DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini terdiri atas 12 (dua belas) Pasal yang menjabarkan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belarja Daerah Kabupaten [ndragiri Hilir Tahun Anggaran 2022. :

Pasal 18

ayat

(6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 °#£Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I! Indragiri Hilir dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 2754}; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negaru Republik Indonesia Nomer 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencunaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757}: 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), sebaguimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaraun Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9679);Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admizistrasi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik 10.11.12,13.14.15.16, Indonesia tahun 2914 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601}; Peraturan Pemerintah Nomer 109 Tahun 2000 tentang Kedudtkan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomer 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407) sebaguimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik [Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323),Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembarun Negara Republik Indonesia Nomer 4972), sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Poliik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomer 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177);Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 17.18.1g.20.21.22.23.24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administras! Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakiian Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 202] tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754}; Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 leniang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Perlanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067}; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Poliuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); Dengan Persetuyuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR dan BUPATI INDRAGIRI HILIR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ctonom Pemerintahan Daerah adalah penvelenggaraan urusan pemerintahan cleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kepala Daerah adalah Bupati Indragiri Hilir 4, Pasai 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp. 1.972.920.162.561 (Satu triliun sembilan ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh juta seratus enam puluh dua nbu lima ratus enam puluh satu rnupiah) bertambah sebesar Rp. 182.577.079.790 {seratus delapan puluh dua militar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan mbu tujuh ratus sembilan puluh rupiahj) sehingga menjadi Rp. 2.155.497 .242.351 (Dua triltun seratus lima puluh ima miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua nbu tiga ratus lima puluh satu rupiah} dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan daerah a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan 2. Belanja Daerah a. Semula b. Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja daeruh setelah perubahan 3. Pembiayaan daerah a. Penerimaan pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang} Jumiah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan b. Pengeluaran pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang} Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Sisa lebih pembiavaan angparan setelah Perubahan Pasal 3 Rp 1.762.920.162.561 Rp 177.620.744.024 Rp 1.940.540.906.585 Rp 1.972.920.162.561 Rp 182.577.079.790 Rp 2.155.497.242.351 fy B Rp 210.000.600.000 Rp 4.956.335.766 Rp 214.956.335.766 Rp Q Rp 0 Rp 0 Rp 214.956.335.766 Rp 0 Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:a. Pendapatan asli dacrah 1} Semula 2| Bertambah/; (berkurang} Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan b. Pendapatan transter 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumiah pendapatan transfer setelah perubahan c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang)] Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 199.123.679.389 Rp 7.665.428.637 fi Rp 206.789.108.026 Rp 1.563.796.483. 172 Rp 169.955.315.387 Rp 1.733.751,798.559 if Rp 0 Rp 0 Rp 0 fi Pasal 4 {1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

huruf a, bersumber dari: a. Pajak Daerah 1} Semuta Rp 45.375.457.247 2) Bertambah/{(Berkurang) Rp 273.000.000 Jumlah Pajak Dacrah setelah Perubahan Rp 435.650.457.247 b. Retribusi daeran; 1} Semula Rp 4.993.272.500 2) Bertambah/ (berkurang!} Rp - 360.750.0000 Jumlah retribus: daerah setelah perubahan Rp 4.632 .522.500 c. Hasil pengeicolaan kekayaan daerah yang di pisahkan,; 1) Semula Rp 11.925.469.840 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 2.181.697.954 Jumilah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp 14.107.167.794 d. Lain-lain pendapitan ash daerah yang sah; 1} Semula Rp 136.829.479.802 2) Bertambah / (berkurang) Rp 2.5969.480.683 Jumlah lain-lain pendapatan ashi daerah yang sah setelah perubahan Rp 142.398.960.485 BB

(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud daiam

Pasal 3

huruf b, bersumber dari: a. Transfer pemerintuh pusat 1} Semula Rp 1.462.859.865.150 2) Bertambah/ (berkurang} Rp 137.242.228.119 Jumilah transfer permerintah pusat setelah perubahan Rp 1.600.102.093.269 b. Transfer antar darrah 1) Semula Rp 100.936.618.022 2) Bertambah/(berkurang} Rp 32.713.087.268 Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 133.649.705.290 E

(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurafc, bersumber dari: a. Pendapatan hibah 1) Semula Rp 0 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0 Jumilah hibah setelah perubahan Rp 0 b. Dana darurat 1) Semula Rp 0 2) Bertambah / {berkurang) Rp 0 Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp 0 f B c. Lain-lain penduaputan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanyan1) Semula Rp 0 2) Bertambah/(berkurang) Jumilah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 8) Rp 0 Pasal 5 Anggaran belanja dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:a. Belanja operasional; 1) Semula
(1)2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja operasional sctelah perubahan Belanja modal; 1) Semula 2) Bertambah/{berkurang) Jumlah belanja modal setelah perubahan Belanja tidak terduga; 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumiah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 12.551.171.835 . Belanja transfer 1} Semula 2) Bertambah/(berkurang] Jumlah belanja transfer setelah perubahan Pasal 6 Rp1.526.004.557.864Rp 121.389.936.096 Rp1.647.394,493.960Rp 144.464.629.098 Rp _71.932.577.783 Rp 216.397.206.881 c. Rp 23.296.605.924 Rp - 10.745.434.089 d. Rp 279.154.369.675 Rp 0 Rp 279.154.369.675 Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5

huruf a, terdiri atas: if a. Belanja pegawai 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumilah belanja transfer setelah perubahan . Belanja barang dan jasa 1) Semula 2) Bertarnbah/{berkurang)] Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahanBelanja bunga 1) Semula 2) Bertambah/{berkurang) Jumlah belanja bunga setelah perubahan Belanja subsidi 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Belanja hibah 1) Semula 2) Bertambah/tberkurang) Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 851.657.929.685 Rp - 32.162.791.963 Rp 819.495.137.722 I I b. Rp 628.158.875.049 Rp 134.844.378.486 Rp 763.003.253.535 ¢. Rp 0 Rp i) Rp GC Rp 0 Rp 0 Rp 0 if €. Rp 44.381.873.130 Rp__12.720.638.473Rp 57.102.511.603

(2)(3)(4) f. Belanja bantuan sosial 1} Semula Rp 1.805.880.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp 3.987.711.1000 Jumlah belanta bantuan sosial setelah perubahan Rp 7.793,.591.100 Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5

huruf b, tercin atas: a. Belanja modal tanah 1) Semula Rp 450.000.6000 2) Bertambah/ (berkurang) Rp ~ 450.000,000 Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 0 b. Belanja medal peralatan dan mesin 1) Semula Rp 40.036.972.033 2) Bertambah/(berkurang) Rp 41.912.269.793 Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp 81.949,241.846 c. Belanja modal bangunan dan gedung 1} Semula Rp 28.210.816.500 2) Bertarmbah/{berkurang} Rp 22.047.498.507 Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp 90.258.315.007 d. Belanja moclal jalan, jaringan, dan irtgasi 1} Semulia Rp 68.552.493.800 2) Bertambah/(berkurang} Rp 10,.122.384,578 Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp 78.674.878.378 e. Belanja modal aset tetap lainnya 1) Semula Rp 9,699 .346.745 2) Bertambah/ (berkurang) Rp - 194.075.095 Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan Rp 5.505.271.650 f. Belanja modal aset lainnya; 1) Semula Rp 1.515.000.0060 2} Bertambah/{berkurang} Rp - 1.505.500.000 Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp 9.500.000 Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdin atas belanja tidak terduga, yaitu: a. Semula Rp 23.296.605.924 b. Bertambah/ {berkurang} Rp_- 10.745.434.089 Jumilah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 112.551.171.835 fh Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5

huruf d, terdir atas: a. Belanja bagi hasil 1} Semula Rp 959.036.872.975 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0 Jumlah belanja bagi hasil setelah perudbahan Rp 5.036.872.975 b. Belanja bantuan keuangan. 1) Semula Rp 274.117.496.700 2) Bertambah/(berkurang] Rp 0 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 274.117.496.700 Pasa] ¥ Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: a. Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp 210.000.000.000 2) Bertambah/{berkurang) Rp 4.956.335.766 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 214.956.335.766 b. Pengeluaran pembiayaan. 1) Semula Rp 0 2) Bertambah/(berkurang) Rp e) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 0 Pasal 8 {1} Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas: a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 1) Semula Rp 210.000.000.000 2) Beriarnbah /(berkurang) Rp 4.956.335.766 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya seteiah perubahan Rp 214.956.335.766 b. Pencairan dana cadangan 1) Semula Rp 0 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0 Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp 0 h, f c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 1} Semula Rp 0 2) Bertambah/ (berkurang) Ro 0 Jumlah hast! penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp G d. Penerimaan pinjaman daerah 1) Semula Rp 0 2) Bertambah/{berkurang} Rp 0 Jumlah penerimaan pinjaman daerah

(2)(1) setelah perubahan Rp 0 e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah 1) Semula Rp 0 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0 Jumlah pencrimaan kembali pemberian pinjaman dacrah setelah perubahan Rp 0 f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1} Semula Rp 0 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0 Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 0 Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terciri atas: a. Pembentukan dana cadangan 1} Semula Rp 0 2) Bertambah/(berkurang} Rp 0 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp 0 b. Penyertaan modal daerah 1) Semula Rp 0 2} Bertambah/(berkurang} Rp 0 Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp 0 c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 1) Semuta Rp 0 2) Bertambah/(Berkurang} Rp 0 Jumiah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp 8) d. Pemberian Pinjaman Daerah 1} Semula Rp 0 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0 Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0 e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan pecrundang-undangan 1} Semula Rp 0 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0 dumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 0 Pasal 9 Dalam keadaun darurat termasuk keperiuan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Angegaran
(2)Keadaan darural sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi: a,b.c. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan,; dan/atau Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik,
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi: a.b. Uraian Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan,; Belanja daecrah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daeran danl atau masyarakat. Pasal 10 lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten indragiri Hilir ini terdiri dari: 1. Lampiran | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 2. Lampiran ll Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Poemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 4. LampiranIV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; 5. Lampiran ¥V Rekapitulasi Perubahan SBelanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuarigan Negara; 6 Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD; 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Programm, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD, 9. LampiranIX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah, 10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 1l.Lampiran XI Daftar Piutang Daerah; 12. Lampiran XI] Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; 13. Lampiran XII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain, 14, Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years); dan 15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan. Pasal 11 Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Pasal 12 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah, Ditetapkan di Tembilahan pada tanggal 31 Oktober 2022 BUPATI INDRAGIRI HILIR, ttd Diundangkan di Tembilahan H. MUHAMMAD WARDAN pada tanggal 31 Oktober 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, ttd AFRIZALLEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN [NDRAGIR! HILIR PROVINSI RIAU NOMOR 11.58.A/2022 Al DENGAN ASLINYA BAGIAN HUKUM IL SETD ie NIP. 19780406 200501 4q

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…