DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini terdiri atas 19 (Sembilan belas) pasal yang menjabarkan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragin Hilir Tahun Anggaran 2023. Mengingat: 1.

Pasal 18

ayat

(6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 £Tahun 1965 ~=s tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragin Hilir dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 10. Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1965 Nomer 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubhk [Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421}, a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82}, s¢bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Nepga84ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2914 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5601), 8. a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757}; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028}; 11.12.13.14.LS.16,17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340};Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177);Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 6233}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten Daiam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067]; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 19.20.21. tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Admintstrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630}; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2021 Nomor 431); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9772) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIRdan BUPATI INDRAGIRI HILIR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir. 2. Bupati adalah Bupati Indragin Hilir. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi scluas-iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pasal 2 APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp 2.415.977.776.368 (Dua trilrun empat ratus lima belas milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiahj, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah Rp. 2.011.258.427.840 b. Belanja Daerah Rp. 2.4195.977.776.368 (Defisit)/Surplus Rp. - 404.719.348.528 Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Rp. 404.719.348.528 2. Pengeluaran Rp. 0 Pembiayaan Netto Rp. 404.719.348.528 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kp. 0 Pasal 3 Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 2.011.258.427.840 (Dua trltun sebelas milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yang bersumber dari: a, Pendapatan asli; b. Pendapatan transfer; dan c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

huruf a direncanakan sebesar Rp 200.808.143.550 (Dua ratus milyar delapan ratus delapan juta seratus empat puluh tiga ribu ima ratus ima puluh rupiah) yang terdirm atas: a. Pajak daerah,; b. Retribusi daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,

(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp. 47.475.457.247 (Empat puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh nbu dua ratus empat puluh tujuh rupiah}
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp. 3,243,272.500 (Lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah}
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.500.000.000 (Empat belas milyar lima ratus juta nupiah} (5} Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp. 133.589.413.803 (Seratus tiga puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga ruptah) Pasal 5
(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.810.450.284.290 Satu tiliun delapan ratus sepuluh milyar empat ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh empat nbu dua ratus sembilan puluh rupiah} yang terdir atas: a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan b. Pendapatan transfer antar daerah. (2} Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.695.828.579.000 (Satu tnitun enam ratus sembilan puluh lima milyar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tufuh puluh sembilan nbu napiah) (3} Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b direncanakan sebesar Rp. 114.621.705.290 (Seratus empat belas milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima nbu dua ratus sembilan puluh rupiah} Pasal 6
(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol ruptah} yang terdiri atas: a. Pendapatan hibah; b. Dana darurat; c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; {2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 fnol rupiah} (3} Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 fnol rupiah}
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 {nol rupiah) Pasal 7 Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 2.415.977.776.368 (Dua triliun empat ratus lima belas milyar sembilan ratus tuuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah} yang terdiri atas: a.bCc.d(1)(2)(3) Belanja operasional; . Belanja modal; Belanja tidak terduga; dan . Belanja transfer. Pasal & Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.787.029.815.231 (Satu triliun tujuh ratus delapan puluh tufuh milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja pegawai; b. Belanja barang dan jasa; c. Belanja bunga; d. Belanja subsidi; e. Belanja hibah; dan f. Belanja bantuan sosial. Belanja pegawal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp. 900.100.615.908 (Sembilan ratus milyar seratus futa enam ratus lima belas nbu sembilan ratus delapan nipiah} Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp. 811.651.146.728 (Delapan ratus sebelas milyar enam ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah)
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf c
(5)(6)(7)(1} direncanakan sebesar Rp. 0 (nol niptah) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 {nol nupiah} Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp. 74,.438.052.595 (Tujuh puluh empat milyar empat ratus tiga puluh delapan juta lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh ima rupiah) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hurul f direncanakan sebesar Rp 840.000.0000 (Delapan ratus empat puluh juia ruprah} Pasal 9 Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7

huruf b direncanakan sebesar Rp. 289.733.098.096 Dua ratus delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh delapan nbu sembilan puluh enam rmupiah) yang terdiri atas: a. Belanja modal tanah b. Belanja modal peralatan dan mesin c. Belanja modal bangunan dan gedung d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan f. Belanja modal aset lainnya

(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (Nol nuptah)
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp. 72.301.903.763 (Tuyuh puiluh dua milyar tiga ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah}
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp. 82.270.464.292 (Delapan puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puiuh empat ribu dua ratus sembilan puluh dua ruptah)
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp. 129.475.958.000 (Seratus dua puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembian ratus lima puluh delapan ribu rupiah}
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.633.772.041 (Lima milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh satu ruptah}
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp, 51.000,000 (Lima puluh satu juta rupiah) Pasal 10 Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7

hurufc direncanakan sebesar Rp. 28.109.174.566 (Dua puluh delapan milyar seratus sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluk enam rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7

huruf d direncanakan sebesar Rp. 311.105.688.475 (Tiga ratus sebelas milyar seratus lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tufuh. puluh lima rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja bagi hasil; dan b. Belanja bantuan keuangan. {2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf a direncanakan sebesar Rp. 535.246.872.975 {Lima miiyar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima ruptah)
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp. 305.858.815.500 (Tiga ratus lima milyar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah} Pasa! 12 Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 404.719.348.528 (Empat ratus empat milyar tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh delapan nibu lima ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdin atas: a. Penerimaan pembiayaan,; dan b. Pengeluaran pembiayaan. Pasal 13 (1} Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 404.719.348.528 (Empat ratus empat milyar tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh delapan nibu lima ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas: a, Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; b. Pencairan dana cadangan; c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. Penerimaan pinjaman daerah; e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Kp. 404.719.348.528 {Empat ratus empat milyar tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah}
(3)Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hurufb direncanakan sehesar Rp. 0 (nol mupiah)
(4)Hasil penjuaian kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hurufc direncanakan sebesar Rp. 0 {nol rupiah}
(5)Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah} {6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hurufe direncanakan sebesar Rp. 0 (nal rupiah}
(7)Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 Mol rupiah} Pasal 14
(1)Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 {nol rupiah) yang terdin atas: a. Pembentukan dana cadangan; b. Penyertaan modal daerah;
(2)(3)(4)(1)(2)(3) c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; d. Pemberian pinjaman daerah; dan e, Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupriah} Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 fnol rupiah) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 fnol rupiah) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (nol nipiah) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 {nol rupiah)
(5)(6 Pasal 15 Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 404.719.348.528 (Empat ratus empat milyar tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 404.719.348.528 (Empat ratus empat milyar tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah} Pasal 16 Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indragiri Hihir tahun angearan 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala dacrah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi: a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputt: . Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar a. masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; .Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat b. wayjib; . Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau .Pengeluaran daerah tlainnya yang =oapabila ditunda akan d, menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pasal 17 Uraian lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Indragin Hilir ini terdin dani: l. Lampiran | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut a Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 2. Lampiran II Ringkasan APBD yang ODaiklasifikas! Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran ITI Rincian APBD menurut Urisan Pemernntahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 4, Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan sub Kegiatan Beserta Keluaran; 3. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 7, Lampiran VI] Sinkronisasi Program pada RPJMD_~ dengan Rancangan APBD; 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD, 9. Lampiran 1X Sikronisasi Program Priocritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; 10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah; 12. Lampiran Xi Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; 13. Lampiran XII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain: i4. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years); 15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan 16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah. Pasal 18 Bupati menetapkan peraturan Bupati Indragin Hilir tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Pasal 19 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tangga]l diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah. Ditetapkan di Tembilahan pada tanggal 30 Desember 2022 BUPATI INDRAGIRI HILIR, ttd H. MUHAMMAD WARDAN Diundangkan di Tembilahan pada tanggal 30 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, ttd AFRIZALLEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU NOMOR 11.88.A/2022 za SAI DENGAN ASLINYA 0° KEPACA.BAGIAN HUKUM £ AB. INHIL 4 sero. [> — Cae . SH. MH ia TK T¥ib} NIP, 19780406 200501 1 009

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…