DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 4 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Pengembangan dan Pelastarian Ekonomi Kreatif, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Perencanaan dan Pendataan; 3. Pengembangan dan Pelestarian Produk Ekonomi Kreatif; 4. Pelaku Ekonomi Kreatif; 5. Ekosistem Ekonomi Kreatif; 6. Ruang Kreatif, Pusat Kreasi dan Pusat Pemasaran Produk Kreatif; 7. Sektor Industri Kreatif; 8. Kerja Sama; 9. Pelaporan dan Pengawasan; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa alternatif kegiatan berusaha yang mengedepankan kreatifitas dapat menggerakkan ekonomi masyarakat secara umum dan meningkatkan daya saing daerah sehingga berkontribusi secara baik terhadap perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara;
c.bahwa potensi terkait ekonomi kreatif di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum dikembangkan dan dilestarikan secara optimal sehingga perlu ditindak lanjuti dengan menyusun pengaturan yang komprehensif;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pelestarian Ekonomi Kreatif; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN 2 PERDA KAB.HSU TAHUN 2021 NO.4 TTG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272):
10.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA dan BUPATI HULU SUNGAI UTARA 3 PERDA KAB.HSU TAHUN 2021 NO.4 TTG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5.Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Ekonomi Kreatif.
6.Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
7.Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
8.Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi,yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
9.Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, serta pengembangan Usaha Kreatif dan Industri Kreatif.
10.Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan, dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.
11.Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan Ekonomi Kreatif.
12.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.

Pasal 2

Pengembangan dan pelestarian Ekonomi Kreatif diselenggarakan berdasarkan asas: 4 PERDA KAB.HSU TAHUN 2021 NO.4 TTG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

a.keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.manfaat;
c.keadilan;
d.berkelanjutan;dan
e.identitas bangsa.

Pasal 3

Pengembangan dan pelestarian Ekonomi Kreatif bertujuan:

a.mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi dan perubahan lingkungan ekonomi global;
b.menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan Daerah;
c.menyediakan prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi dengan insan kreatif di Daerah;
d.menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global;
e.menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya serta sumber daya ekonomi Daerah;
f.mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif melalui peningkatan kapasitas tingkat dasar;
g.melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
h.mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 4

Kegiatan Ekonomi Kreatif terdiri atas:

a.ekonomi kreatif berbasis budaya;
b.ekonomi kreatif berbasis seni;
c.ekonomi kreatif berbasis media dan teknologi; dan
d.ekonomi kreatif berbasis kreasi fungsional/ desain.

Pasal 5

Kegiatan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan objek perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENDATAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan dan pelestarian Ekonomi Kreatif berpedoman kepada Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 7

Penyusunan rencana pengembangan dan pelestarian Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan 5 PERDA KAB.HSU TAHUN 2021 NO.4 TTG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF pembangunan daerah dan Dinas sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Perencanaan pengembangan dan pelestarian Ekonomi Kreatif disusun berdasarkan:

a.pendataan dan pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya Ekonomi Kreatif;
b.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif; dan
d.kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, serta kesesuaian dengan identitas nasional dan kearifan lokal.

Pasal 9

Dinas menyusun statistik Ekonomi Kreatif Daerah dan sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah yang meliputi jenis kegiatan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud Pasal 4 berdasarkan data dari Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN PRODUK EKONOMI KREATIF

Pasal 10

(1)Pengembangan dan pelestarian produk Ekonomi Kreatif meliputi:
1. a.desain produk Ekonomi Kreatif;
2. b.interpretasi produk;
3. c.kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan
4. d.pemasaran produk Ekonomi Kreatif.
(2)Pengembangan dan pelestarian produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pelaku usaha Ekonomi Kreatif dengan difasilitasi oleh Dinas.

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…