DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 16 (enam belas) Bab dan 116 (seratus enam belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Keanggotaan BPD; Pemilihan Anggota BPD; Fungsi dan Tugas BPD; Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD; Peraturan Tata Tertib BPD; Kedudukan dan Hubungan BPD Dengan Lembaga Lain Di Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Peningkatan Kapasitas BPD; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Badan Permusyawaratan Desa. 1.2.

Pasal 18

ayat

(6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoresia Nomor 2754): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801): . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495): 10.11, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63211 6. a Peraturan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Namor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186): 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093), Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Dan BUPATI INDRAGIRI HILIR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN UMUM Pasai 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.2.3.4 10.11.12. Daerah adalah Kabupaten Indragin Hilir. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragri Hilir. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebutan lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan repbuhk indonesia. 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 9 Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemenntah Daerah. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemeriniahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonorni daerah, dan menyelenggarakan tugas Pemerintahan. Pemilihan Anggota BPD adalah proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa secara demokratis melalui musyawarah perwakilan. 13.14.15.16.17.18,19.20.21.22.23.24. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Desa dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan, dipimpin oleh satu ketua RT.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah merupakan Lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga diwilayah kerjanya dalam pelayanan pemerintah desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa. Dusun adalah bagian wilayah kerja pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun. Wilayah pemilihan adalah wilayah dalam Desa seperti wilayah Dusun, RW dan RT. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan atas persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Perulihan untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemungutan Suara. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daitar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Permnilih Tetap terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan BPD. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk membenkan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa. Pasal 3 Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk : a.b.Cc. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. Pasal 4 Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah meliputi : a.b. keanggotaan BPD, pemilihan Anggota BPD:
(1)(2)(3)(4) kelembagaan BPD: fungsi dan tugas BPD, hak, kewajiban dan wewenang BPD: peraturan tata tertib BPD, kedudukan dan hubungan BPD dengan lembaga lain di Desa, pembinaan dan pengawasan, peningkatan kapasitas BPD, dan pendanaan. f.1. BAB II KEANGGOTAAN BPD Paragraf 1 Anggota BPD Pasal 5 Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa. Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah wilayah dusun dalam desa. Paragraf 2 Alokasi Jumlah Anggota BPD Pasal 6 Alokasi jumlah anggota BPD di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal S5 ayat
(3)ditetapkan dengan rincian sebagai berikut : a.b. jumlah penduduk dibawah 4.000 (empat ribu) jiwa anggotanya sebanyak 5 (lima) orang: jumlah penduduk 4.000 tempat ribu) jiwa sampai dengan 6.000 (enam ribu) jiwa anggotanya sebanyak 7 (tujuh) orang, dan jumlah penduduk diatas 6.000 fenam ribu) jiwa anggotanya scbanyak 9 Sembilan) orang. 7 Paragraf 3 Ketentuan Pembagian Wilayah Untuk Keterwakilan BPD Pasal 7 Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui : a.b. pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah, dan pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan. Pasai 8
(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 7

huruf a, dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah dusun dalam desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat

(4).
(2)(3)(4)(e)(3)UD)2 Tata cara penetapan jumlah anggota BPD secara proporsional dari masing- masing Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(4)adalah sebagai berikut : JPDusun X (JBPD- IWP) -:jlh anggota JP Desa BPD dusun Jika hasil penjumlahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdapat angka di belakang koma yang memiliki nilai antara 1 sampai dengan 5, maka pembulatannya adalah ke bawah dan jika angka dibelakang korna memiliki nilai antara 5 sampai dengan 9, maka pembulatannya adalah ke atas. Paragraf 4 Pengisian Anggota BPL) Pasal 9 Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7

huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD. Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (Ii) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih. BAB III Pemilihan Anggota BPD Bagian kesatu Umum Paragraf 1 Persiapan Pasal 10 Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam

BAB III

Pemilihan

Pasal 8

ayat

(1)dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang dengan ketentuan sebagai berikut : a. untuk anggota BPD yang akan dipilih berjumlah 5 (lima) orang, Panitia yang ditetapkan berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa sebanyak 1 (satu) orang dan unsur masyarakat sebanyak 6 (enam) orang, b. untuk anggota BPD yang akan dipilih berjumlah 7 (tujuh) orang, Panitia yang ditetapkan berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa sebanyak 2 (dua) orang dan unsur masyarakat sebanyak 7 (tujuh) orang, c. untuk anggota BPD yang akan dipilih berjumlah 9 (sembilan) orang, Panitia yang ditetapkan berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa sebanyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat sebanyak 8 (delapan) orang. 9 1 8
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)merupakan wakil dari Dusun dan ditetapkan secara proporsional yang memperhatikan jumlah penduduk pada masing-masing Dusun dengan rumusan sebagai berikut : JP Dusun X JUM - Hh Panitia yang berasal JP Desa dari Dusun (M Jika hasil penjumlahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)terdapat angka di belakang koma yang memiliki nilai antara 1! sampai dengan 5, maka pembulatannya adalah ke bawah dan jika angka dibelakang koma memiliki nilai antara 5 sampai dengan 9, maka pembulatannya adalah ke atas. a Pasal 11
(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10

ayat

(1)terdiri dari : a. ketua dijabat oleh anggota yang berasal dari Perangkat Desa: b. sekretaris: c. bendahara: dan d. anggota.
(2)Sekretaris dan Bendahara Panitia Pengisian Anggota BPD dipilih oleh anggota Panitia Pengisian Anggota BPD. (35 Panitia Pengisian Anggota BPD mempunyai tugas : a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan: merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Kepala Desa, melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih: menetapkan KPPS melalui surat keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD:mensosialisasikan kepada KPPS dan masyarakat Desa tentang pelaksanaan pemilihan anggota BPD: f. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon: menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan: menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan: menetapkan tata cara dan pengawasan pelaksanaan kampanye: 5». memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan Suara, k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan: Il. menetapkan calon anggota BPD terpilih, dan m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. li.. Pasat 12 Biaya pemilihan anggota BPD berasal dari APBDes. Pasal 13 KPPS sebagaimana dimaksud pada

Pasal 11

ayat 3 huruf d bertugas antara lain: menyampaikan undangan kepada pemilih melaksanakan proses pemungutan suara di TPS. melakukan penghitungan suara di TPS, melaporkan hasil penghitungan suara paling lama 1 (satu) hari setelah penghitungan suara. pn KP Pasal 14

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11

ayat (I) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 5 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

(2)Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD. (3(1)(2)(3)(1)(2)(3)(dl)(2)(1) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rnasa keanggotaan BPD berakhir. Pasal 15 Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemiihan langsung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5

ayat

(1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. Datamn hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagarmana dimaksud dalam

Pasal 5

ayat

(1), calon angpota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih. Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak. Paragraf 2 Penetapan Pemilih Pasal 16 Unsur masyarakat yang mempunya! hak pilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat
(1), harus terdaftar sebagai pemilih, Pemulih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memenuhi syarat: a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan anggota BPD sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih: b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:dan d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 fenam) bulan sebelum hari pemungutan suara. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), tidak dapat menggunakan hak memilih. Pasal 17 Unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada

Pasal 15

ayat

(2), adalah Kepala Keluarga dan harus terdaftar sebagai pemilih dengan syarat sebagai berikut : a. penduduk Desa yang telah memiliki Kartu Keluarga dan terdaftar sebagai Kepala Keluarga: b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, Cc. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:dan d. telah mermliki Kartu Keluarga sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum han musyawarah perwakilan dilaksanakan yang dibuktikan dengan membawa Kartu Keluarga. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), budak dapat menggunakan hak memilih. Pasal 18 Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pihh.
(2)Pemilih perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memenuhi
(3)(1)(2)(1)(2)(1)(2) syarat : a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan anggota BPD sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih, b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, Cc. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:dan d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara, Pemilih perempuan yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), tidak dapat menggunakan hak memilih, Pasal 19 Pendataan pemilih dilakukan berdasarkan data KK oleh masing-masing Ketua RT. Berdasarkan pendataan pemilih sebagaimana dimasud pada ayat
(1), Panitia Pengisian anggota BPD menyusun daftar pemilih dan menetapkan DPS berdasarkan Dusun. Pasal 20 DPS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19

ayat

(2), diumumkan oleh Panitia Pengisian anggota BPD pada tempat-tempat yang mudah dilihat masyarakat. Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan selama 6 (enam) hari. Pasal 21 Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…