DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 155

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja, Maksud dan Tujuan, Kegiatan Usaha,Jangka waktu Berdiri, Modal, Organ, Rapat Dewan Pengawas dan Direksi, Perencanaan dan Pelaporan, Tahun Buku dan Penggunaan Laba, Kerjasama, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Indra Arta Menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Indra Arta . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia1 Tahun 1945: . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan2. Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 No. 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2574). 1 07

3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173),
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU dan BUPATI INDRAGIRI HULU MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BADAN HUKUM BANK PERKREDITAN RAKYAT INDRA ARTA MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT INDRA ARTA

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Indra Arta menjadi Perumda Bank Perkreditan Rakyat Indra Arta.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

(1 Perumda Bank Perkreditan Rakyat Indra Arta berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Indragiri Hulu.

(2)Perumda Bank Perkreditan Rakyat Indra Arta dapat mempunyai Kantor Cabang, Kantor Kas, Kantor pelayanan Kas, dan Unit pelayanan lainnya setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dewan Pengawas.
(3)Wilayah Kerja Perumda Bank Perkreditan Rakyat Indra Arta meliputi Daerah dan dapat dikembangkan di wilayah lain di Provinsi Riau sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perumda Bank Perkreditan Rakyat Indra Arta dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

Pasal 5

Pembentukan Perumda Bank Perkreditan Rakyat Indra Arta bertujuan untuk :

a.Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah,
b.Memperluas akses keuangan kepada masyarakat: Cc. Mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
d.Memperoleh laba atau keuntungan. A 3

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha Perumda Bank Perkreditan Rakyat Indra Arta meliputi : a. »p ya Menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan, Memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah, Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya, Menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya, Membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan: Membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. e. £

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perumda Bank Perkreditan Rakyat Indra Arta didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

(2)
(3)&
(5)

BAB VII

MODAL

Pasal 8

Sumber Modal Perumda Bank Perkreditan Rakyat Indra Arta terdiri atas :

a.Penyertaan Modal Daerah:
b.Pinjaman,
c.Hibah, dan
d.Sumber modal lainnya. Modal dasar Perumda Bank Perkreditan Rakyat Indra Arta merupakan kekayaan Pemerintah daerah yang dipisahkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Modal yang disetor Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah). Pemenuhan sisa kewajiban modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penyertaan modal Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam hal sumber modal berasal dari penyertaan modal Daerah berupa hibah dan sumber modal lainnya diputuskan oleh Bupati selaku KPM. (1 4

Pasal 9

Modal Perumda Bank Perkreditan Rakyat Indra Arta yang bersumber dari penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasai 8 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Perumda Bank Perkreditan Rakyat Indra Arta.

BAB VIIL

ORGAN

Pasal 10

(1)Organ Perumda Bank Perkreditan Rakyat Indra Arta terdiri atas :
1. a.KPM:
2. b.Dewan Pengawas: dan
3. c.Direksi.
(2)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas.
(3)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 2 terdiri atas Direktur Utama dan Anggota Direksi.

Pasal 11

(1)KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a adalah Bupati mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Bank Perkreditan Rakyat Indra Arta dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(2)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui : a.Kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait: Perubahan anggaran dasar: Pengalihan aset tetap, Kerjasama: Investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal: Penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham: Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi: Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi: Penetapan besaran penggunaan laba: Pengesahan laporan tahunan, . Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran, dan

11.Jaminan aset berjumlah 50X (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Bank Perkreditan Rakyat Indra Arta dalam 1 (satu) atau lebih. b. Kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c.KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Bank Perkreditan Rakyat Indra Arta apabila dapat membuktikan :
1. 1.Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung, n PON 6. 7. 8. 0 9. 1 ok 5s
2. 2.Tidak terlibat dalam pembuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah, dan/atau
3. 3.Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perusahaan Umum Daerah secara melawan hukum.

Pasal 12

(1)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Pusat dan/atau Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. b

Isi peraturan

Teks155PDFHirarki

Memuat teks peraturan…