DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

- Dalam Peraturan ini berisi 11 (sebelas) pasal diantaranya membahas tentang; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan realisasi anggaran, Uraian laporan realisasi anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan perubahan ekuitas, Neraca, Laporan arus kas, Catatan atas laporan keuangan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran. Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 ‘Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor bh | 10. 9234) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 4. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 9, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun ad! | 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 1); Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR dan BUPATI INDRAGIRI HILIR MEMUTUSKAN : A Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, yakni sebagai berikut : laporan realisasi anggaran; laporan perubahan saldo anggaran lebih; laporan operasional; laporan perubahan ekuitas; neraca; laporan arus kas; dan
1. g.catatan atas laporan keuangan. a. ¢. d. e. f.
(2)Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Buku I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :
1. a.buku I terdiri atas
  1. 1.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas; Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. b.buku II terdiri atas
  1. 2.Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  2. 3.Lampiran III : Laporan operasional;
  3. 4.Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
  4. 5.Lampiran V : Neraca;
  5. 6.Lampiran VI : Laporan arus kas;
  6. 7.Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
  7. 8.Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah; ale 9, Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
  8. 10.Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
  9. 11.Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
  10. 12.Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  11. 13.Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
  12. 14.Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
  13. 15.Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
  14. 16.Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
  15. 17.Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek; 18.Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
  16. 19.Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
  17. 20.Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas : Lampiran X1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; Lampiran X2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah;

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf a merupakan sebagai berikut :
1. a.Pendapatan Rp. 2.057.359.021.735,74
2. b.Belanja dan Transfer Rp. 2.186.767.247.053,52 Surplus/ Defisit Rp. (129.408.225.317,78)
3. c.Pembiayaan - Penerimaan Rp. 162.393.001.085,04 - Pengeluaran Rp. 0,00 Pembiayaan Netto Rp. 162.393.001.085,04 SiLPA Tahun Berkenaan Rp. 32.984.775.767,26

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan sebagai berikut : | Mh -he . Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 124.267.101.138,26 (Seratus dua puluh empat milyar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah dua puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut : a. 1. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 2.181.626.122.874,00

2.Realisasi Rp. 2.057.359.021.735,74 Selisih Kurang Rp. (124.267.101.138,26) . Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp. 391.858.875.820,48 (tiga ratus sembilan puluh satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah empat puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut : b. 1. Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp. 2.978.626.122.874,00
2.Realisasi Rp. 2.186.767 .247.053,52 Selisih Kurang Rp. 391.858.875.820,48 . Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah (Rp. 267.591.774.682,22) (Dua ratus enam puluh tujuh milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah dua puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut :
1.Defisit Setelah Perubahan Rp. (397 .000.000.000,00)
2.Realisasi (defisit) Rp. (129.408.225.317,78) Selisih Kurang Rp. (267.591.774.682,22) . Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 234.606.998.914,96 (dua ratus tiga puluh empat milyar enam ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah sembilan puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut : d.
1.Anggaran Pembiayaan Rp. 397.000.000.000,00 g, Realisasi Penerimaan Rp. 162.393.001.085,04 Pembiayaan Selisih Lebih Rp. 234.606.998.914,96 . Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 1 Anggaran Pengeluaran e. Pembiayaan Rp. 0,00
2.Realisasi Pengeluaran Rp. 0,00 Penerimaan Pembiayaan Selisih Lebih Rp. 0,00 Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp. 234.606.998.914 ,96 (dua ratus tiga puluh empat milyar enam ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah sembilan puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut : f.
1.Anggaran Pembiayaan Netto Rp. 397.000.000.000,00
2.Realisasi Pembiayaan Netto Rp. 162.393.001.085,04 Selisih Lebih Rp. 234.606.998.914,96 hk.

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b merupakan sebagai berikut :

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 162.263.868.113,04 Penggunaan SAL Sebagai
b.Penerimaan Pembiayaan Tahun’ Rp. 162.263.868.113,04 Berjalan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan C. Anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp. 32.984.775.767,26 Koreksi Kesalahan Tahun d. Sebelumnya Rp. 0,00
e.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 32.984.775.767,26

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c merupakan sebagai berikut :

a.Jumlah Pendapatan-LO Rp. 2.076.855.032.644,32
b.Jumlah Beban-LO Rp. 2.204.415.593.068,72 Surplus/Defisit dari Kegiatan c. Operasional-LO Rp. (127.560.560.424,40) Surplus/ Defisit dari Kegiatan d. Non Operasional-LO Rp. (988.127.931,78) Surplus/Defisit Sebelum €- Dos Luar Biasa Rp. (128.548.688.356,18)
f.Surplus/Defisit-LO Rp. (129.706.673.512,18)

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 1 ayat (1) huruf d merupakan sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp. 3.835.119.352.944,80
b.Surplus - LO Rp. (129.706.673.512, 18) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar Rp. (1.198.418.640,38)
d.Ekuitas Akhir Rp. 3.704.214.260.792,24 1)

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e merupakan sebagai berikut :

a.Jumlah Aset Rp. 3.794.599.779.136,84
b.Jumlah Kewajiban Rp. 90.385.518.344,60
c.Jumlah Ekuitas Rp. 3.704.214.260.792,24

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal | ayat (1) huruf f merupakan sebagai berikut :

a.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp. 106.977 .046.786,65
b.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Rp. (236.422.169.817,43) . Arus Kas Bersih dari Aktivit Pendanean an mwas p.- 129.132.972,00R bh
d.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran Rp. (7.416.527,52)
e.Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Periode Berjalan Rp. (129.323.406.586,30)
f.Saldo Awal Kas (BUD), Kas di FKTP & Kas Dana BOS Rp. 162.304.262.284,56
g.Saldo Akhir Kas (BUD), Kas di
h.Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 11.825.864,00
i.Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 133.501,00 J. Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00
k.Saldo Akhir Kas Lainnya Rp. 0,00
1. 1.Saldo Akhir Kas Rp. 32.992.815.063,26

Pasal 9

FKTP & kas dana BOS Rp 32.980.855.698.26 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan. g

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dijabarkan dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…