Dalam Peraturan Daerah ini berisi 5 (lima) Bab dan 41 (empat puluh satu) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Publik; Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kamunikasi Dan Informatika Dengan Sistem Pemerintahan Berbasis - Elektronik, Pasal 18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945: Undang-Undang Nomor & Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Dserah Tingkat II Indragin Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lirgkungan Propinsi Sumatera Tengah (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2572): Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1391: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843): Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4846|: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 5. 1G. 11. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791: Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53448): Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sister Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas kehumasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berila Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 1315: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 474): 7. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR dan BUPATI INDRACIRI HILIR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang berbasis elektronik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliput :
BAB II
Pernerintah Daerah menyediakan sarana komunikasi dan informasi dalam rangka penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2, dengan melakukan kerjasama dan fasilitasi kegiatan dengan pihak yang terkait. Kerjasama dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penyebarluasan informasi. Kerjasama dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
BAB ILL
Pengelolaan SPBE dilakukan secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Pengelolaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
Kerangka pemikiran dasar (E-Government conceptual framework) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2! huruf a, merupakan usulan cetak biru pengembangan (E-Government blue prini| yang meliput :
Rencana induk SPBE Pemerintah Daerah sebapaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus selaras dengan rencana pembangunan Daerah. Rencana induk (SPBE Pernerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau paling sedikit 2 (duaj tahun sekali, Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk E-Government Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Pemerintah Daerah terdiri atas: a. jaringan Intra Pemerintah Daerah: dan
Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dibangun, dikembangkan, dan dipelihara oleh Dinas. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat teknologi informasi dan komuriikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Membuka PDF…