(1)KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a adalah Bupati mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Bank Perkreditan Rakyat Indra Arta dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(2)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui :
a.Kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait: Perubahan anggaran dasar: Pengalihan aset tetap, Kerjasama: Investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal: Penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham: Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi: Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi: Penetapan besaran penggunaan laba: Pengesahan laporan tahunan, . Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran, dan
11.Jaminan aset berjumlah 50X (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Bank Perkreditan Rakyat Indra Arta dalam 1 (satu) atau lebih.
b. Kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.
c.KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Bank Perkreditan Rakyat Indra Arta apabila dapat membuktikan :
1.Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung, n PON 6.
7. 8. 0 9. 1 ok 5s
2.Tidak terlibat dalam pembuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah, dan/atau
3.Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perusahaan Umum Daerah secara melawan hukum.
Bagian Ketiga Dewan Pengawas