DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 5 (lima) Bab dan 5 (lima) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Sistematika; Pengendalian Dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 3. 4, 5. I, 10. dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5641); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara_ Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14); Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024— 2044 (lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 Nomor 5). 6. 7. 8. 9. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MenetapkKan : dan BUPATI INDRAGIRI HILIR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025-2045.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Indragiri Hilir. 10. 11. 12. 13. 14 15. .Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 4. lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. .Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang 5. selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045. .Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang 6. selanjutnya disebut RPJUPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045. .Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil 7. perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. .Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 8. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. 9. .Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD. Sasaran Pokok adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh).

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah dan stakeholder Pembangunan daerah sesuai visi dan misi Daerah.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :
1. a.untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proposional, efektif dan efisien dalam melaksanakan Pembangunan;
2. b.Untuk menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan Pembangunan daerah antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat; dan
3. c.Sebagai pedoman bagi calon kepala daerah dalam menyusun visi dan misi kepala daerah dan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;

Pasal 3

(1)RPUPD Tahun 2025-2045 terdiri dari: BABI] PENDAHULUAN;
(2)Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Daerah.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD DaerahT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Ditetapkan di Tembilahan Pada tanggal 3! Désember 2024 Ss BUPATI INDRAGIRI HILIR, | #H. ERISMAN YAHYA Diundangkan di Tembilahan Pada tanggal 3! Perember 2024 ij. S ETARIS DAERAHPy A KAB PATEN INDRAGIRI HILIR, D ERY PUT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 NOMOR & | NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU (11.48.A/2024) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025-2045 I. UMUM Dokumen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas dan kewajiban untuk menetapkan RPJPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RTRW. Upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, ditetapkan melalui RPJPD dengan memperhitungkan faktor sumber daya alam dan lingkungan hidup, kependudukan, pendidikan, kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM), gender, ekonomi, politik, hukum dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Peraturan perundang-undangan mengamanatkan RPJPD ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir hampir memasuki babak akhir dari pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025. Sebagai amanat undang-undang, maka Kabupaten Indragiri Hilir wajib menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 dengan mengacu pada RPJPN, RPJPD Provinsi Riau dan RTRW. Adapun dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. I]. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 NOMOR

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…