DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Umum, Berisi Tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Jenis Retribusi Jasa Umum 3. Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi 4. Peninjauan Tarif 5. Pemungutan Dan Pembayaran Retribusi 6. Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi 7. Saat Retribusi Terutang, Sanksi Administratif, Dan Tatacara Penagihan 8. Kedaluwarsa Penagihan 9. Penyidikan 10. Ketentuan Pidana 11. Ketentuan Peralihan 12. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, belum mengakomodasi ketentuan mengenai cara pembayaran non-tunai, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan dengan cara diperbaharui;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan SALINAN 2 PERDA KAB.HSU TAHUN 2021 NO.7 TTG RETRIBUSI JASA UMUM Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 5); 3 PERDA KAB.HSU TAHUN 2021 NO.7 TTG RETRIBUSI JASA UMUM Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA dan BUPATI HULU SUNGAI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 4 PERDA KAB.HSU TAHUN 2021 NO.7 TTG RETRIBUSI JASA UMUM
10.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
d.Retribusi Pelayanan Pasar;
e.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
f.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
g.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1)Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah pada Puskesmas dan Jaringannya, meliputi: 1) pelayanan kesehatan pada Puskesmas Pembantu; 2) pelayanan kesehatan pada Puskesmas Keliling; 3) pelayanan kesehatan pada Poskesdes; 4) pelayanan kesehatan pada Polindes.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
1. a.pelayanan pendaftaran;
2. b.pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial;
3. c.pelayanan kesehatan karena Kejadian Luar Biasa, atau terhadap penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah atau KLB;
4. d.pelayanan kesehatan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi pelayanan kesehatan bagi: 1) Pelajar yang menggunakan Buku Rujukan UKS; 2) Anggota Veteran, Cacat Veteran, Perintis Kemedekaan dan Petugas Kebersihan Daerah, Kader Kesehatan seperti Kader Posyandu, Kader Desa Siaga dan lainnya, dengan membawa Kartu Berobat yang dilegalisir oleh Kepala SKPD yang membidangi Kesehatan; dan 3) Narapidana atau orang dalam status tahanan penyidikan, penuntutan dan peradilan, dengan membawa Surat Pengantar dari Instansi dimana ia dihukum atau ditahan.
5. e.pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(3)Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan yang dikenakan Retribusi pada Puskesmas dan jaringan, meliputi:
1. a.rawat jalan;
2. b.tindakan gawat darurat;
3. c.tindakan medik ringan;
4. d.tindakan poliklinik gigi;
5. e.pertolongan persalinan dan KB;
6. f.tindakan laboratorium sederhana;
7. g.pengujian kesehatan;
8. h.rawat inap; dan/atau
9. i.pemakaian mobil ambulance/pusling.

Pasal 5

(1)Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
(2)Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang–undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi. 6 PERDA KAB.HSU TAHUN 2021 NO.7 TTG RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur/dihitung berdasarkan jenis, kelompok, dan frekuensi pelayanan kesehatan yang diberikan.

Pasal 7

(1)Setiap Wajib Retribusi yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari Pemerintah Daerah wajib membayar retribusi.
(2)Struktur dan besaran tarif retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Retribusi dipungut dalam wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

Pasal 9

(1)Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, oleh Bendahara Penerimaan wajib disetorkan secara bruto ke Kas Daerah, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, dan dilaporkan ke SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan Daerah.
(2)Penyetoran oleh Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk non tunai.
(3)Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan ke Unit Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya, untuk membiayai jasa pelayanan sebesar 100% ( seratus persen ) dari hasil penerimaan retribusi.
(4)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk jenis pelayanan pemberian oksigen dan laboratorium, maka pengembalian hasil penerimaan Retribusi ke Unit Pelayanan Kesehatan dan jaringannya, dilakukan dengan cara pembagian sebagai berikut:
1. a.untuk membiayai jasa pelayanan sebesar 50% dari hasil penerimaan retribusi; 7 PERDA KAB.HSU TAHUN 2021 NO.7 TTG RETRIBUSI JASA UMUM
2. b.untuk membiayai jasa sarana/pengadaaan oksigen dan bahan laboratorium sebesar 50% dari hasil penerimaan retribusi.
(5)Pengaturan teknis mengenai pengembalian hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Untuk membiayai operasional Pustu, Pusling, Poskesdes, dan Polindes dianggarkan dana melalui APBD yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…