DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini berisi 8 (delapan) Pasal.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6),

2.Undang-Undang ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988): Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4421): Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) , 3. 4. 5. 6. 8.
9.Undang-Undang ... 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 6322), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16), Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4), Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 10). Dengan ... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU dan BUPATI INDRAGIRI HULU MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan memuat: laporan realisasi anggaran, laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, neraca, laporan Operasional, laporan Arus Kas, laporan Perubahan Ekuitas,
1. g.catatan atas Laporan Keuangan,
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. a. b. d. e. £

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp. 1.475.277.777.361,02
b.Belanja Rp. 1.429.878.236.860,85 Surplus Rp. 45.399.540.500,17
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan Rp. 278.499.519.584,01
2. 2.Pengeluaran Rp. 0,00 Netto Rp. 278.499.519.584,01

Pasal 3

P Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp24.204.699.318,02 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pendapatan Rp. 1.451.073.078.043,00
2. 2.Realisasi Rp. 1.475.277.777.361,02 Selisih Rp. 24.204.699.318,02
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 230.583.942.323,41 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran belanja Rp. 1.660.462.179.684,26
2. 2.Realisasi Rp. 1.429.878.236.860,85 Selisih Rp. 230.583.942.823,41
c.selisih ...
c.selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp.(254.788.642.141,43) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Surplus (Defisit) Rp. (209.389.101.641,26)
2. 2.Realisasi Surplus (Defisit) Rp. 45.399.540.500,17 Selisih Rp (254.788.642.141,43)
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(69.110.417.942,75) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 209.389.101.641,26
2. 2.Realisasi Rp. 278.499.519.584,01 Selisih Rp (69.110.417.942,75)
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 0,00
2. 2.Realisasi Rp. 0,00 Selisih Rp. 0,00
f.(selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.(69.110.417.942,75)
1. 1.Anggaran pembiayaan netto Rp 209.389.101.641,26
2. 2.Realisasi Rp. 278.499.519.584,01 Selisih Rp. (69.110.417.942,75)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:

a.jumlah aset Rp. 3.380.913.598.177,71
b.jumlah kewajiban Rp. 13.436.825.324,62
c.jumlah ekuitas Rp. 3.367.476.772.853,09

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.saldo kas awal per 1 Januari 2020 Rp. 278.507.487.252,01
b.arus kas dari aktivitas operasi Rp. 149.590.320.936,37
c.arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Rp. (104.191.280.436,20)
d.arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 0,00
e.arus kas dari aktivitas Transistoris/non anggaran Rp. (7.967.668,00)
f.saldo kas akhir per 31 Desember 2020 Rp. 323.899.060.084,18

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf g memuat informasi baik kuantitatif maupun kualitatif atas pos- pos laporan keuangan. g

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran terdiri dari:

a.laporan realisasi anggaran,
b.ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi,
c.ringkasan ... Cc. ringkasan laporan realisasi menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan,
d.rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional: laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, daftar rekapitulasi piutang daerah, daftar rekapitulasi piutang tidak tertagih, . daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir, daftar penyertaan modal (investasi) daerah, daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah: daftar rekapitulasi aset tetap, daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan, daftar rekapitulasi aset lainnya, daftar dana cadangan daerah, daftar kewajiban jangka pendek, daftar kewajiban jangka panjang, daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya, . ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. e. f 1 m. n. O. a. r. s. t. v. £

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Ditetapkan di Rengat pada tanggal 27 Agustus 2021 "1 FEKBUPATI/INDRAGIRI HULU, UR. 1 / A MEYLANI YOPI Diundangkan di Rengat pada tanggal 27 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU “—— » x H. HENDRIZAL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2021 NOMOR 1 NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU (6.41. A/2021)

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…