DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 147

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, 2. Ketentuan Pasal 4 diubah, 3. Ketentuan Pasal 8 diubah, 4. Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 Pasal baru, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B. 5. Ketentuan Pasal 9 diubah, 6. Ketentuan Pasal 10 diubah, 7. Ketentuan Pasal 11 dihapus, 8. Ketentuan Pasal 12 dihapus, 9. Ketentuan Pasal 13 dihapus, 10. Ketentuan Pasal 14 diubah, 11. Ketentuan Pasal 16 diubah, 12. Ketentuan Pasal 17 diubah, 13. Ketentuan Pasal 18 diubah, 14. Ketentuan Pasal 19 dihapus, 15. Ketentuan Pasal 20 dihapus, 16. Ketentuan Pasal 21 diubah, 17. Ketentuan Pasal 22 diubah, 18. Ketentuan Pasal 23 diubah, 19. Ketentuan Pasal 24 dihapus, 20. Ketentuan Pasal 25 dihapus, 21. Ketentuan Pasal 30 diubah, 22. Ketentuan Pasal 31 dihapus, 23. Ketentuan Pasal 32 diubah, 24. Ketentuan Pasal 33 diubah, 25. Ketentuan Pasal 34 dihapus, 26. Ketentuan Pasal 35 dihapus, 27. Ketentuan Pasal 36 dihapus, 28. Ketentuan Pasal 37 dihapus, 29. Ketentuan Pasal 38 dihapus, 30. Ketentuan Pasal 39 dihapus, 31. Ketentuan Pasal 40 dihapus, 32. Ketentuan Pasal 41 dihapus, 33. Ketentuan Pasal 49 diubah, 34. Ketentuan Pasal 50 diubah, 35. Ketentuan Pasal 52 diubah, 36. Ketentuan Pasal 55 dihapus, 37. Ketentuan Pasal 56 dihapus, 38. Ketentuan Pasal 57 dihapus, 39. Ketentuan Pasal 58 dihapus, 40. Ketentuan Pasal 59 diubah, 41. Ketentuan Pasal 61 diubah, 42. Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 Pasal, yakni Pasal 61A, 43. Ketentuan Pasal 66 diubah, 44. Ketentuan Pasal 67 diubah, 45. Ketentuan Pasal 68 diubah, 46. Ketentuan Pasal 69 diubah, 47. Ketentuan Pasal 71 diubah, 48. Ketentuan Pasal 76 diubah, 49. Ketentuan Pasal 81 diubah, 50. Ketentuan Pasal 93 diubah, 51. Ketentuan Pasal 94 diubah, 52. Ketentuan Pasal 95 diubah,

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475), g: Cs a. b. 2. 3. 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952), 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038), 5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080), 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216), 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 8. Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354), Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257), 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184): Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1799): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1766): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kebutuhan, Persyaratan dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 150), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kebutuhan, Persyaratan dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 151), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152), 4 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 968): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560): Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 4 Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 2
3.Kabupaten adalah wilayah kerja Perangkat Daerah yang terdiri atas wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
4.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. . Penyelenggaraan adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang 6. bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan. . Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7. Kabupaten Indragiri Hilir yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. . Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir8. yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah selaku Instansi Pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan. . Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data9. kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. Pejabat Fungsional Administrator Database Kependudukan yang selanjutnya disebut ADB Kependudukan, adalah PNS yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Data Warehouse. Pejabat Fungsional Operator SIAK yang selanjutnya disebut Operator SIAK, adalah PNS yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak untuk mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk oleh masyrakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah Pembangunan dan kemasyarakatan di desa/kelurahan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 9 k 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan kriteria dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia. Orang Asing adalah Orang bukan Warga Negara Indonesia. Izin Tinggal terbatas adalah Izin tinggal yang diberikan kepada. Orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami- istri. atau sumi, istri dan anaknya, atau ayah dan dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Angggota keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga. Kepala Keluarga adalah:

a.orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
b.orang yang bertempat tinggal sendiri: atau
c.kepala kesatriaan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Personalisasi adalah pencetakan dokumen KTP Elektronik dengan memasukkan biodata, pas photo, sidik jari telunjuk kiri-kanan, dan tanda tangan penduduk. 4 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran data dan identitas seseorang. Identifikasi adalah proses untuk menentukan ketunggalan identitas seseorang melalui pemadanan sidik jari 1: N dipusat data Kementrian Dalam Negeri. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat PPS adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Akta Pencatatan Sipil adalah catatan autentik hasil pencatatan tentang peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak/adopsi, kematian, ganti nama, serta peristiwa penting lainnya. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Pindah datang penduduk adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Kartu Identitas Anak, yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Intansi Pelaksana. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggaraan dan instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. Data pribadi adalah data perseorangn tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Kantor Urusan Agama kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam. 3 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disebut UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unit pelayanan urusan Administrasi Kependudukan di tingkat kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Petugas Khusus terdiri atas petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas keamanan negara. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas yang selanjutnya disingkat SKPTI adalah identitas sementara yang diberikan kepada Penduduk Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Orang Terlantar, Komunitas Terpencil serta Penduduk yang Menempati Kawasan Hutan, tanah negara dan/atau tanah dalam kasus Pertanahan sebagai pengganti tanda identitas sampai diterbitkannya Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk elektronik, Kartu Identitas Anak, dan kutipan akta-akta pencatatan sipil. Register Akta Pencatatan Sipil adalah daftar yang membuat data autentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak yang diterbitkan serta disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang- undangan. Kutipan Akta Pencatatan sipil adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta pencatatan sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Lahir Mati adalah kelahiran bayi dan kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukan tanda-tanda kehidupan. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sistem Kearsipan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Sikminduk adalah sistem informasi Arsip secara nasional yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang menggunakan sarana jaringan komunikasi data administrasi kependudukan. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasan keluarga orang tua wali yang sah atau orang lain vang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Perubahan nama adalah perubahan nama sebagai identitas diri berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatat pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin. 1 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. Pembetulan akta dalam pembetulan akta pencatatan sipil oleh pejabat pencatatan sipil terhadap akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada saat akta sudah selesai proses baik sebelum diserahkan atau sudah diserahkan kepada subyek akta. Pembatalan akta adalah pembatalan akta pencatatan sipil berdasarkan putusan pengadilan atas akta yang mengalami cacat hukum karena dalam proses pembuatannya didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perceraian adalah putusnya hubungan suami istri berdasarkan putusan pengadilan. Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan ikatan suami isteri dalam suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan. Pembatalan Perceraian adalah bersatunya kembali suami isteri dalam ikatan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan. Perubahan Kewarganegaraan adalah penetapan hukum dari instansi yang berwenang untuk memberikan persetujuan pemberian kewarganegaraan yang berbeda dengan kewarganegaraan sebelumnya. Pencatatan Perubahan kewarganegaraan adalah keseluruhan proses pelaporan kegiatan yang meliputi permohonan penelitian berkas dan persyaratan yang diperlukan serta melakukan proses pencatatan pinggir pada akta kelahiran atau akta perkawinan terhadap orang yang telah melakukan perubahan kewarganegaran baik Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing. Kehilangan Kewarganegaraan adalah apabila seseorang Warga Negara Indonesia yang berada di dalam negeri atau diluar negeri menyatakan keinginannya atas kemauan sendiri untuk menjadi Warga Negara Asing dan melepas status Warga Negara Indonesia. Naturalisasi adalah proses perubahan pewarganegaraan bagi penduduk Warga Negara Asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia. Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Kewarganegaraan Ganda Terbatas adalah kewarganegaraan yang dilahirkan dari perkawinan campuran yang sah menurut undang-undang yang usianya belum mencapai delapan belas tahun. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Camat merupakan pimpinan kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota Camat berkedudukan sebagai Koordinator penvelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya, yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Pelavanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan 76. 17. 78. dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi. Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penduduk tinggal terbatas. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disebut dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah pernvataan yang dibuat oleh orang tua kandung/ wali/ pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/ wali/ pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
1. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1).
(2).
(3).

Pasal 4

Penyelenggara Administrasi Kependudukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Tanggung jawab dan wewenang penyelenggara administrasi kependudukan adalah sebagai berikut:

a.koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,
b.pembentukan instansi pelaksana yang bertugas melaksanakan Administrasi Kependudukan, Cc. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
d.pembinaan dan sosisalisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,
e.pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan,
f.penugasan atau dengan nama lain kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan,
g.pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala daerah penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, dan
h.koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.
1. 3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Instansi Pelaksana sesuai tugas dan tanggung jawabnya wajib menerbitkan Dokumen Kependudukan sebagai berikut: 5

(2)penerbitan biodata penduduk, kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), surat keterangan tempat tinggal (SKTT), surat keterangan pindah datang WNI/orang asing dalam wilayah NKRI, surat keterangan pindah WNI (SKP WNI), surat keterangan pindah ke luar negeri (SKP LN), surat keterangan datang dari luar negeri, kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, . kutipan akta pengakuan anak, pencatatan pengesahan anak, pencatatan pengangkatan anak, pencatatan perubahan nama, pencatatan perubahan status kewarganegaraan, surat keterangan lahir mati WNA, surat keterangan kematian (bagi orang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/ atau tidak jelas identitasnya),
1. t.surat Keterangan pembatalan perkawinan, dan
2. u.surat keterangan pembatalan perceraian. a. b. d. e. f 1 1 m. n. P. r. s. Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut: 4

Pasal 8A

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

(1)
(2)
(3)
(4)pencatatan biodata penduduk, penerbitan Kartu Keluarga, penerbitan KTP-el, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), penerbitan surat keterangan kependudukan, pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, dan pendataan penduduk non permanen. a. b. d. e. f. 8

Pasal 8B

Instansi Pelaksana melakukan pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A. Pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendaftaran daring maupun pendaftaran manual. Pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SIAK dan Sistem Informasi lain pendukung pelayanan yang dikembangkan Instansi Pelaksana. Dokumen yang digunakan sebagai persyaratan pengajuan pendaftaran penduduk yang berbahasa asing, harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah tersumpah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)Pelayanan pendaftaran penduduk melalui pendaftaran daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1). Pencatatan biodata Penduduk dilakukan terhadap:
1. a.warga negara Indonesia di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir,
2. b.warga Negara Indonesia yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah, dan C. orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
(2)Selain pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pencatatan biodata dilakukan terhadap WNI di luar negeri.
(3)Setelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana menerbitkan biodata penduduk.

6.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1). Instansi Pelaksana melakukan pencatatan biodata penduduk setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
1. a.surat pengantar dari desa/kelurahan,
2. b.dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, dan
3. c.bukti pendidikan terakhir.
(2). Instansi Pelaksana melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI yang datang dari luar negeri karena pindah setelah penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
1. a.dokumen perjalanan Republik Indonesia, dan
2. b.surat keterangan pindah dari perwakilan Republik Indonesia.
(3). Instansi Pelaksana melakukan pencatatan biodata penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap setelah penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
1. a.dokumen perjalanan, dan
2. b.kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.
(4). Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Warga Negara Indonesia yang sudah memiliki NIK.
(5). Instansi Pelaksana melakukan pencatatan biodata penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap, setelah penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
1. a.dokumen perjalanan,
2. b.surat keterangan tempat tinggal, dan
3. c.kartu izin tinggal tetap.
  1. 7.Ketentuan Pasal 11 dihapus.
  2. 8.Ketentuan Pasal 12 dihapus.
  3. 9.Ketentuan Pasal 13 dihapus. k
  4. 10.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
(1).
(2).
(3).
(4).
(5).
(6).
(7).
(8).

Pasal 14

Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) wajib melaporkan kepada instansi pelaksana untuk dicatat perubahan biodatanya. Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:

a.surat pernyataan perubahan data kependudukan,
b.formulir perubahan biodata penduduk warga negara Indonesia,
c.formulir perubahan biodata orang asing tinggal terbatas, atau
d.formulir perubahan biodata orang asing tinggal tetap. Pencatatan perubahan biodata penduduk di desa dilakukan dengan tata cara:
a.penduduk mengisi dan menandatangani surat pernyataan perubahan data kependudukan dan formulir perubahan biodata penduduk warga Negara Indonesia,
b.petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, C. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan, dan
d.kepala desa/lurah menandatangani formulir perubahan biodata penduduk. Pencatatan perubahan biodata penduduk di instansi pelaksana dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data kedalam database kependudukan. Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah. Pencatatan perubahan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di intansi pelaksana dengan tata cara:
a.orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas mengisi dan menandatangani surat pernyataan perubahan data kependudukan dan formulir perubahan biodata orang asing tinggal terbatas,
b.orang asing yang memiliki izin tinggal tetap mengisi dan menandatangani surat pernyataan perubahan data kependudukan dan formulir perubahan biodata orang asing tinggal tetap, C. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk, dan
d.petugas registrasi menandatanggani formulir perubahan biodata orang asing dan merekam kedalam database kependudukan. Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata orang asing yang telah berubah. Perubahan biodata Penduduk dan WNI diluar negeri harus memenuhi persyaratan dokumen atau bukti perubahan biodata. Ki
1. 11.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Setiap penduduk wajib memiliki NIK. NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

12.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1).
(2).
(3).
(4).

Pasal 17

Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada instansi pelaksana. Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada instansi pelaksana. Pelaporan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan Kartu Keluarga dan hanya boleh didaftarkan dalam 1 (satu) Kartu Keluarga. Perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

13.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1).
(2).

Pasal 18

Penerbitan Kartu Keluarga baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a.buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian:
b.surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia,
c.surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh disdukcapil kabupaten/kota bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia karena pindah,
d.surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan administrasi kependudukan, dan
e.petikan keputusan presiden tentang kewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan. Penerbitan Kartu Keluarga baru untuk penduduk orang asing harus memenuhi persyaratan:
a.izin tinggal tetap, L

(3).
(4).
(5).
(6).
1. b.buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain, dan
2. c.surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:
3. a.Kartu Keluarga lama, dan
4. b.surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Penerbitan Kartu Keluarga karena hilang atau rusak bagi Penduduk Warga Negara Indonesia harus memenuhi persyaratan:
5. a.surat keterangan hilang dari kepolisian atau Kartu Keluarga yang rusak, dan
6. b.KTP-el. Penerbitan Kartu Keluarga karena hilang atau rusak bagi penduduk orang asing harus memenuhi persyaratan:
7. a.surat keterangan hilang dari kepolisian atau Kartu Keluarga yang rusak:
8. b.kartu izin tinggal tetap,
9. c.KTP-el. Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penerbitan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati.
  1. 14.Ketentuan Pasal 19 dihapus.
  2. 15.Ketentuan Pasal 20 dihapus.
  3. 16.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1).
(2).
(3).
(4).

Isi peraturan

Teks147PDFHirarki

Memuat teks peraturan…