DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan tentang tuntutan ganti kerugian keuangan dan rang daerah, yang meliputi : ketentuan, informasi dan pelaporan kerugian daerah, penyelesaian kerugian daerah, penentuan nilai kerugian barang daerah, penagihan dan penyetoran, enyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah, kadaluwarsa, pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian dan akuntansi dan pelaporan keuangan, keterkaitan sanksi tuntutan ganti kerugian dengan sanksi lainnya, dan ketentuan lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih Dari KKN (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN 2 Perda Kab.HSU Tahun 2017 Nomor 6 ttg Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3 Perda Kab.HSU Tahun 2017 Nomor 6 ttg Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
18.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 4 Perda Kab.HSU Tahun 2017 Nomor 6 ttg Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah
21.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147 );
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23.Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaaan Barang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8 );
27.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA dan BUPATI HULU SUNGAI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH. 5 Perda Kab.HSU Tahun 2017 Nomor 6 ttg Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah

BAB I

KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4.Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
5.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6.Atasan Langsung adalah Pejabat yang membawahi secara langsung Pegawai bersangkutan, sebagai contoh: atas langsung Kepala Perangkat Daerah adalah Bupati, atas langsung Kepala Bidang adalah Kepala Perangkat Daerah, dan seterusnya.
7.Perangkat Daerah adalah satuan organisasi perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan termasuk Camat.
8.Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara, terdiri dari Pengawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang bekerja/diserahi tugas bukan sebagai bendahara.
9.Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
10.Pihak lainnya adalah pihak yang merugikan daerah, selain Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan Bendahara, Pejabat Negara, dan Pejabat lainnya, yakni antara lain: Pimpinan dan Pegawai pada BUMD, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pihak Ketiga, Rekanan selaku penyedia barang/jasa, termasuk badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan dan masyarakat lainnya.
11.Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak lainnya yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
12.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
13.Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai, Pejabat lain, dan Pihak lainnya dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
14.Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak 6 Perda Kab.HSU Tahun 2017 Nomor 6 ttg Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
15.Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
16.Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
17.Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
18.Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
19.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai/Pejabat Lain/Pihak lainnya, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
20.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala BPKAD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
21.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai/Pejabat Lain/Pihak lainnya.
22.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
23.Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.
24.Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditetapkan, atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab Pegawai/Pejabat lain/Pihak lainnya, yang berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia.
25.Wanprestasi adalah Suatu keadaan di mana Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.
26.Surat Kuasa Menjual adalah surat yang menyatakan persetujuan pemberian kekuasaan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris kepada PPKD untuk menjual barang jaminan yang diserahkan.
27.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 7 Perda Kab.HSU Tahun 2017 Nomor 6 ttg Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah
28.Barang bukan Milik Daerah adalah barang bukan milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang dikuasai atau diperoleh berdasarkan hak pinjam-pakai atau sewa-menyewa.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai/Pejabat Lain/Pihak lainnya.
(2)Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai/Pejabat Lain/Pihak lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 3

(1)Setiap Pegawai/Pejabat Lain/Pihak lainnya wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
1. a.uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah; dan/atau
2. b.uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.
(2)Pegawai/Pejabat Lain/Pihak lainnya yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB II

INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:

a.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
b.aparat pengawasan internal pemerintah;
c.pemeriksaan BPK;
d.laporan tertulis yang bersangkutan;
e.informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
f.perhitungan ex officio; dan/atau
g.pelapor secara tertulis. 8 Perda Kab.HSU Tahun 2017 Nomor 6 ttg Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah

Pasal 5

(1)Atasan langsung atau Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/barang dengan bukti fisik uang/surat berharga/barang dimaksud.
(3)Atasan langsung atau Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk Pegawai atau Pejabat lainnya untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (3) terdapat indikasi kerugian daerah, Atasan Langsung atau Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkannya kepada Bupati.
(5)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menugaskan:
1. a.Kepala BPKAD selaku BUD untuk memberitahukan kepada BPK, jika indikasi kerugian daerah terjadi di lingkungan Perangkat Daerah, Pejabat lain selain pejabat negara, dan/atau pihak lainnya;
2. b.Inspektur untuk memberitahukan kepada BPK, jika indikasi kerugian daerah yang dilakukan oleh Kepala BPKAD;
(6)Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi dan dilakukan verifikasi atas terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Dalam hal indikasi kerugian daerah dilakukan oleh Pejabat Negara, maka kewenangan melakukan verifikasi dan menyampaikan pemberitahuan kepada BPK mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Dalam hal Atasan Langsung/Kepala Perangkat Daerah/Kepala BPKAD/ Inspektur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (4), dan/atau ayat (5), dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa hukuman disiplin atau pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 9 Perda Kab.HSU Tahun 2017 Nomor 6 ttg Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah

BAB III

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 8

(1)Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Bupati selaku PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.
(2)Dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Pegawai, Pejabat lain selain Pejabat Negara, dan/atau Pihak lainnya, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dilimpahkan oleh Bupati selaku PPKD kepada Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
(3)Dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dilakukan oleh Bupati.
(4)Dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Pejabat Negara, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dilakukan Presiden, yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, Bupati membentuk TPKD.
(2)TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat laporan hasil verifikasi.
(3)Dalam pemeriksaan Kerugian Daerah, TPKD memiliki tugas dan wewenang:
1. a.menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
2. b.mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
3. c.menghitung jumlah Kerugian Daerah;
4. d.menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai/Pejabat Lain/Pihak lainnya yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
5. e.melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati.
(4)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) TPKD dapat dibantu oleh Sekretariat TPKD yang berkedudukan di BPKAD.
(5)Susunan keanggotaan TPKD dan Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b diperoleh melalui:

a.pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau 10 Perda Kab.HSU Tahun 2017 Nomor 6 ttg Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah
b.permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…