DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 68 Tahun 2021

Nomor: 68
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah: a. Kedudukan dan Susunan Organisasi; b. Tugas dan Fungsi; c. Kelompok JF; d. Tata Kerja; e. Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; dan f. Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada lnstansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, menegaskan bahwa gubernur memberikan persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi kepada bupati/walikota untuk dilakukan Penyederhanaan Struktur Organisasi;
b.bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/8750/0TDA tanggal 30 Desember 2021 telah disetujui Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir; BUPATI INDRAGIRIHILIR, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA Mengingat Menirnbang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADANKEUANGANDAN ASET DAERAH KABUPATENINDRAGIRIHILIR TENTANG PERATURANBUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR '-~ TAHUN 2021 BUPATI INDRAGIRIHILIR PROVINS! RIAU Negara Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679);
4.Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 114, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 187, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 80 Tahun 2015 tentang Pernbentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 157);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 5 Tahun 2017 tentang Pedornan Nornenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nornor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pernerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 546);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nornor 13 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13), sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten lndragiri Hilir.
3.Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan penunjang Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
7.Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Perangkat Daerah Kabu paten Indragiri Hilir yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan lingkup bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
8.Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
9.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
11.Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja, selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
12.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu. MEMUTUSKAN: (Lembaran Daerah Kabu paten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);

BAB I

KETENTUANUMUM TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DAN ASET DAERAH KABUPATEN PERATURAN BUPATI ORGANISASI, TUGAS SADAN KEUANGAN INDRAGIRI HILIR Menetapkan

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:
1. a.Sekretariat, terdiri atas: Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri atas:
  1. 1.Subbidang Penatausahaan Belanja Daerah; dan
  2. 2.Subbidang Pengendalian Belanja Daerah.
3. c.Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri atas:
  1. 1.Subbidang Akuntansi Belanja;
  2. 2.Subbidang Pelaporan; dan
  3. 3.Subbidang Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan.
4. d.Bidang Anggaran, terdiri atas:
  1. 1.Subbidang Anggaran 1; dan
  2. 2.Subbidang Anggaran 2.

Pasal 5

(1)Sadan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan lingkup bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.
(2)Sadan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II

KEDUDUKANDANSUSUNANORGANISASI

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

a.Kedudukan dan Susunan Organisasi;
b.Tugas dan Fungsi;
c.Kelompok JF;
d.Tata Kerja;
e.Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; dan
f.Pembiayaan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a.memberikan kepastian hukum dalam hal kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
b.mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Sadan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan lingkup bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 8

(1)Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan tugas membantu Bupati melaksanakan penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan lingkup bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang Anggaran, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. b.pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang Anggaran, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang Anggaran, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. d.pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang Anggaran, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan

BAB III

TUGASDANFUNGSI

Pasal 7

(1)Kepala Badan merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon 11.b).
(2)Sekretaris merupakan Pejabat Administrator (eselon Ill.a).
(3)Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon 111.b).
(4)Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).
1. e.Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas:
  1. 1.Subbidang Perencanaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah; dan
  2. 2.Subbidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
2. f.Kelompok JF.
(2)Badan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbiddang dipimpin oleh Kepala Subbiddang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
(3)Bagan Struktur Organisasi Sadan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. l

Pasal 10

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

a.penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok JF pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
b.perencanaan program/kegiatan dan penggangaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
c.penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian dan umum;
d.pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
e.pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan pada Subbagian Umurn dan Kepegawaian;
f.pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
g.pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;

Pasal 9

( 1) Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
2. b.penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
3. c.pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
4. d.pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
5. e.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Dalam pelaksanaan tugas terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan dan perlengkapan, Sekretaris dibantu oleh Kelompok JF.
1. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 68 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DAN ASET DAERAH KABUPATEN PERATURAN BUPATI ORGANISASI, TUGAS SADAN KEUANGAN INDRAGIRI HILIR Menetapkan

Pasal 6

Pasal 5

KEDUDUKANDANSUSUNANORGANISASI

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

TUGASDANFUNGSI

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DAN ASET DAERAH KABUPATEN PERATURAN BUPATI ORGANISASI, TUGAS SADAN KEUANGAN INDRAGIRI HILIR Menetapkan

Pasal 6

Pasal 5

KEDUDUKANDANSUSUNANORGANISASI

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

TUGASDANFUNGSI

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021