DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Pembentukan 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 4. Susunan Organisasi 5. Eselon 6. Kelompok Jabatan Fungsional 7. Pengangkatan dan Pemberhentian 8. Pembiayaan 9. Ketentuan Peralihan 10. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir. BUPATI INDRAGIRI HILJR, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ORGANTSASI SATUAN POLIS! PAMONG PRA.JA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 13 TAHUN 2014 BUPATI INDRAGIRI HILIR PROVINS! RIAU Mengingat 1. Pasal 18 ayat

(6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Pemerintah Nornor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 9. Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Saluan Palisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 teritang Petunjuk Teknis Periataan Organisasi Perangkal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Pcrangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 IO Nomor 537);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tcntang Urusan Pemerintahan Yang Mcnjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23). 16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 Nomor 3); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Dacrah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 Nomor 5). Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir. 2. Pcmcrintah Kabupatcn adalah Pcmcrintah Kabupaten Indragiri Hilir. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan PerwakiJan Rakyat Daerah Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 5. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah. 7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten lndragiri Hilir. 10. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten lndragiri Hihr. 11. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian pcrangkat daerah dalam penegakan pcrda dan penyelcnggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 12. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintahdaerah dalam penegakan Perda dan penyclenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 13. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dcngan tenteram, tertib, dan tcratur.

Pasal 1

DAERAH TENTANG ORGANISASI SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAGIRJ HILIR. Menetapkan MEMUTUSKAN : DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRJ HILIR dan BUPATI INDRAGIRJ HILIR Dengan Persetujuan Bersama

(1)Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati di Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat;
(2)Satuan Poiisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3)Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Satuan Polisi Parnorig Praja;
(4)Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Saluan Polisi Pamong Praja;
(5)Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja;
(6)Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
(7)Unit Pclaksana Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kccamatan.

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN

Pasal 3

Bagian Pertama Kedudukan TUGAS DAN FUNGSI Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten lndragiri Hilir. Pasal 2BAB II PEMBENTUKAN 14. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pcngetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akbibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenterarnan dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. 15. Unit Pclaksana Satpol PP adalah unsur pelaksana Salpol PP Kabupaten yang melaksanakan kegiatan penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat di Kecamat.an. 16. Kelompok jabatan fungsional adalah tenaga fungsional di lingkungan Satpo1 PP yang melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan pcrundang- undangan. 17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

(2)Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf g meliputi:a. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah; b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu WIP termasuk pejabat ncgara dan tamu ncgara; c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pernilihan dan pemilihan kepala daerah; e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian dacrah dan/ atau kcgiatan yang berskala massal;
(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi : a. Penyusunan program dan kegiatan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala daerah dan Kebijakan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala daerah dan Kebijakan Kepala Daerah; c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban dan kelentraman masyarakat; d. Pelaksanaan kebijakan periindungan rnasyarakat; e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kcpala Dacrah, Keputusan Kcpala Dacrah dan Kcbijakan Kcpala Daerah, serta penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan Kepolisian Negara Rcpublik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya; f. Pcngawasan tcrhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Kepala Daerah, Kepurusan Kepala Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah; g. Pelaksanaan tugas lainnya. Pasal 5 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4
(8)Kepala Unit Pelaksana Satpol PP secara teknis admnistratif bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Kabupaten. ( 1) Kepala Satpol PP merupakan jabatan struktural eselon Ilb.
(2)Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon Illb.
(3)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural csclon IVa. Pasal 8 BABV ES ELON
(2)Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1)Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari : a. Kepala Satuan; b. Sekretariat, terdiri atas : 1. Subbagian Program; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian dan Kepegawaian. c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri atas: 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. d. Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas: 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; 2. Seksi Kerjasama. c. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas : 1. Seksi Pelatihan Dasar; 2. Seksi Teknis F'ungsional. f. Bidang Perlindungan Masyarakat, tcrdiri atas : 1. Seksi Satuan Linmas; 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat. g. Kelompok Jabatan Fungsional. h. Unit Pelaksana Satpol PP. Pasal 7 BAB TV SUSUNAN ORGANISASI Rincian tugas dan fungsi dan tata kerja Kepala Satuan, Sekretariat dan Bidang serta rincian tugas Subbagian dan Seksi di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN,

Pasal 6

f. Pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan pcraturan perundang- undangan. (l) Dalarn hal pengangkatan dan pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 belum dilaksanakan, maka pejabat yang lama tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai diangkat dan dikukuhkan pejabat baru serta dapat menggunakan anggaran yang sudah ada sampaiberakhirnya Tahun Anggaran berjalan. pembiayaan Satpol PP berasal dari Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah dan sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikat.

BAB IX

Sumber-surnber

Pasal 11

PEMBlAYAAN BABVIII

(1)Kepala Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(2)Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan KepaJa Seksi Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pasal 10BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
(1)Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2} Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l} kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3)Kelompok jabatan fungsional, terdiri atas: a. Tenaga fungsional polisi pamong praja; b. Jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya,
(4)Jumlah ienaga Iungsional sebagaimana dimaksud pada ayaL (3) huruf a ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh scorang tenaga Iungsional senior yang ditunjuk.
(5)Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

BABVI KELOMPOK JABATAN F'UNGS[ONAL NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRl HILIR PROVINS! RIAU (11.69.C/2014)LEMBARANDAERAH KABUPATEN INDRAGTRI HILIR TAHUN 2014 NOMOR 13 H. ALIMUDDIN. RM Diundangkan di Tembilahan pada tanggal 215" 1'()Ve()'JC3~ 7-0""I SEKRETARIS DAERAH ~ KABUPATE RAGIRI HILIR, 1 Ditetapkan di Tembilahanpada tanggal 2-5 rfCl/t!'11!iE'2- -io 11 1 BUPATl INDRAGIRI HILIRf-- rff ~H. MUHAMMAD WARDAN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten l ndragiri Hilir. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Pasal 19

Dengan berlakukannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan dalam Pasal 2 huruf h dan Pasal 24, 25, 26 dan pasal 26A Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 31), sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2013 tcnlang Perubahan Kedua Atas Pcraturan Dacrah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabuapten Indragiri Hilir Tahun 2013 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABX

Pasal 13

(2} Peraturan Daerah ini akan dievaJuasi paling lama setelah 2 (dua} tahun pelaksanaanya.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…