DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

- Dalam Peraturan ini berisi 17 (tujuh belas) bab dan 34 (tiga puluh empat) pasal diantaranya membahas tentang Ketentuan Umum; Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penanaman Modal; Kebijakan Penanaman Modal Daerah; Bentuk Badan Usaha; Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Hak; Kewajiban; Dan Tanggung Jawab Penanam Modal, Pelayanan Penanaman Modal; Sistem Informasi Dan Pengolahan Data; Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal; Promosi Penanaman Modal; Pembinaan Dan Pengawasan Penanaman Modal; Kerjasama Dan Kemitraan Penanaman Modal; Hilirisasi Produk Penanaman Modal; Peran Serta Masyarakat; Penyelesaian Sengketa; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu.

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii Indragiri Hilir dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang a Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330).
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro , Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916); 11.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
12.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); 15.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR dan BUPATI INDRAGIRI HILIR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

6.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
8.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing.
9.Promosi Penanaman Modal adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
10.Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
11.Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
12.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 3. 4. undangan. 5. vy
13.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Usaha Mikro Kecil dan Menengahyang selanjutnya disingkat dengan UMKM adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Daerah.
15.Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat yang mengintegrasikan berbagai layanan publik dari berbagai instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negera/ Badan Usaha Milik Daerah dan swasta dalam satu lokasi, bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, jangkauan, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
16.Tenaga Kerja Lokal adalah masyarakat yang berasal dari Daerah dan/atau berdomisili di Daerah.
17.Peta potensi investasi adalah representasi visual yang menyajikan informasi mengenai peluang dan potensi investasi di Daerah, termasuk sektor-sektor ekonomi yang menjanjikan dan sumber daya yang tersedia.

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas : kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Penanam Modal: kebersamaan; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; kemandirian; dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah.Spm me ae op

Pasal 3

Sasaran Penanaman Modal adalah untuk :

a.meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
b.meningkatkan sarana pendukung Penanaman Modal;
c.meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
d.meningkatkan jumlah Penanam Modal; dan
e.meningkatkan realisasi Penanaman Modal.

Pasal 4

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.

Pasal 5

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
b.menciptakan lapangan kerja;
c.meningkatan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah; f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan ve
h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nh

Pasal 6

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari : kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penanaman Modal; kebijakan Penanaman Modal Daerah; bentuk badan usaha; perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal; hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal: pelayanan Penanaman Modal; sistem informasi dan pengolahan data; insentif dan kemudahan Penanaman Modal; Promosi Penanaman Modal; pembinaan dan pengawasan Penanaman Modal; kerjasama dan kemitraan Penanaman Modal; hilirisasi produk Penanaman Modal; . peran serta masyarakat; penyelesaian sengketa; dan pendanaan.SF rR mp ao op A. 1 m.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANAMAN MODAL

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal meliputi: penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal; pembuatan Peta potensi investasi; penyelenggaraan promosi Penanaman Modal; pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang Penanaman Modal; pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; dan pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat Daerah. a. d. e.

BAB III

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal, melalui upaya:
1. a.mendorong terciptanya iklim usaha di Daerah yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah; dan b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal yang didasarkan kepada kewenangan, kebutuhan dan kemampuan Daerah.
(2)Dalam menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
1. a.memberi perlakuan yang sama bagi setiap Penanam Modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional;
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan Perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada koperasi dan UMKM.
(3)Kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam RUPMD. ve ™ f
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)

BAB IV

BENTUK BADAN USAHA

Pasal 9

Penanaman Modal dalam negeri di Daerah dapat berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanam Modal asing di Daerah wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing yang melakukan Penanaman Modal di Daerah dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :

a.mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
b.membeli saham; dan
c.melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Pasal 10

Perencanaan Penanaman Modal di Daerah ditetapkan dalam RUPMD. RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arah, strategi dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah. RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: rencana umum Penanaman Modal nasional; rencana umum Penanaman Modal provinsi; rencana pembangunan jangka panjang Daerah; rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan prioritas pengembangan potensi Daerah. Penyusunan dan penetapan RUPMD selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati. ogo op

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…