DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang terdiri dari 20 Bab dan 66 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang baik, tertib, tentram, nyaman, kondusif, bersih, indah, dan berseri, serta berwawasan lingkungan dibutuhkan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang mampu melindungi warga Kabupaten Hulu Sungai Utara dan prasarana Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta kelengkapannya sebagai cermin kehidupan masyarakat yang cerdas, modern, dan religius, maka diperlukan pengaturan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); SALINAN 2 PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.9 TTG KETERTIBAN UMUM & KETENTERAMAN MASYARAKAT

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3 PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.9 TTG KETERTIBAN UMUM & KETENTERAMAN MASYARAKAT
12.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
15.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
16.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
17.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
18.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
20.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
21.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
22.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
23.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 4 PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.9 TTG KETERTIBAN UMUM & KETENTERAMAN MASYARAKAT Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
24.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
33.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 5 PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.9 TTG KETERTIBAN UMUM & KETENTERAMAN MASYARAKAT Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 590);
37.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011, dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
38.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersma DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA dan BUPATI HULU SUNGAI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
5.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. 6 PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.9 TTG KETERTIBAN UMUM & KETENTERAMAN MASYARAKAT
6.Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan lancar.
7.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bahu jalan dan bangunan pelengkap serta perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air.
8.Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
9.Bahu jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi jalan luar perkerasan jalan dengan trotoar dan/atau saluran air yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.
10.Saluran air adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tambak dan pintu air.
11.Jalur hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukkan untuk lingkungan sebagai salah satu sarana dan prasarana taman dan keindahan.
12.Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
13.Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
14.Tempat umum adalah sarana atau tempat yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat untuk berkumpul, bertemu dan berkomunikasi, baik terbuka maupun tertutup, termasuk didalamnya adalah semua tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.
15.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
16.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara/daerah, atau dengan nama dan dalam bentuk apapun, antara lain firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
17.Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
18.Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. 7 PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.9 TTG KETERTIBAN UMUM & KETENTERAMAN MASYARAKAT
19.Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada dijalanan atau di tempat-tempat umum dan mengganggu ketertiban umum.
20.Membuka restoran, rumah makan, warung, kedai, depot, kafe, rombong atau sejenisnya adalah suatu kegiatan memperjualbelikan makanan dan /atau minuman untuk disantap secara langsung di tempat maupun dikemas/dibungkus.
21.Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
22.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
23.Bangunan adalah setiap yang dibangun di atas persil yang meliputi rumah, gedung, kantor, pagar dan bangunan lainnya yang sejenis.
24.Tindakan vandalisme adalah tindakan atau perbuatan seperti mencoret- coret, menulis, melukis, menempel iklan pada dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum, dan sarana umum lainnya.
25.Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaraan maupun tidak dipungut bayaran.
26.Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan, perubahan kwalitas air akibat dari pertambangan baik legal maupun illegel seperti tromol dan tong emas, perkebunan, stock file dan pertambangan lainnya, sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum kehidupan hewan/nabati.
27.Minuman beralkohol adalah minuman yang diproses dari bahan kimia dan/atau hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan fermentasi atau fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol.
28.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
29.Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
30.Pejabat berwenang adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Bupati untuk mengeluarkan perizinan.
31.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 8 PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.9 TTG KETERTIBAN UMUM & KETENTERAMAN MASYARAKAT

BAB II

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Pasal 2

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.tertib jalan, angkutan jalan, angkutan sungai dan perparkiran;
b.tertib kebersihan;
c.tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
d.tertib sungai, saluran dan kolam;
e.tertib lingkungan;
f.tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
g.tertib tanah dan bangunan;
h.tertib sosial;
i.tertib kesehatan;
j.tertib tempat hiburan dan keramaian;
k.tertib peran serta masyarakat;
l.tertib kependudukan; dan
m.tertib ketentuan khusus kegiatan pada bulan ramadhan.

BAB III

TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN DAN PERPARKIRAN

Pasal 4

(1)Setiap pejalan kaki wajib berjalan ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan orang dan/atau rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan.
(3)Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian kendaraan umum yang telah ditentukan.
(4)Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib berprilaku tertib, disiplin, konsentrasi, mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
(5)Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki, dan pengendara sepeda.
(6)Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian kendaraan yang telah ditentukan.
(7)Setiap mobil barang umum wajib bongkar muat barang di terminal barang dan/atau di tempat yang telah ditentukan. 9 PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.9 TTG KETERTIBAN UMUM & KETENTERAMAN MASYARAKAT
(8)Kendaraan bermotor yang mengangkut barang wajib melalui kelas jalan yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku dan berat muatannya tidak melebihi batas kelas jalan yang ditentukan.
(9)Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan, dan dilarang melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek.
(10)Setiap kendaraan bermotor truck, triller, peti kemas, tronton, truck angkutan, tangki, dan angkutan umum dilarang masuk wilayah kota atau melewati jaringan jalan yang tidak sesuai dengan rambu yang ditetapkan.
(11)Setiap kendaraan umum dalam trayek wajib memasuki terminal yang telah ditentukan.
(12)Setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan yang diimpor/ dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, harus berjalan sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang ditentukan.
(13)Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan angkutan yang bukan merupakan angkutan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 5

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang:

a.menutup jalan;
b.menutup jalan yang masih menjadi akses masyarakat;
c.membuat atau memasang pintu penutup jalan dan portal;
d.membuat atau memasang tanggul jalan;
e.membuat, memasang, memindahkan atas membuat tidak berfungsi rambu- rambu lalu lintas;
f.membuka/menutup terobosan atau putaran jalan;
g.membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, dan sejenisnya;
h.membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
i.membuat, memasang, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
j.membuat dan/atau memasang benda yang menyerupai rambu-rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukungnya;
k.membuat atau memasang tanggul pengaman dan/atau pita penggaduh jalan (rumble strips);
l.merusak bahu jalan atau trotoar;
m.menggunakan bahu jalan, trotoar dan /atau lokasi parkir yang tidak sesuai dengan fungsinya;
n.melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
o.menempatkan benda dan/atau barang bekas/sampah pada tepi dan/atau median jalan raya, dan jalan-jalan di lingkungan pemukiman; dan
p.merusak jalan, jembatan, bangunan milik pemerintah dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 6

Setiap orang atau badan dilarang: 10 PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.9 TTG KETERTIBAN UMUM & KETENTERAMAN MASYARAKAT

a.mengangkut bahan berdebu, tanah galian, hasil perkebunan, hasil tambang, hasil hutan dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
b.mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
c.melakukan galian atau urugan dan menyelenggarakan angkutan tanah dari dalam dan/atau dari luar daerah tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang; dan
d.melakukan panggalian tanah untuk pemasangan dan/atau perbaikan instalasi air, listrik, kabel komunikasi dan sejenisnya, kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 7

(1)Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.
(2)Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan pungutan terhadap kendaraan angkutan orang maupun angkutan barang kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson, menarik/menekan gas kuat-kuat, dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, kantor pemerintah dan rumah sakit.
(2)Setiap orang atau badan dilarang mengendarai dan/atau memodifikasi mesin dan/atau knalpot dan/atau lampu kendaraan bermotor yang dapat menimbulkan kebisingan dan/atau mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 9

(1)Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
1. a.membuang sampah;
2. b.membuang sisa makanan; dan/atau
3. c.meludah.
(2)Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.

Pasal 10

(1)Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditetapkan.
(2)Setiap orang dilarang memarkir kendaraan bermotor di jalan untuk keperluan mengantri pembelian suatu barang dan/atau jasa, lebih dari 10 menit yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.
(3)Setiap orang dilarang menghentikan kendaraan di persimpangan jalan yang menyebabkan terganggunya arus lalu lintas.
(4)Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan perparkiran, dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang. 11 PERDA KAB.HSU TAHUN 2018 NO.9 TTG KETERTIBAN UMUM & KETENTERAMAN MASYARAKAT
(5)Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan-jalan, ditepi jalan, atau ditempat umum, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
(6)Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka, termasuk di bawah jembatan atau jalan layang untuk penyelenggaraan perparkiran kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…