DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 26 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 8 (Delapan) bab dan 17 (tujuh belas) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Tujuan Pesantren, Penyelenggaraan Pesantren, Dukungan Dan Fasilitasi, Pendanaan, Kerja Sama, Peran Serta Masyarakat, dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan Pendidikan melalui Pesantren di Kabupaten Indragiri Hilir perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah guna meningkatkan kualitas Pesantren sesuai tradisi dan kekhasannya;
c.bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannnya dapat memberikan fasilitasi dukungan pelaksanaan terhadap fungsi Pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan Masyarakat kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Mengingat 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); � i
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 1 9 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 ten tang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 3 1 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1405); 1 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma bad Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR dan BUPATI INDRAGIRI HILIR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten lndragiri Hilir.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3.Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Daerah.
5.Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan dan organisasi masyarakat islam dan juga masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.
6.Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis kitab kuning secara berjenjang dan terstruktur.
7.Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
8.Ma had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis kitab kuning secara berjenjang dan terstruktur.
9.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10.Kiyai, Tuan Guru, Buya atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren. 1 1 . Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren. 1 2 . Masyarakat adalah perorangan, kelompok atau lembaga yang merupakan penduduk Daerah dan mengembangkan diri secara sosial untuk kepentingan Daerah dan mempunyai perhatian dan peranan dalam pendidikan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah dalam rangka memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Pesantren dalam melaksanakan fungsinya sesuai kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

a.tujuan Pesantren;
b.penyelenggaraan Pesantren;
c.dukungan dan fasilitasi;
d.pendanaan;
e.kerja sama; dan
f.peran serta Masyarakat.

BAB II

TUJUAN PESANTREN

Pasal 4

Penyelenggaraan Pesantren dilakukan dalam rangka mencapai tujuan menyiapkan Santri dengan kondisi:

a.akhlak mulia;
b.kedalaman ilmu agama Islam;
c.keteladanan;
d.kecintaan terhadap tanah air;
e.kemandirian;
f.keterampilan; dan
g.wawasan global.

Pasal 5

Selain tujuan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Penyelenggaraan Pesantren diharapkan:

a.membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama di Daerah; dan
b.meningkatkan kualitas hidup Masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial Masyarakat di Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 6

( 1) Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan berdasarkan kekhasan Daerah, tradisi dan kurikulum Pendidikan masing-masing.

(2)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus memenuhi unsur paling sedikit :
1. a.Kiai;
2. b.Santri yang bermukim di Pesantren;
3. c.pondok atau asrama;
4. d.masjid atau musala; dan
5. e.kajian kitab kuning atau dirasah islamiah.

Pasal 7

Fungsi Pesantren meliputi :

a.pendidikan;
b.dakwah;dan
c.pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 8

( 1) Pesan tren dalam fungsi Pendidikan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a menyelenggarakan :

a.pendidikan formal; dan
b.pendidikan non formal.

(2)Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.satuan Pendidikan Muadalah;
2. b.satuan Pendidikan Diniyah Formal; dan
3. c.ma had Aly.
(3)Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b meliputi:
1. a.pengkajian kitab kuning; dan
2. b.bentuk lainnya yang terintegrasi dengan Pendidikan umum. t'

Pasal 9

( 1 ) Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b menyelenggarakan kegiatan :

a.upaya mengajak Masyarakat menjalankan ajaran Islam dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
b.mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
c.menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2)Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren harus menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat, memperhatikan tradisi dan kebudayaan Masyarakat, mengikuti perkembangan yang ada di Masyarakat dan menjaga kerukunan hidup umat beragama; dan
(3)Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran, ceramah, kajian, seni dan budaya, bimbingan dan keteladanan dan/ atau pendekatan lainnya.

Pasal 10

( 1 ) Pesantren dalam fungsi pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan Masyarakat.

(2)Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan Masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
(3)Pemberdayaan Masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan Masyarakat;
2. b.penguatan ekonomi rumah tangga dan kesejahteraan keluarga;
3. c.pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan; dan/ atau
4. d.pengembangan program lainnya.
(2)Dukungan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.memberikan bantuan program dan/ atau pembiayaan kepada Pesantren;
2. b.memberikan masukan kepada penyelenggara Pesantren;
3. c.mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
4. d.mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
5. e.mendorong terbentuknya wahana Pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam Masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
6. f.memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…