DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045,Dengan sistematika: Ketentuan umum; Visi, misi, dan hubungan antar dokumen; Sasaran pokok, arah kebijakan dan tahapan pembangunan daerah; Pengendalian dan evaluasi; Perubahan RPJPD; Ketentuan peralihan; Ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025– 2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); SALINAN 2
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 3 Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA dan BUPATI HULU SUNGAI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2045.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi adalah perencanaan pembangunan provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2045.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan kabupaten untuk periode 4 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati.
8.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang disusun setiap tahun sekali.
9.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

BAB II

VISI, MISI, DAN HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Pasal 2

(1)RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan 20 (dua puluh) tahun mendatang.
(2)RPJPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk visi, misi, sasaran pokok, arah kebijakan dan tahapan pembangunan Daerah.
(3)RPJPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Pasal 3

Visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang termuat dalam RPJPD Kabupaten merupakan visi dan misi Daerah yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun kedepan.

Pasal 4

RPJPD Kabupaten berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi dan RTRW.

Pasal 5

(1)RPJPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RKPD.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 5

BAB III

SASARAN POKOK, ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

(1)Sasaran pokok, arah kebijakan dan tahapan pembangunan Daerah tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kabupaten.
(2)Rincian dari sasaran pokok, arah kebijakan dan tahapan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan RPJPD Kabupaten.
(2)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJPD

Pasal 8

(1)Perubahan RPJPD Tahun 2025 – 2045 dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
4. d.perubahan RPJPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi: 1) kebijakan nasional; 2) keadaan darurat; 3) keadaan luar biasa; dan 4) perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2)Tata cara perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka kebijakan Daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah dan RKPD yang telah ada tetap berlaku sampai dengan ditetapkan RPJMD dan RKPD berdasarkan Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 02 Desember 2024 Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA, CAP/TTD ZAKLY ASSWAN Diundangkan di Amuntai pada tanggal 02 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, CAP/TTD ADI LESMANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 4. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 4-95/2024 ). 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara di era global memerlukan pemikiran strategis sebagai suatu upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sesuai dengan perkembangan daerah di segala bidang. Kabupaten Hulu Sungai Utara di tahun-tahun mendatang akan menghadapi persaingan dan ketidakpastian global, makin meningkatnya jumlah penduduk, dinamika masyarakat yang makin beraneka ragam, serta perkembangan IPTEK yang semakin memperkuat pengaruh sosial budaya masyarakat. Isu pemanasan global yang harus menempatkan orientasi konservasi lingkungan dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu tolok ukur pembangunan dalam upaya menuju masyarakat sejahtera. Menyikapi tantangan dan isu global tersebut, peningkatan daya saing menjadi suatu prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, tetap mengacu pada Pencapaian Visi Indonesia Emas dan terintegrasi dengan RPJPN 2025-2045 dan RTRW. Pembangunan jangka panjang sebagai suatu proses, memerlukan landasan yang kuat untuk dapat menghasilkan suatu pondasi pembangunan yang berkelanjutan, memiliki visi ke depan yang jelas serta mampu berfungsi memberikan arah perjalanan pembangunan yang efektif. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), antara lain menegaskan Pemerintah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan, baik jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan perencanaan tahunan. Perencanaan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan nasional dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan dokumen perencanaan, dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). 8 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen RPJPD tersebut bersifat makro yang dalam penyusunannya harus dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…