DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini terdiri dari 13 Bab dan 49 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kriteria Cagar Budaya, Register Cagar Budaya, Kepemilikan dan Penguasaan Cagar Budaya, Penemuan dan Pencarian Cagar Budaya, Pelestarian Cagar Budaya, Penyimpanan dan Perawatan Cagar Budaya, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Ketentuan Penyidikan dan Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Indragiri Hulu. a. b. d. e. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Repulik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 1 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168),

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733),
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262),
8.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42/2009 dan Nomor 40/2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan,
9.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 15). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU Dan BUPATI INDRAGIRI HULU MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pengelolaan Cagar Budaya. PON 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Cagar Budaya adalah warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok atau bagian bagiannya atau sisa sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang, berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah Daerah atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikan. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Pemerintah Daerah. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah. Penetapan adalah pemberian Situs Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruangan geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerahn berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk sebesar besarnya kesejahteraan rakyat. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan. 5. 6. 7. 8. 9. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan, dengan cara penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menangulangi Cagar Budaya dari ancaman dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperanjang usianya. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melelui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagain Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya. Juru pelihara Cagar Budaya adalah orang yang bertugas memelihara, merawat dan menjaga Cagar Budaya. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari register Nasional Cagar Budaya.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan :

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.kriteria Cagar Budaya,
b.register Cagar Budaya,
c.kepemilikan dan penguasaan Cagar Budaya,
d.penemuan dan pencarian Cagar Budaya,
e.pelestarian Cagar Budaya,
f.penyimpanan dan perawatan Cagar Budaya,
g.peran serta masyarakat,
h.pendanaan,
i.ketentuan penyidikan, dan
j.ketentuan pidana.
a.berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih,
b.memiliki masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun,
c.memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan
d.memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

BAB III

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Pasal 5

Kriteria Benda Cagar Budaya meliputi:

a.berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia,
b.bersifat bergerak atau tidak bergerak, dan
c.merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 6

Kriteria Bangunan Cagar Budaya meliputi :

a.berunsur tunggal atau banyak, dan/atau
b.berdiri bebas atau menyatu dengan informasi alam.

Pasal 7

Kriteria Struktur Cagar Budaya meliputi :

a.berunsur tunggal atau banyak, dan/atau
b.sebagian atau seluruhnya menyatu dengan informasi alam. a. b. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya, dan menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 9

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila: a. b.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan, berupa lanskap Budaya hasil bentuknya manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas, memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya, dan memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil. d. e. f

BAB IV

REGISTER CAGAR BUDAYA

Pasal 10

Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah setempat tanpa dipungut biaya. Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya. Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui oleh pemiliknya. Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasi. Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

(1)
(2)
(1)
(2)
(3)(4
(1)
(2)

Pasal 11

Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya. Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

a.pakar dibidang ekologi, budaya/seni, arkeologi, arsitektur/arsitektur daerah/arsitektur lanskap, sejarah daerah, antropologi,
b.Dinas dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya, Cc. tokoh masyarakat.

Pasal 12

Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling sedikit beranggotakan5 (lima) orang yang terdiri dari:Ss

a.ketua
b.sekretaris, dan Cc. anggota. Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki persyaratan :
a.paling kurang memiliki pendidikan strata satu,
b.paling kurang memiliki usia 30 ( tiga puluh ) tahun, Cc. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Cagar Budaya, dan
d.memiliki sertifikat sebagai Ahli Cagar Budaya. Tim Ahli Cagar Budaya memiliki masa kerja 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang masa kerjanya. Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:

a.melakukan kajian kelayakan terhadap berkas hasil pendaftaran yang diusulkan sebagai Cagar Budaya,
b.menyusun dan menetapkan mekanisme kerja,
c.memberikan pertimbangan masalah Pelestarian Cagar Budaya kepada bupati, dan
d.melakukan klasifikasi atas jenis Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang — undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Cagar Budaya berwenang :
a.meminta keterangan dari Pemerintah Daerah, setiap orang, atau masyarakat yang mendaftarkan objek pendaftaran,
b.mengusulkan perbaikan berkas kepada Pemerintah Daerah, setiap orang, atau masyarakat yang mendaftarkan objek pendaftaran,
c.merekomendasikan objek pendaftaran, untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya berdasarkan peraturan perundang - undangan tentang Cagar Budaya kepada Bupati,
d.merekomendasikan peringatan kepentingan Cagar Budaya,

(1)
(2)
(3)(4 (S)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
1. e.merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan telah dihapus dari register Nasional kemudian ditemukan,
2. f.merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya, dan/atau merekomendasikan tindakan pencegahan dan penanggulangan segera terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan kepada Bupati.

Pasal 14

Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya. Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Hasil kajian Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dalam melaksanakan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat bekerja sama dengan Dinas. Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 15

Bupati menetapkan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, sruktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Setelah tercatat dalam register Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa :

a.surat keterangan status Cagar Budaya, dan
b.surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah. Penetapan benda, bangunan struktur yang telah ditetapkan sebagai benda Cagar Budaya, bangunan cagar Budaya, dan/atau struktur Cagar Budaya berhak mendapatkan kompensasi. Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…