencana tata ruang;
2. b.pajak daerah;
3. c.retribusi daerah;
4. d.perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah;
5. e.perizinan;
6. f.pengaturan pemberian sanksi kepada masyarakat;
7. g.pengaturan lainnya yang berdampak sosial; dan/atau
8. h.pengaturan yang berkaitan dengan kekhasan lokal.
(3)Partisipasi Masyarakat yang berkaitan dengan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
1. a.partisipasi masyarakat pada urusan pemerintahan wajib; dan
2. b.partisipasi masyarakat pada urusan pemerintahan pilihan.

Pasal 6

(1)Partisipasi Masyarakat pada urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi :
1. a.pendidikan;
2. b.kesehataan;
3. c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
6. f.sosial;
7. g.tenaga kerja;
8. h.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. i.pangan; 5 PERDA KAB.HSU TAHUN 2019 NO 4 TTG PARTISIPASI MASYARAKAT
10. j.pertanahan;
11. k.lingkungan hidup;
12. l.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. m.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
14. n.perhubungan;
15. o.komunikasi dan informatika;
16. p.koperasi, usaha kecil dan menengah;
17. q.penanaman modal;
18. r.kepemudaan dan olahraga;
19. s.statistik;
20. t.persandian;
21. u.kebudayaan;
22. p.perpustakaan; dan
23. w.kearsipan.
(2)Partisipasi Masyarakat pada urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.perikanan;
2. b.pariwisata;
3. c.pertanian;
4. d.perdagangan;
5. e.perindustrian; dan
6. f.transmigrasi.

Pasal 7

Bentuk Partisipasi Masyarakat meliputi:

a.partisipasi masyarakat langsung; dan
b.partisipasi masyarakat tidak langsung.

Pasal 8

(1)Partisipasi Masyarakat langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.konsultasi publik;
2. b.penyampaian aspirasi;
3. c.rapat dengar pendapat umum;
4. d.kunjungan kerja;
5. e.sosialisasi; dan/atau
6. f.seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
(2)Partisipasi Masyarakat tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.jajak pendapat;
2. b.sensus penduduk; dan
3. c.sensus ekonomi.
(3)Selain Partisipasi Masyarakat langsung dan tidak langsung sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) bentuk Partisipasi Masyarakat dapat dilaksanakan melalui bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6 PERDA KAB.HSU TAHUN 2019 NO 4 TTG PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 9

Tahapan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digolongkan berdasarkan atas:

a.pengambilan keputusan;
b.pelaksanaan kegiatan pembangunan;
c.pemanfaatan; dan/atau
d.evaluasi.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 10

(1)Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Daerah meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.penganggaran;
3. c.pelaksanaan; dan
4. d.pemonitoran dan evaluasi pembangunan Daerah.
(2)Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…