DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 4 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 2 pada huruf a, huruf d angka 1, angka 2, angka 5, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 16, angka 18 dan angka 19 diubah, dan ketentuan huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 diubah dan ditambah satu angka baru yakni angka 5; 2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah satu ayat yakni ayat (3); 3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dihapus; 4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus; 5. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) ditambah dua huruf baru, yakni huruf w dan huruf x;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu diubah untuk melaksanakan hasil evaluasi kelembagaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); SALINAN 2 PERDA KAB.HSU TAHUN 2021 NO.5 TTG PERUBAHAN PERDA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 3 PERDA KAB.HSU TAHUN 2021 NO.5 TTG PERUBAHAN PERDA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8 );
16.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013–2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 8);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA dan BUPATI HULU SUNGAI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) diubah sebagai berikut : 4 PERDA KAB.HSU TAHUN 2021 NO.5 TTG PERUBAHAN PERDA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
1.Ketentuan Pasal 2 pada huruf a, huruf d angka 1, angka 2, angka 5, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 16, angka 18 dan angka 19 diubah, dan ketentuan huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 diubah dan ditambah satu angka baru yakni angka 5, selengkapnya bunyi Pasal 2 sebagai berikut : ”Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan Sekretariat Daerah Tipe B, menyelenggarakan urusan Sekretariat Daerah.
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan Sekretariat DPRD Tipe C, menyelenggarakan urusan Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan Inspektorat Tipe A, menyelenggarakan urusan Inspektorat;
d.Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
3. 3.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
4. 4.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
5. 5.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. 6.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
9. 9.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Satpol PP dan sub urusan kebakaran.
10. 10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi; 5 PERDA KAB.HSU TAHUN 2021 NO.5 TTG PERUBAHAN PERDA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
11. 11.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
12. 12.Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik,;
13. 13.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
14. 14.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. 15.Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, dan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
16. 16.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
17. 17.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
18. 18.Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
19. 19.Dinas Perpustakaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
e.Badan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe B melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.”
6. 2.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah satu ayat, yakni ayat (3), selengkapnya Pasal 7 sebagai berikut : ”Pasal 7

(1)Pada Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan, selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat 6 PERDA KAB.HSU TAHUN 2021 NO.5 TTG PERUBAHAN PERDA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara professional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian serta menerapkan pola keuangan badan layanan umum Daerah.
(3)Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah kabupaten yang dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan.”

3.Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dihapus
4.Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 15 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pejabat pada Perangkat Daerah yang ada sebelum Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, sampai dengan dibentuknya Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah bersangkutan.”
5.Ketentuan Pasal 16 ayat (1) ditambah dua huruf baru, yakni huruf w dan huruf x, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 16

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
1. a.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 12);
2. b.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 20), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 7);
3. c.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 21), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 7 PERDA KAB.HSU TAHUN 2021 NO.5 TTG PERUBAHAN PERDA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 13);
4. d.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 22);
5. e.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 5);
6. f.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 3);
7. g.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 4);
8. h.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 6);
9. i.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 6);
10. j.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 7);
11. k.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 8);
12. l.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 9);
13. m.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan 8 PERDA KAB.HSU TAHUN 2021 NO.5 TTG PERUBAHAN PERDA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 10);
14. n.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 11);
15. o.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 25);
16. p.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 12);
17. q.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 22);
18. r.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 24);
19. s.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 25);
20. t.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 26);
21. u.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 27);
22. v.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 8);
23. w.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara;
24. x.Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 9 PERDA KAB.HSU TAHUN 2021 NO.5 TTG PERUBAHAN PERDA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
(2)Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.” Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 04 Februari 2021 BUPATI HULU SUNGAI UTARA, CAP/TTD ABDUL WAHID HK Diundangkan di Amuntai pada tanggal 04 Februari 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, CAP/TTD MUHAMMAD TAUFIK LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 5.- NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 5-14/2021 ).

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016