DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 300

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini berisi 15 (lima belas) Bab dan 206 (dua ratus enam) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Pengelolaan Keuangan Daerah; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah; Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Pelaksanaan dan Penatausahaan; Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Kekayaan Daerah dan Utang Daerah; Badan Layanan Umum Daerah; Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah; Informasi Keuangan Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945: Undang-Undang Namor &6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Indragin Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Ncmor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propnsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754), Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4286): Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloiaan dan Tanegung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44001: Undang-Undang Ncrmor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasicnal (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomer 4421), Undang-Undang nomer 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398): 5. 5. 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denpan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teniang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791: Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomer 18 tahun 2016 tentang Perangkat Deerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6492): Peraturan Pemerintah Ncemor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 6322): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Penta Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor &U36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten bpalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Namor 157), 7. 9 3 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedaman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah i(Benta Negara Tahun 2620 nomor 1781). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Menetapkan: dan BUPATI INDRAGIRI HILIR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. ta 11. 18. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Daerah adalah Kabupaten Indragis Hilir. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan eh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonorm dan tugas pembantuan dengan prinsip Ono seluas-huasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Dacrah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dacrah. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakal Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mentern adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. (rubernur adalah Gubernur Riau. Bupati adajah Bupati Indragin Hilir. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pernerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menuril prakarsa sendia berdasarkan aspirasi. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementeran negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wanb diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimukki Daerah. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minirnal. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda kabupaten Indrapri Hilir. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan Bupati Indragin Hilir. keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dimilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 3. 5. 7 8. 9. 16 19. 20. 21. 22, 23. 24, 25. 26. 27. 28, 29, 30. 31. 32. 34. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Ankgaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat rang ditetapkan dengan Undang-Undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. Pengeluaran Dacwrah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah rulai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dana Transfer umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendaparan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase terleniu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersimber dan pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai “kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokas: khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kepatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periscde lahun anggaran berkenaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Utang Daerah yang selanjutnya disebut uang adalah jumlah uang yang wajih dibayar Pemerintah Daerah danfatau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. . Prutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada3 Pemerintah Daerah danjfatau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Pemberian pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Dacrah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, koperasi, 35. 36. 37. 38. 39. 1. 41. 42. 43. 44. 46. 47. dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas alau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajibari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk penode 5 Ilimaj tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanyutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan. Kkebiakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan. belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode | (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yanp selanjuinya disingkat PPAS adalah proerarn perioritas dan batas maksirnal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah, yane selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang di gunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dan 1 Isatuj tahun anggaran dan mempertimbangkan implikas: biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun benkutnya yang dituangkan dalam perkiraan maju. Proeram adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan haluan pembangunan Daerah. Kegiatan adalah bagan dari Program yang dilaksanakan oleh 1 isatu) alau beberapa satuan kerja perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada satuan Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penperahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beherapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. a . Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan danea dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yane pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan, Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam 1 (satuj Pregram. 48. 19. S0. S1. 52, 53. 59. 36. 97. 58. SG. 60. 51. 52. 63. 64. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. hinega adalah Keluaran/ Hasil Program/ Kepratan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan katalitas yang terukur. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibel atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dan perolehan lainnya yang sah. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau Unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecuahan dan ketentuan Pengelclaan Keuangan Daerah pada umumnya. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelengaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. . Satuan Kena Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD - — adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah. Satuan Kerja Pengelola Keuanpan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. Unit SKPD adelah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program. Pepawaj Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah peprawal negeri sipil dan pepawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi ragas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebjakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD. kas umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah yang membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang di lelapkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunya tugas melaksanakan penpelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebaga: BUL. kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD. G6. Of. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

5.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Kuasa PA yang selaryjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTk adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari Suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, mentatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKFD, Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menrimpan, membayarkan, menatzusahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang di gunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penertiban surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD. Surat permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja peragkat daerah/ unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melatui mekanisme pembayaran langsung. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disinekat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, sural tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberrkan kepada bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD. Sural Penntah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan. 79. 80. BI. 2. 83. 84. 85. 86. Rf. 35. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban Pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menegunakan LS dan UP. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap penode., Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-pnnsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Kebijakan Akuntans, Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan peneguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar penode maupun antar entitas, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampsi dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah. Bagan Akun Standar yang selargutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Hari adalah hari kerja,

Pasal 2

Keuarigan Daerah meliputi: a. ap Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, Percrimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dimla dengan uang, ternasuk kekayaan daerah yang dipisahkan: dan atau: Kekayaan pihak lain yang dikuasa: oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah danjatau kepentingan umum. b. 2. £

(1)Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawah dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat
(2)Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (i| (31 APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar hagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Fasal 3 serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. diwujudkan dalam APBD. Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

(4)
(2)pengeiocia keuangan dasrah, APBD: penyusunan rancangan APBD: penetapan APRD: pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah: penyusunan rancangan pertanggungan jawaban pelaksanaan APBD: kekayaan daerah dan utang daerah, BLUD: penyelesaian kerugian keuangan negara: informasi keuangan daerah, dan pembinaan dan pengawasan,

BAB II

Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 5

Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang ci pisahkan. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada aval (1) mempunyai kewenangan: Aa. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rencangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pelaksanaan APBD:

b.mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk di bahas bersama,
c.menetapkan Perda tentang APBD, rancangan perda tentang perbahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat perseliyjuan bersama DPRD:
d.menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah:
e.mengambi! tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat: efisien, a. b. f. m. ISI

(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
(1)menetapkan kebijakan pengelolaan APBD: menetapkan KPA: menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah: Ii. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan Penesciolaan Utang dan Piutang Daerah,
1. k.menetapkan pejabat yang bertupas melakukan pengujian atas tamhan dan memerintahkan pembayaran: IL 'menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
2. m.melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat fl|, Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejahat Perangkat daerah. Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
3. a.sekretaris daerah selaku koordinator Pengeloiaan Keuangan Daerah:
4. b.kepala SKPD selaku PPKD: dan
5. c.(kepala SKPD selaku PA. Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memenntahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan Uang. Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada avat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati. £

Pasal 8

Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l) berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah. Ketentuan mengenai Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah:
b.koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD:
c.koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APEL), B. h. 1.

(2)
(3)
(2)
(3)
(2)
(3)
1. d.memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD:
2. e.koordinasi pelaksanaan tugas lamnya di bidang Pengelolaan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan:dan (. memimpin TAPD. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat il), koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupali

Pasal 8

Kepala SKPD selaku PPKD mempunyai tugas:

a.menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
b.menyusun rancangan Perda tentang APBD: rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang perlanggungjawaban pelaksanaan APBD,
c.melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda: dd. melaksanakan fungsi BUD: dan
e.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanpan. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf d berwenang: menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD: mengesahkan DPA SKPD, melakukan pengendalian pelaksanaan APBD: meriberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah: melaksanakan Pemungutan pajak daerah: menetapkan SPD: menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nana Pemerintah Daerah, melaksanakan sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah: menyajikan informasi keuangan daerah: dan melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalu: Rekening Kas Umum Daerah b. d. 2, f 8 h.

Pasal 9

PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di ngkungan SKPKD kepada Bupati untuk diteiapkan sebagai kuasa BUD. kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati. Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menyiapkan Anggaran Kas, menyiapkan SP, menerbitkan SP2D: memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank danfatau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk,

e.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD, d. i. ke, menyimpan uang daerah: melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola f/ menatausahakan investasi: 4 melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APEL: melaksanakan Pemternan Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah: melakukan pengelotaan Utang dan Piutang Daerah: dan melakukan penagihan Piutang Daerah L

(4)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 10

Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 isatuj Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali. Bagan Keempat Pengguna Anggaran Fasal 11

(1)Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas: 3 tb, mi n. menyusun RKA SKPD: menyusun DPA SKPD: melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anpgaran belanja: melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran: melaksanakan pemungutan retribusi daerah: mengadakan ikatan /perjanjian kerja sama dengan pihak la: dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menandatangan: SPM: mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimomnnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, menetapkan PPTK dan PPK SKPD, menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalarn rangka Pengelolaan Keuangan Daerah, dan melaksanakan tugas lainnya sesusi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. . d £ & 4, (31 PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya se bagamnana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 12

(Il) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

(2)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat il) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat Ilj ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melakukan undakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja:
2. b.melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya:
3. c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran:
4. d.mengadakan ikatan/ perjanjian kerja same dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan: . (melaksanakan pemungutan retribusi daerah: IL (mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya: dan
5. g.melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimakud pada ayat (4) KPA bertanggung jawab kepada PA. 1

Pasal 13

il PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/ Urut SKPD selaku PPTK.

(2)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA,
(3)Dalarn melaksanakan tukas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (21. PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.

Pasal 14

(1)Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (il) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kogiatarni, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Bupati.
(2)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya,
(3)Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kritenanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks300PDFHirarki

Memuat teks peraturan…