DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini terdiri atas 11 (sebelas) pasal yang menjabarkan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pertangeungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pasal 18 ayat

(6)Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754); . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421}, 3. . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. a . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ({Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398}; 5. a . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 9987}, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679}; 6. a . Peraturan Pemernntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 7. . Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 8. . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan ({Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelotaan Keuangan Badan Layanan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 9. 10.El,12.13.14,15.16.17.18,19,20, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Admuimnistratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057}; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279}; a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomer 450); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten [ndragin Hilir Tahun Anggaran 2021 {Lembaran Daerah Kabupaten Indragin Hilir Tahun 2020 Nomor 7}; Peraturan Daerah Kabupaten Indragir) Hilir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 1); Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Normor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragin Hilir Tahun 2021 Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR dan BUPATI INDRAGIRI HILIR MEMUTUSKAN ; Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemenksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, vakni sebagai berikut : laporan perubahan saido laporan operasional;neraca;laporan arus kas; dan laporan realisasi anggaran; a. anggaran lebih; b. laporan perubahan ekuitas; €.f. catatan atas laporan keuangan. g.
(2)Laporan Keuangan Pemerntah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah sebagaimana tercantum dalam Buku I, fi dan Ill, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini, yang terdin dan : Buku I, terdiri atas 1. Lampiran I Lampiran I.1 Lampiran [.2 Lampiran I.3 Laporan Realisasi Anggaran; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran |.4 Buku IJ], terdin atas 1. Lampiran II 2, Lampiran II] 3. Lampiran IV 4. Lampiran V 3. Lampiran VI 6. Lampiran VII 7. Lampiran VIII 8. Lamynran IX 9. Lampiran X 10.Lampiran XI 11.Lampiran XI] 12.Lampiran XIII 13.Lampiran XIV 14.Lampiran XV i5.Lampiran VI 16.Lampiran XVII 17.Lampiran XVII 18.Lampiran XIX Buku III, terdiri atas 1, Lampiran XX yang terdiri dari: Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta asil dan sub kepatan beserta keluaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekurtas; Neraca;Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Prutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Penyisihan Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah; Lampiran X2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi} Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah; 2, Lampiran XX] : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; 3. Lampiran XX7 : Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan, Perjabatan, 4. Lampiran XXIII : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Pasal 2 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat
(1)huruf a Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut - a. pendapatan Rp. 1.974.837.316.310,57 b. belanja Rp. 1.592,352.043.518,71 surplus Rp. 998.746.722.081 ,86 c. pembiayaan- penerimaan Rp. 116.209.613.684,33 - pengeiuaran Rp. 0,00 pembhiayaannetto Rp. 116,.209.613.684,33 SiLPA tahun berkenaan Rp. 214.956,335.766,19 Pasal 3 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut : 1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 16.880.989.688,43 (enam belas milyar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan mbu enam ratus delapan puluh delapan rupiah empat tiga sen) dengan rincian sebagai berikut : a. anggaran pendapatan Rp. 1.991.718.305.999 00 setelah perubahan b, realisasi Rp. 1.974.837.316.310,57 selisih lebih Rp. 16.880.989.688,43 Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah_ Rp. 228.723.470.448,29 (dua ratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah dua puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut : a. anggaran belanja setelah Rp. 1.821.075.513.967,00 perubahan b. realisasi Rp. 1.592.352.043.518,71 selisih lebih Rp. 228.723.470.448,29 3. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp. (15.650.968.589,14) (lima belas milyar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah empat belas sen} dengan rincian sebagai berikut : a. defisit setelah perubahan Rp. (114.397.690.671 ,00}) b. realisasi (defisit) Rp. 98.746.722.081,86 Selisih kurang Rp. (15.650.968.589,14) 4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp {1.811.923.013,33) (satu milyar delapan ratus sebeias juta sembilan ratus dua puluh tiga mbu seratus tiga belas rupiah tiga puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:a. anggaran penerimaan Rp. 114.397.690.671 ,00 pembiayaan b. realisasi penerimaan Rp. 116.209.613.684 ,33 pembiayaansélisih kurang Rp. (1.811.923.013,33) 5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut : a. anggaran pengeluaran Rp. 0,00 pembiayaan b. realisasi pengeluaran Rp. 0,00 pembiayaanselisih Rp. 0,00 6. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan netto seyumlah Rp. (1.811.923.013,33)} (satu milyar delapan ratus sebelas juta sembilan ratus dua pulith tiga ribu tiga belas rupiah tiga puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut : a. anggaran pembiayaan netto Rp. 114.397.690.671,00 setelah perubahan b. realisasi Rp. 116.209.613.684,33 selisih kurang Rp. (1.811.923.013,33} Pasal 4 Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

ayat

(1)huruf b per 31 Desember Tahun 2021 adalah sebagai berikut : a. saldo anggaran lebih awal Rp. 114.397.690.671 ,33 b. penggunaan sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp. 114.397.690.671,33 c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp. 214.956.335.766,19 d. koreksi kesalahan tahun sebelumnya Rp. 0,00 e. saldo anggaran lebih akhir Rp. 214.956.335.766,19 Pasal 5 Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

ayat

(1)huruf c per 31 Desember Tahun 2021 adalah sebagai berikut : a, jumlah pendapatan-LO Rp. 2.107.181.522.607 ,24 b. jumlah beban-LO Rp. 2.069.886.711.126,62 c. surplus/defisit dari kepiatan operasional-LO Rp. 37.294.811.480,62 d. surplus/defisit dari kegiatan non operasional-LO Rp. (1.166.308.592,94) e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa Rp 36.128.502. 887,68 f. surplus/defisit-LO Rp. 35.642.582.329,68 Pasal 6 Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 avat
(1)huruf d per 31 desember tahun 2021 adalah sebagai berikut:a. ekuitas awal Rp. 3.914.243.740 482,53 b. surplus - LO Rp. 35.642.582 329,68 c. dampak komulatif perubahan kebijakan-kesalahan mendasar Rp. (136.975.972.512,73} d, ekuitas akhir Rp. 3.812.910.350.299 48 Pasal 7 Neraca sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

ayat

(1)hurufe per 31 Desember Tahun 2021 adalah sebagai berikut : a. jumlah aset Rp. 3.877.743.423. 103,30 b. jumlah kewajiban Rp. 64.833.072.803,82 c. jumlah ekuitas Rp. 3.812.910.350.299,48 Pasal 8 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal | ayat
(1)huruf f per 31 Desember Tahun 2021 adaiah sebagai berikut : a. arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 281.625.866.645,07 b. arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan Rp. (182.879.144.563,2 1) c. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp. 1.811.923.013,00 d. arus kas bersih dan aktivitas transitoris/non anggaran Rp. (138,492,614.75} e. kenaikan/penurunan bersih kas periode berjaian Rp. 100.420.152.480, 11 f. saldo awal kas (BUD),kas di FKTP & kas dana BOS Rp. 114.417.660.880,48 g. saldo akhir kas (BUD),kas di FKTP & kas dana BOS Rp. 214.837.813.360,59 h. kas di bendahara pengeluaran Rp. 176.791.040,00 i. saldo akhir kas lainnya di bendahara pengeluaran Rp. 0,00 j- saldo akhir kas lainnya Rp. 311.709,00 k. saldo akhir kas Rp. 215.014.916.109,59 Pasal 9 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada

Pasal 1

ayat

(1)huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Pasal 10 Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 11] Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal dirundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hihr. Ditetapkan di Tembilahan pada tanggal 25 Agustus 2022 BUPATI INDRAGIRI HILIR, ttd H. MUHAMMAD WARDAN Diundangkan di Tembilahan pada tanggal 25 Agustus 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, ttd AFRIZALLEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU (11.36. Af 20272 ) A At DENGAN ASLINYA GIAN HUKUM IL SETD NIP. 19780406 200501 1 608

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 1

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten PALI Nomor 7 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 1

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten PALI Nomor 7 Tahun 2023