(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, yakni sebagai berikut :
laporan realisasi anggaran; laporan perubahan saldo anggaran lebih; laporan operasional; laporan perubahan ekuitas; neraca; laporan arus kas; dan
g.catatan atas laporan keuangan.
a. ¢. d. e. f.
(2)Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Buku I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :
a.buku I terdiri atas
1.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.buku II terdiri atas
2.Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3.Lampiran III : Laporan operasional;
4.Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
5.Lampiran V : Neraca;
6.Lampiran VI : Laporan arus kas;
7.Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
8.Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
ale 9, Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
10.Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
11.Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
12.Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
13.Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
14.Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
15.Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
16.Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
17.Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
18.Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
19.Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
20.Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas :
Lampiran X1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; Lampiran X2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah;