DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini berisi 10 (sepuluh) Bab dan 23 (dua puluh tiga) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Hak Dan Kewajiban; Wewenang Perangkat Daerah; Larangan; Pengawasan; Pendanaan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara’ Republik Indonesia Nomor 5248);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6856):
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; ({Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR dan BUPATI INDRAGIRI HILIR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 10. 12. 13. 14. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutmya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah warga miskin Kabupaten Indragiri Hilir baik secara individu maupun kelompok. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukumberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam pemberii:an Bantuan Hukum. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 2. 3. 4.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah selaku penyelenggara Bantuan Hukum déelam rangka memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum untuk terlaksananya penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah. 5. 6. 7. 8.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah memberikan kesempatan yang merata pada warga miskin untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi : remo Ao op

(1)
(2)
(3)
(4)Penyelenggaran Bantuan Hukum; hak dan Kewajiban; wewenang perangkat daerah, larangan; pengawasan; pendanaan; penvidikan ketentuan pidana;

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

Bantuan Hukum diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penerima Bantuan Hukum melalui Pemberi Bantuan Hukum. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a.Litigasi, meliputi:
1. 1.Perkara Perdata, upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
2. 2.Perkara Pidana, penyidikan, persidangan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
3. 3.Perkara Tata Usaha Negara, pemeriksaan pendahuluan, putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
b.Non litigasi, meliputi : . Penyuluhan Hukum; . Konsultasi Hukum; . Investigasi Perkara; . Penelitian Hukum; . Mediasi; . Negosiasi; . Pemberdayaan Masyarakat; . Pendampingan diluar Pengadilan; dan . Drafting Dokumen Hukum. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunvai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus. Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1),Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat :
1. a.mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon Bantuan Hukum dan uraian singket mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
(5)
(6)
(1)
(2)
(3)
1. b.menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
2. c.melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. Pemerintah Daerah menetapkan besaran biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Bantuan Hukum_ dilaksanakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

a.berbadan hukum;
b.terakreditasi;
c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d.memiliki pengurus; dan
e.memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata mat pun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Tata cara pengajuan permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB I

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum berhak :

a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d.melakukan pengaduan terhadap layanan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pelaksana Bantuan Hukum, apabila_ tidak mendapatkan haknya. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat disampaikan oleh pihak keluarga dan/atau kerabat Penerima Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum wajib : a. b. menyampaikan identitas, bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum, dan membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…